Latar Belakang

Pilar Kebijakan Transportasi Perkotaan
21/09/2017

Untuk mempercepat pembangunan transportasi perkotaan, Pemerintah Indonesia memberi perhatian khusus pada lima persoalan yang ditangani dengan strategi-strategi berikut ini:

  1. Transportasi dan Interaksi Strategi Penggunaan Lahan
    Bertujuan meningkatkan peran transportasi untuk mendukung pembangunan penggunaan lahan melalui fasilitas Parkir dan Menumpang atau Park and Ride (P & R), Pengembangan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD), Pengendalian Dampak Transportasi atau Transportation Impact Control (TIC), serta memperbaiki aksesibilitas sampai dengan titik terakhir di wilayah perkotaan
  2. Strategi Perbaikan Mobilitas Kota
    Bertujuan mengoptimalkan peran transportasi umum melalui perbaikan prasarana kota (jalan dan prasarana multimoda), perbaikan transportasi umum kota dan jasa layanan pengiriman
  3. Strategi Pengurangan Kemacetan Kota
    Bertujuan untuk mengurangi beban kemacetan di area perkotaan dengan memperkuat Manajemen Kebutuhan Transportasi atau Transportation Demand Management (TDM) dengan efek “dorong” (misalnya Sistem Jalan Berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), sistem perparkiran , dll.) dan efek “tarik” (misalnya pembangunan sistem Bus Rapid Transit/BRT, Light Rail Transit/LRT dan Mass Rapid Transit/MRT), dan meningkatkan Traffic Supply Management (TSM) dengan pembangunan Sistem Transportasi Cerdas atau Intelligent Transport Systems (ITS) untuk mengatur manajemen kapasitas dan prioritas
  4. Strategi Pengurangan Polusi Udara Kota
    Bertujuan untuk mengurangi beban polusi kota dengan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca /GRK, polusi udara dan kebisingan
  5. Strategi Peningkatan Keselamatan
    Bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan raya dengan menambah tingkat kesadaran semua warga negara, dan tetap memperbaiki dan membangun fasilitas serta prasarana yang mendukung keselamatan transportasi jalan raya, sesuai dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) dan Decade of Action for Road Safety

Pada tingkat domestik, kota-kota besar telah meluncurkan Rencana Induk, yang mengadaptasi strategi nasional diatas untuk memenuhi tantangan dalam negeri. Namun, pertanyaan-pertanyaan tentang pendanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan proyek-proyek transportasi perkotaan tersebut merupakan tantangan dan permasalahannya.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka Pemerintah perlu membuat suatu terobosan pembangunan transportasi perkotaan yang dalam studi ini berfokus pada angkutan massal berbasis rel yang memadai dengan memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif, salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).