Bab 3. Kajian Kebutuhan dan Kepatuhan

Bab 2. Kajian Hukum dan Kelembagaan
25/11/2017
Bab 4. Kajian Teknis
25/11/2017

Kajian Kebutuhan

Dalam Sub-Bab analisis kebutuhan ini perlu diterangkan mengenai:

  1. Kepastian bahwa pengembangan dan penerapan e-government melalui skema KPBU memiliki dasar penikiran teknis dan ekonomi di wilayah pelayanan
  2. Penjelasan terkait kebutuhan daerah akan adanya peningkatan, pengembangan atau pembangunan sistem e-government dilihat dari kondisi tata kelola pemerintahan yang ada, berdasarkan analisis data-data sekunder yang ada.
  3. Penjelasan mengenai komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat berdasarkan hasil diskusi dengan pihak-pihak terkait ataupun berdasarkan hasil Konsultasi Publik.

Kajian Kepatuhan

Dalam sub-bab Kriteria Kepatuhan, dokumen Pra-Studi Kelayakan harus dapat menjelaskan minimal mengenai hal-hal sebagai berikut:

  1. Siapakah yang akan menjadi PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) dan apa saja dasar hukumnya.
  2. Adakah peraturan yang mendukung atau sebaliknya melarang pelaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan infrastruktur e-government melalui skema KPBU.
  3. Apa saja rencana pengembangan di sektor telekomunikasi dan informatika khususnya yang berkaitan dengan e-government baik secara tersurat ataupun tersirat yang terdapat di dalam RPJMN.
  4. Apa saja rencana pengembangan di sektor telekomunikasi dan informatika yang berkaitan dengan e-government baik secara tersurat ataupun tersirat, di dalam RPJMD Provinsi.
  5. Apa saja rencana pengembangan di sektor telekomunikasi dan informatika yang berkaitan dengan e-government baik secara tersurat ataupun tersirat di dalam RPJMD Kabupaten/Kota bersangkutan.
  6. Apa saja rencana pengembangan di sektor telekomunikasi dan informatika yang berkaitan dengan e-government baik secara tersurat ataupun tersirat di dalam Rencana Strategis Kemenkominfo maupun di kementrian terkait lainnya.
  7. Dari aspek tata ruang, perlu dikaji kesesuaian lokasi data center yang akan dikerjasamakan terhadap perencanaan tata ruang wilayah sehingga diharapkan lokasi yang diusulkan tidak melanggar fungsi kawasan dan peruntukannya.
  8. Apa saja rencana pengembangan di sektor telekomunikasi dan informatika yang berkaitan dengan e-government baik secara tersurat ataupun tersirat di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersangkutan?

Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian terhadap perencanaan yang telah diuraikan diatas, maka dalam sub-bab ini harus bisa menjelaskan sejauh mana kesesuaian rencana proyek KPBU pengembangan e-government yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta peraturan dan perencanaan yang ada.