Bab 8. Kajian Risiko

Bab 7. Kajian Bentuk KPBU
22/09/2017
Bab 9. Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan atau Jaminan Pemerintah
22/09/2017

Risiko adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama kelangsungan suatu proyek. Risiko tersebut dapat dinilai secara kualitatif ataupun kuantitatif. Tujuan analisa risiko adalah agar stakeholder dapat memperoleh manfaat finansial sebesar-besarnya melalui proses pengelolaan risiko yang meliputi menghilangkan, meminimalkan, mengalihkan, dan menyerap/menerima risiko tersebut. Proses analisa risiko terdiri atas identifikasi risiko, alokasi risiko, penilaian risiko, dan mitigasi risiko.

Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui jenis risiko yang mungkin timbul di dalam proyek. Untuk sektor perkeretaapian, risiko-risiko tersebut biasanya antara lain meliputi:

  1. Risiko Lokasi : risiko kenaikan biaya pembebasan lahan atau bahkan lahan tidak bisa dibebaskan, kontaminasi ke lingkungan lokasi, proses pemukiman kembali yang rumit, keresahan masyarakat, kegagalan implementasi AMDAL, dan sebagainya.
  2. Risiko Desain, Konstruksi dan Uji Operasi : risiko keterlambatan penyelesaian konstruksi dan kenaikan biaya, kesalahan desain atau desain yang tidak lengkap, ketidakjelasan spesifikasi output, risiko uji operasi, dan sebagainya.
  3. Risiko Sponsor : adanya anggota konsorsium yang tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya, kinerja kontraktor EPC dan OPC yang buruk.
  4. Risiko Finansial : risiko tidak tercapainya perolehan biaya proyek (financial close), terjadinya fluktuasi nilai mata uang dan tingkat bunga pinjaman, perubahan tingkat inflasi yang signifikan, dan sebagainya.
  5. Risiko Operasional : risiko terjadinya perubahan biaya operasi dan pemeliharaan, operasional sistem yang tidak optimal, kualitas layanan yang buruk atau layanan tidak tersedia, dan sebagainya.
  6. Risiko Pendapatan : risiko kegagalan penetapan tarif awal, kegagalan penyesuaian tarif sesuai rencana dalam model finansial, kesalahan perhitungan volume permintaan, kegagalan memungut pembayaran tarif, dan sebagainya.
  7. Risiko Politik : risiko perubahan politik yang signifikan, pemutusan kerjasama akibat perubahan regulasi, risiko mata uang asing (repatriasi, ekspropriasi, dan konversi).
  8. Risiko Kahar : risiko kahar politik akibat perang dan sebagainya, risiko bencana alam.
  9. Risiko Kepemilikan Aset : risiko hilang atau rusaknya aset, buruknya kondisi aset saat serah terima, dan sebagainya.

Prinsip Alokasi Risiko

Dalam sub-bab ini diuraikan mengenai prinsip-prinsip alokasi risiko, dimana dalam pelaksanaan proyek KPBU, pendistribusian atau alokasi risiko harus dapat dilakukan secara optimal dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak yang memang dapat mengelola risiko-risiko tersebut secara lebih efisien dan efektif.

Prinsip alokasi risiko lazimnya adalah “Risiko sebaiknya dialokasikan kepada pihak yang relatif lebih mampu mengelolanya atau dikarenakan memiliki biaya terendah untuk menyerap risiko tersebut. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, diharapkan dapat menghasilkan premi risiko yang rendah dan biaya proyek yang lebih rendah sehingga berdampak positif bagi pemangku kepentingan proyek tersebut.

Dalam transaksi proyek KPBU, penentuan kewajiban PJPK dalam Perjanjian Kerjasama (yang dilakukan setelah melakukan analisis risiko sebagai bagian dari studi kelayakan proyek) perlu memenuhi prinsip Alokasi Risiko. Upaya menghasilkan suatu skema alokasi risiko yang optimal penting demi memaksimalkan nilai manfaat uang (value for money).

Metode Penilaian Risiko

Dalam menentukan risiko yang paling besar kemungkinannya terjadi serta pengaruhnya yang paling signifikan terhadap kelangsungan proyek KPBU ini, disusun suatu kriteria penilaian risiko yang dilihat dari peringkat kemungkinannya untuk terjadi dan peringkat konsekuensi risiko.

  1. Peringkat Kemungkinan Terjadi Risiko
    Berisikan pembagian tanggung jawab antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana. Dalam menentukan lingkup kerjasama ini perlu melihat peraturan yang berlaku, termasuk tupoksi dari lembaga-lembaga terkait.
    Dalam lingkup ini juga perlu diuraikan faktor-faktor kritis yang akan menentukan suksesnya proyek KPBU, seperti misalnya komitmen, proses pengadaan yang efektif, alokasi dan manajemen risiko, kejelasan spesifikasi keluaran, dan sebagainya.

