Latar Belakang

Tujuan Tookit KPBU
25/11/2017

Tujuan dari sebuah telekomunikasi adalah untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Selanjutnya Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pada perkembangannya jaringan dan layanan telekomunikasi di Indonesia mengikuti perkembangan telekomunikasi dunia terutama pada era digital pita lebar saat ini sesuai data APJII (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia) tahun 2016 bahwa pengguna layanan internet Indonesia sebanyak 132,7 juta dengan tingkat penetrasi sebesar 51,8% dari total penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta orang.

Adapun distribusi pengguna internet di pulau Sumatera, Jawa, Bali&Nusra, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku&Papua sebagaimana tabel berikut.

Distribusi Pengguna Internet dan Populasi Penduduk Indonesia

Pengguna Internet Penetrasi Internet Populasi
sensus BPS 2010
Sumatera 20,7 juta 15,7% 50,6 juta
Jawa 86,3 juta 65% 136,6 juta
Bali & Nusra 6,3 juta 4,7% 13,07 juta
Kalimantan 7,6 juta 5,8% 13,8 juta
Sulawesi 8,4 juta 6,3% 17,4 juta
Maluku & Papua 3,3 juta 2,5% 6,16 juta

Berdasarkan hasil survey APJII tahun 2016 atas perilaku pengguna internet Indonesia dalam hal laynanan konten media sosial yang sering dikunjungi : 71,6 juta (54%) adalah pemakai layanan Facebook, 19,9 juta (15%) pemakai layanan Instagram, 14,5 juta (11%) pemakai layanan YouTube. Sementara bila dilihat dari penggunaan konten komersial yang sering dikunjungi : 82,2 juta (62%) pemakaian Online Shop, 45,3 juta (34,2%) konten business personal dan 1,5 juta (1,2%) konten lain-lain.

Perubahan teknologi yang juga merubah perilaku dan gaya hidup sebagian masyarakat Indonesia memberikan dampak positif dalam hal simplifikasi/kemudahan proses, transparansi, kecepatan instan, akurasi dan jaminan keamanan. Hal ini berdampak juga kepada pola hubungan kerja dalam tata kelola pemerintahan, baik antar Kementrian dan Lembaga didalam pengelolaan negara yang dikenal dengan electronic governmentatau e-gov’t.

E-Government ialah pemakian ataupun penggunaan teknologi informasi yang akan meningkatkan hubungan diantara pemerintah dengan pihak-pihak yang lainnya. Ataupun pengertian dari e-government yang lainnya ialah sebuah kependekan dari elektronik pemerintah atau yang dapat dikenal dengan e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau juga pemerintah transformasi.

Fungsi e-government ialah untuk bisa meningkatkan mutu dari pelayanan publik, dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi.

Serta komunikasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar bisa terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan serta agar bisa untuk menjawab tuntutan perubahan dengan efektif.

Adapun tujuan dari e-goverment diantaranya yaitu:

  • Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat.
  • Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha.
  • Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik.
  • Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

Manfaat e-government sendiri secara umum terbagi menjadi 3 yaitu:

  • Untuk dapat memperbaiki sebuah kwalitas atas layanan dari pemerintahan pada para stakeholder, yang utama ialah di dalam hal-hal kinerja efektivitas dan juga efisiensi pada berbagai bidang kehidupan bernegara.
  • Supaya meningkatkan transparansi kontrol dan juga akuntabilitas penyelenggraan pemerintahan yakni di dalam sebuah rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
  • Agar dapat mengurangi dengan signifikan total dari biaya administrasi, relasi beserta interaksi yang juga dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan dari aktivitas sehari-hari

Dalam pelaksanaan e-govt di Indonesia didasarkan kepada:

  1. Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
  2. Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
  3. Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
  4. Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, dan
  5. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan eGovernment.

Khusus dengan Inpres 3 Tahun 2003 menekankan “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses (Penyelenggaraan) Pemerintahan” yang juga sejalan dengan pernyataan PBB sebagai berikut “government-owned or operated systems of information and communications technologies (ICTs) that transform relations with citizens, the private sector and/or other government agencies so as to promote citizen empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or improve government efficiency”.

Berkaitan dengan infrastruktur fisik ICT/TIK guna mendukung layanan e-govt diatur dengan:

  1. Undang Undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi,
  2. Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang Telekomunikasi, dan
  3. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2000 tengan Frekuensi Radio dan Slot Orbit.

Sementara menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri KOMINFO terkait dengan persyaratan teknis Data Center maka beberapa Kementrian dan Lembaga telah menyediakan (membangun atau dan menyewa) data center untuk pelaksanaan e-government masing-masing.

Atas hal tersebut diatas sementara ini sistem belum terintegrasi, prosedur belum terpadu antara lain: layanan bersifat sektoral, penggunaan banyak kertas, komitmen waktu yang sulit terkendali, petugas menikmati zona kenyamanan, masyarakat menerima apa adanya. Sejauh ini TIK diasumsikan hanya sebagai tools, mengganti teknologi konvensional ke TIK canggih, setiap sektor (K/L) membangun ekosistem TIK-nya masing-masing dan belum bekerjasama dengan sektor lain, serta tidak dilakukan perubahan dalam sistem Penyelenggaraan  sistem layanan pemerintahan (prosedur tidak berubah).

Adapun birokrasi modern dicirikan dengan antara lain Negara hadir memberikan layanan, layanan pemerintah menjadi mudah diakses, murah, cepat & transparan, penduduk dapat memilih metode layanan yang mereka sukai, birokrasi menjadi kompak memberikan layanan dan meningkatnya kepercayaan publik dan dunia usaha/investor.

Sebagaimana gambar dibawah bahwasannya sesuai informasi Detiknas (Dewan TIK Nasional) tahun 2014 utilitas e-govt hanya 30% dan direncanakan adanya peningkatan key success factor sebagaimana sesuai dengan data Bank Dunia tahun 2013.

Gambar dibawah menunjukan tahapan penerapan, penguatan dan pengembangan e-govt Indonesia pada aspek Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan yang tentunya antara satu aspek dan aspek lainnya saling terkait dan terpadu.

Adapun jenis-jenis e-government yang diantaranya yaitu:

  1. Government to Citizen (G2C)
    Government to Citizen (G2C) ialah sebuah teknologi informasi yang memiliki sebuah tujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan.
  2. Government to Business (G2B)
    Government to Business (G2B) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Di karenakan sangatlah dibutuhkan seorang relasi yang sangat baik, diantara pemerintah dengan kalangan bisnis. Dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pembisnis.
  3. Government to Government (G2G)
    Government to Goverment (G2G) ialah sebuah web pemerintahan yang dibuat dengan tujuan agar dapat memenuhi berbagai macam dari informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkut.
  4. Government to Employees (G2E)
    Government to Employees (G2E) ialah sebuah tipe hubungan yang juga ditujukan supaya para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah.