Bab 2. Kajian Hukum dan Kelembagaan

Bab 1. Pendahuluan
25/11/2017
Bab 3. Kajian Kebutuhan dan Kepatuhan
25/11/2017

Kajian Hukum

Sub-Bab Kajian Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan, pengembangan dan/atau penyelenggaraan infrastruktur e-government melalui skema KPBU telah sesuai dengan peraturan perundangan yang terkait. Beberapa hal yang perlu dibahas setidaknya meliputi:

  1. Analisis Peraturan Perundangan
    Analisa peraturan perundang-undangan akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor pengembangan penyelenggaraan fasilitas e-government. Perlu dipastikan bahwa rencana proyek KPBU ini tidak menyalahi peraturan perundangan yang ada. Beberapa peraturan yang perlu dikaji dalam Dokumen Pra-FS ini meliputi:

    1. Peraturan KPBU
      Memastikan bahwa pengembangan infrastruktur pembangunan, pengembangan dan/atau penyelenggaraan infrastruktur e-government termasuk dalam infrastruktur yang masuk dalam daftar infrastruktur yang dapat di-KPBU-kan. Peraturan ini mengacu pada Perpres No. 38/2015 dan Permen PPN No. 4/2015. Beberapa point penting yang perlu dibahas meliputi:

      • Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur sekolah dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha);
      • Penjelasan pembangunan, pengembangan dan/atau penyelenggaraan infrastruktur e-government termasuk dalam infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU sebagai infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
      • Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan/atau penyelenggaraan infrastruktur e-government dapat dilakukan dengan skema KPBU dengan menggabungkan dengan lebih dari satu jenis infrastruktur atau gabungan dari beberapa jenis infrastruktur.
      • Pasal atau ayat terkait penetapan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk proyek KPBU yang diusulkan serta bagaimana pengaturan pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana.
    2. Peraturan terkait pembangunan, pengembangan dan/atau penyelenggaraan infrastruktur e-government
      Memastikan bahwa pembangunan, pengembangan dan/atau penyelenggaraan infrastruktur e-government didukung oleh peraturan yang terkait. Beberapa peraturan yang dapat menjadi acuan diantaranya adalah:

      • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
      • Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
      • Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
      • Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan eGovernment.
      • Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
      • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika
      • Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik
      • Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2000 tengan Frekuensi Radio dan Slot Orbit
      • Dan lainnya
    3. Undang Undang Pemerintahan Daerah
      Menjelaskan pembagian urusan pemerintahan bidang pengelolaan sektor telekokmunikasi dan infromatika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian urusan bidang komunikasi dan informatikan seperti tampak pada tabel berikut.

      NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/ KOTA
      1 Penyelenggaraan Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika Pengelolaan penyelenggaraan sumber daya, dan perangkat pos, serta informatika.
      2 Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Pusat serta informasi strategis nasional dan internasional. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah provinsi Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
      3 Aplikasi Informatika
      1. Penetapan nama domain dan sub domain bagi instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
      2. Pengelolaan nama domain instansi penyelenggara negara.
      3. Pengelolaan e-government nasional.
      1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.
      2. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.
      1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
      2. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
    4. Peraturan Terkait Pendirian Badan Usaha
      Berisikan kajian tentang pendirian badan usaha sebagai badan usaha pelaksana proyek KPBU. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendirian Badan Usaha sebagai Badan Usaha Pelaksana sekurang-kurangnya adalah UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
    5. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
      Mengkaji tentang peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan e-government di daerah. Keberadaan Perda memperkuat landasan untuk terselenggaranya kerjasama sektor infrastruktur komunikasi dan informatika.
    6. Peraturan Terkait Lingkungan
      Berisi kajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan aspek lingkungan dan dilakukan penetapan tingkat kajian lingkungan yang perlu dilakukan terkait dengan besaran proyek KPBU yang akan dilakukan, apakah AMDAL, UKL/UPL atau Izin Lingkungan. Peraturan tersebut antara lain:

      • Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidu
      • Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
      • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2015 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
    7. Peraturan Terkait Pembiayaan Daerah
      Sub-bab ini akan membahas beberapa peraturan terkait pembiayaan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011. Bisa juga dilakukan pengkajian tentang kemungkinan dilakukannya pinjaman daerah dengan merujuk pada PP no. 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
    8. Peraturan Terkait Pengadaan
      Sub-bab ini akan membahas beberapa peraturan terkait pengadaan BUP terutama untuk menentukan tahapan proses pengadaan, apakah pengadaan dilakukan secara satu tahap atau dua tahap dengan melihat spesifikasi keluaran proyek KPBU.
      Peraturan yang perlu dikaji setidaknya adalah Peraturan Kepala LKPP No. 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
    9. Peraturan Terkait Penanaman Modal
      Berisikan kajian mengenai penanaman modal usaha dalam pengembangan infrastruktur e-government melalui skema KPBU dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Berdasarkan peraturan presiden tersebut, perlu dilihat batas kepemilikan modal asing untuk bidang usaha penyediaan sarana dan atau prasarana penyelenggaraan e-government.
    10. Peraturan Terkait Persaingan Usaha
      Berisikan kajian kesesuaian proyek pengembangan e-government dengan peraturan persaingan usaha diantaranya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan pelaksanaannya.
    11. Peraturan Terkait Ketenagakerjaan
      Dilakukan kajian terkait tenaga kerja atau pegawai yang akan terlibat dalam pengembangan e-government melalui skema KPBU, baik pada saat konstruksi maupun saat pengoperasiannya. Kajian ini dapat mengacu salah satunya pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan di bawahnya.
    12. Peraturan Terkait Pengadaan Tanah
      Bila proyek pengembangan e-government melalui skema KPBU ini memerlukan tanah, maka perlu dilakukan kajian terhadap proses pengadaan tanah yang harus mengacu pada:

      • UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
      • Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015.
      • Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubaH dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2015.
      • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
      • Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
    13. Peraturan Terkait Pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah
      Pada bagian ini dianalisa kemungkinan pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah dalam proyek pengembangan e-government dengan mengacu pada:

      • Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
      • Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
      • Peraturan Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.
    14. Peraturan Terkait Perpajakan
      Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya yang berkaitan langsung dengan pengembangan infrastruktur e-government oleh Badan Usaha. Pada bagian ini diharapkan dapat teridentifikasi kemungkinan pemberian insentif perpajakan kepada Badan Usaha jika diperlukan.
    15. Peraturan Terkait Dukungan Pemerintah
      Dalam pelaksanaan skema KPBU, Pemerintah dapat memberikan dukungan pemerintah terhadap badan usaha pelaksana dalam pelaksanaan KPBU. Berkaitan dengan pemberian dukungan pemerintah atas sebagian biaya konstruksi, perlu dilakukan analisa terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2012 Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Infrastruktur.
    16. Peraturan Terkait Jaminan Pemerintah
      Dalam pelaksanaan skema KPBU, pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah dalam bentuk penjaminan infrastruktur. Jaminan pemerintah dapat diberikan oleh Menteri Keuangan melalui PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) selaku badan usaha penjaminan infrastruktur. Jaminan pemerintah diberikan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam APBN.
      Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap proses pemberian jaminan pemerintah oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang diatur dalam:

      • Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; dan
      • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
      • Peraturan Menteri Keuangan No. 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur
  2. Risiko Hukum dan Strategi Mitigasi
    Dalam sub-bab ini, dokumen Pra-Studi Kelayakan perlu menguraikan isu-isu hukum yang berpotensi memberikan pengaruh/dampak pada penyiapan, transaksi, maupun pelaksanaan proyek KPBU berdasarkan kajian hukum yang telah dilakukan di sub-bab sebelumnya, serta menjabarkan strategi mitigasi untuk meminimalisasi kemungkinan terjadi dan besaran dampaknya. Misalnya, risiko yang diakibatkan dari diterbitkannya peraturan baru.
  3. Kebutuhan Perijinan
    Pada sub-bab ini akan diuraikan perijinan-perijinan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengembangan infrastruktur e government serta rencana strategi untuk memperoleh perijinan-perijinan tersebut, baik perijinan sebelum proses pengadaan maupun setelah proses pengadaan. Sebagai contoh adalah perijinan AMDAL, Izin Lingkungan, Surat Penetapan Lokasi dari Gubernur, persetujuan prinsip dukungan dan/atau jaminan pemerintah (jika dibutuhkan), dan sebagainya yang diperlukan sebelum proses pengadaan. Sementara Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya diperlukan setelah proses pengadaan dan penandatangan kerjasama.
  4. Rencana dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Peraturan dan Hukum
    Dalam sub-bab ini perlu diuraikan rencana dan jadwal pemenuhan persyaratan peraturan dan hukum disesuaikan dengan rencana dan jadwal penyiapan, transaksi, serta pelaksanaan proyek KPBU.