    Peringkat Keterangan
    Hampir Pasti Terjadi Ada kemungkinan kuat risiko ini akan terjadi sewaktu-waktu seperti yang telah terjadi di proyek lainnya.
    Mungkin Sekali Terjadi Risiko mungkin terjadi sewaktu-waktu karena adanya riwayat kejadian kasual
    Mungkin  Terjadi Tidak diharapkan, tapi ada sedikit kemungkinan terjadi sewaktu-waktu
    Jarang Terjadi Sangat tidak mungkin, tetapi dapat terjadi dalam keadaan luar biasa. Bisa terjadi, tapi mungkin tidak akan pernah terjadi
    Hampir Tidak Mungkin Terjadi Risiko ini secara teoritis dimungkin terjadi, namun belum pernah didapati terjadi di proyek lainnya.
  2. Pemeringkatan Dampak Risiko
    Penentuan jangka waktu mempertimbangkan tingkat dan jangka waktu pengembalian investasi yang ditanamkan Badan Usaha. Untuk pembangunan rumah sakit skala besar seringkali perlu dilakukan pentahapan dengan memperhatikan kondisi permintaan ataupun pertimbangan lainnya.

    Peringkat Dampak Keuangan Keselamatan Penundaan Kinerja Hukum Politik
    Tidak Penting Varian <5% terhadap anggaran Tidak ada atau hanya cidera pribadi, Pertolongan Pertama dibutuhkan tetapi tidak ada penundaan hari < 3 bulan Sesuai tujuan, tetapi ada dampak kecil terhadap unsur-unsur non-inti Pelanggaran Kecil Perubahan dan dampak kecil terhadap proyek
    Ringan Varian 5%-10% terhadap anggaran Cidera ringan, perawatan medis dan penundaan beberapa hari 3 – 6 bulan Sesuai tujuan, tetapi ada kerugian sementara dari sisi layanan, atau kinerja unsur-unsur non-inti yang berada dibawah standar Pelanggaran prosedur/ pedoman internal Perubahan memberikan dampak yang signifikan terhadap proyek
    Sedang Varian 10%-20% terhadap anggaran Cidera: Kemungkinan rawat inap dan banyak penundaan hari 6 – 12 bulan Kerugian sementara unsur proyek inti, atau standar kinerja unsur inti yang menjadi berada di bawah standar Pelanggaran kebijakan/ peraturan pemerintah Ketidakstabilan situasi berdampak pada keuangan dan kinerja.
    Besar Varian 20%_30% terhadap anggaran Cacat sebagian atau penyakit jangka panjang atau beberapa cidera serius 1 – 2 tahun Ketidakmampuan untuk memenuhi unsur inti, dan secara signifikan menjadikan proyek dibatalkan Pelanggan lisensi atau hukum, pengenaan penalti Ketidakstabilan berdampak pada keuangan dan kinerja
    Serius Varian 30%-50% terhadap anggaran Kematian atau cacat permanen >2 tahun Kegagalan total proyek Intervensi peraturan atau tuntutan, pengenaan penalti Ketidakstabilan menyebabkan penghentian layanan
  3. Matriks Peta Risiko
    Keterlibatan pihak ketiga perlu diidentifikasi termasuk peran, tanggung jawab, kompensasi /pembayaran (jika ada), serta kebutuhan perjanjian.

    Kemungkinan KONSEKUENSI
    Tidak Penting Ringan Sedang Besar Serius
    Hampir Pasti Menengah Menengah Menengah Menengah Tertinggi
    Mungkin Sekali Ringan Menengah Menengah Menengah Tertinggi
    Mungkin Ringan Menengah Menengah Menengah Menengah
    Jarang Ringan Ringan Menengah Menengah Menengah
    Hampir Tidak Mungkin Ringan Ringan Ringan Menengah Menengah

Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko bertujuan untuk memberikan cara mengelola risiko terbaik dengan mempertimbangkan kemampuan pihak yang mengelola risiko dan juga dampak risiko. Mitigasi risiko ini berisi rencana-rencana yang harus dilakukan pemerintah dalam kondisi preventif, saat risiko terjadi, ataupun paska terjadinya risiko. Mitigasi risiko ini dapat berupa penghapusan risiko, meminimalkan risiko, mengalihkan risiko melalui asuransi atau pihak ketiga lainnya, atau menerima/menyerap risiko tersebut.