Kajian Kelembagaan

Sub-Bab Kajian Kelembagaan ini bertujuan untuk menjelaskan kelembagaan yang akan terlibat dalam pengembangan infratruktur e-government (termasuk pembangunan data center), struktur kelembagaannya, tugas dari masing-masing institusi yang terlibat serta mengkaji permasalahan dan rencana mitigasi permasalahan di aspek kelembagaan. Pada bagian ini, analisis kelembagaan akan dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Memastikan kewenangan institusi yang akan bertindak sebagai PJPK dalam melaksanakan KPBU termasuk penentuan PJPK dalam proyek multi infrastruktur (jika ada);
  2. Melakukan pemetaan pemangku kepentingan (stakeholders mapping) dengan menentukan peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga yang berkaitan dalam pelaksanaan KPBU;
  3. Menentukan peran dan tanggung jawab Tim KPBU berkaitan dengan kegiatan penyiapan Prastudi Kelayakan, serta menentukan sistem pelaporan Tim KPBU kepada PJPK;
  4. Menentukan dan menyiapkan perangkat regulasi kelembagaan; dan
  5. Menentukan kerangka acuan pengambilan keputusan.

Uraian kajian kelembagaan ini meliputi:

  1. Struktur Organisasi KPBU
    Pada sub-bab ini digambarkan skema atau struktur organisasi dari instansi-instansi yang akan terlibat dalam KPBU beserta dengan penjelasan umumnya.
  2. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
    Pada bagian ini menguraikan institusi mana yang menjadi PJPK serta dilakukan analisa mengenai kewenangan institusi yang menjadi PJPK dalam melaksanakan proyek KPBU yang diusulkan. Penanggung Jawab Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika memperhatikan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
    Dalam bagian ini juga perlu diuraikan apakah PJPK akan dibantu oleh Badan Penyiapan atau Tim KPBU.
  3. Pemetaan Peran dan Tanggungjawab Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping)
    Dalam sub-bab ini akan diuraikan peran dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga terkait dengan proyek pengembangan penyelenggaraan SMKN, diantaranya meliputi:

    1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab PJPK serta apa yang perlu disiapkan oleh PJPK, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    2. Tim KPBU
      Menguraikan apakah Tim KPBU sudah terbentuk atau belum dan juga berisikan penjelasan mengenai pembentukan Tim Teknis KPBU berdasarkan Surat Penetapan/Surat Keputusan dari PJPK, menguraikan tugas dan tanggung jawab Tim KPBU, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    3. Badan Usaha Pelaksana-BUP (Special Purpose Company – SPC)
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab BUP, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    4. Kementerian Komunikasi dan Informatika
      Menguraikan peran dan tanggungjawab Kemen Kominfo dalam proyek kerjasama yang diusulkan, meliputi diantaranya:

      • Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang telekomunikasi dan informatika
      • Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenkominfo;
      • Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenkominfo;
      • Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kemenkominfo di daerah;
      • Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
      • Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
    5. Pemerintah Daerah Provinsi
      Menguraikan tugas dan peran Pemerintah Daerah Provinsi dalam mendukung pelaksanaan proyek KPBU ini sesuai dengan urusan pemerintah daerah provinsi di sektor komunikasi daninformatika, khususnya penyelenggaraan e-government.
    6. Pemerintah Kabupaten/Kota
      Menguraikan tugas dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan proyek KPBU ini sesuai dengan urusan pemerintah daerah di sektor kominfo, khususnya penyelenggaraan e-government.
    7. Kementerian/Lembaga Non Kementerian Terkait
      Menguraikan kewenangan dan tanggungjawab kementerian/lembaga non kementerian yang tugas dan fungsinya terkait dengan aspek perencanaan dan pengembangan infrastruktur e-government, seperti misalnya Bappenas, Kemenkeu, dan sebagainya.
    8. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) apabila proyek KPBU yang direncanakan memerlukan Jaminan Pemerintah.
    9. Badan Lainnya
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab badan-badan atau lembaga-lembaga lain yang akan terlibat dalam proyek KPBU yang direncanakan.
  4. Perangkat Regulasi Kelembagaan
    Berdasarkan analisa terhadap peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dan Tim KPBU, pada bagian ini dilakukan analisa kebutuhan regulasi untuk mendukung peran dan tanggungjawab lembaga terkait sebagaimana dimaksud diatas.
  5. Kerangka Acuan Pengambilan Keputusan
    Berdasarkan analisa terhadap peraturan perundang-undangan serta peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, pada bagian ini dilakukan analisa kerangka acuan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan Proyek KPBU. Kerangka acuan ini menjelaskan institusi mana yang akan bertanggungjawab untuk kegiatan tertentu,seperti contoh dibawah ini:

    Jenis Keputusan Penerbit/Penanggung Jawab Persyaratan/Catatan
    Konfirmasi kesiapan proyek Panitia Pengadaan Checklist kelengkapan dokumen telah memenuhi
    Penetapan Pemenang Lelang PJPK Penetapan berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan
    Surat Penunjukan BUP Pemenang Lelang PJPK Penerbitan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat pemenang lelang diterbitkan.
    dll