Tahapan KPBU

KPBU terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama, yaitu tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi. Saat pelaksanaan ketiga tahapan tersebut, PJPK dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung seperti: (i) perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah; (ii) kajian lingkungan hidup; dan (iii) permohonan pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah.

1. Tahap Perencanaan

  1. Penyusunan Rencana Anggaran KPBU
    Sumber: APBN, APBD, Pinjaman/Hibah, Lainnya
  2. Penganggaran Dana Tahap Perencanaan KPBU
    Sesuai dengan perundang-undangan
  3. Identifikasi & Penetapan KPBU
    • Studi Pendahuluan, setidaknya berisi:
      • Analisis Kebutuhan
        • Dasar pemikiran teknis dan ekonomi
        • Kepastian permintaan yang berkelanjutan baik secara kuantitas maupun kualitas
        • Mendapat dukungan dari pemangku kepentingan, salah satunya melalui Konsultasi Publik
      • Kriteria Kebutuhan
        • Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
        • Kesesuaian dengan RPJMN.RPJMD dan/atau Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana bisnis BUMN/BUMD;
        • Kesesuaian lokasi KPBU dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
        • Keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah
      • Nilai Manfaat Uang
        • Sektor swasta memiliki keunggulan dalam pelaksanaan KPBU termasuk dalam pengelolaan risiko;
        • Terjaminnya efektivitas, akuntabilitas dan pemerataan pelayanan publik dalam jangka panjang
        • Alih pengetahuan dan teknologi;
        • Terjaminnya persaingan sehat, transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan
      • Potensi Pendapatan dan Skema Pembiayaan
        • Kemampuan pengguna untuk membayar;
        • Kemampuan fiskal pemerintahan pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dalam melaksanakan KPBU;
        • Potensi pendapatan lainnya;
        • Perkiraan bentuk dukungan pemeritah
      • Rekomendasi & Rencana Tindak Lanjut
        • Rekomendasi bentuk KPBU;
        • Rekomendasi kriteria dalam pemilihan badan usaha;
        • Rencana jadwal kegiatan penyiapan dan transaksi KPBU;
    • Konsultasi Publik
      Untuk memperoleh pertimbangan mengenai manfaat dan dampak KPBU terhadap kepentingan masayarakat
  4. Keputusan Lanjut/Tidak Skema KPBU
  5. Identifikasi dan Penetapan KPBU
    Identifikasi perlu/tidaknya dukungan dan atau jaminan pemerintah kesesuaian dengan prioritas nasional.
  6. Daftar Rencana KPBU
    • Jadi pertimbangan rencana kerja pemerintah
    • Diperbaharui secara berkala untuk diumumkan serta disebarluaskan
    • PJPK menginformasikan status KPBU minimal 1 kali dalam setahun kepada menteri perencanaan
    • Menteri perencanaan akan mengevaluasi rencana KPBU jika tidak perkembangan dalam jangka waktu 2 tahun.

2. Tahap Persiapan

Tahap Penyiapan KPBU

  • Kajian Awal dan Akhir Prastudi Kelayakan
    1. Kajian Hukum dan Kelembagaan
      • Analisis Peraturan dan Perundangan-undangan
      • Analisis Kelembagaan
    2. Kajian Teknis
      • Analisis Teknis
      • Penyiapan Tapak
      • Rancang Bangun Awal
      • Spesifikasi Keluaran
    3. Kajian Ekonomi dan Komersial
      • Analisis Permintaan (Demand) – RDS
      • Analisis Pasar (market)
      • Analisis Struktur Pendapatan KPBU
      • Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS)
      • Analisis Keuangan
    4. Kajian Lingkungan dan Sosial
      1. Kajian Lingkungan Hidup Wajib AMDAL
      2. Kajian Lingkungan Hidup Wajib UKL-UPL
      3. Analisis Sosial
      4. Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali
    5. Kajian Bentuk KPBU
      • Pemilihan Bentuk KPBU
      • Lingkup KPBU
      • Jangka Waktu dan Penahapan
      • Identifikasi Keterlibatan Pihak Ketiga
      • Skema Pemanfaatan Aset
      • Status Kepemilikan Aset
    6. Kajian Risiko
      • Identifikasi Risiko
      • Mengukur Besaran Risiko
      • Menentukan Alokasi Risiko
      • Menyusun Mitigasi Risiko
    7. Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah
      • Analisis Dukungan Pemerintah
      • Analisis Jaminan Pemerintah
    8. Masalah yang perlu ditindaklanjuti
      • Identifikasi isu-isu kritis
      • Menyusun rencana penyelesaian isu-isu kritis
      • Jangka waktu penyelesaian persiapan KPBU
  • Konsultasi Publik
    • Penerimaan Tanggapan dan/atau masukan dari pemangku kepentingan
    • Evaluasi terhadap hasil yang didapat dari konsultasi publik dan implementasinya dalam KPBU
  • Penjajakan Minat Pasar
    • Kegiatan pertemuan dua pihak (one-on-one meeting) dan promosi KPBU dengan calon investor, lembaga keuangan nasional dan internasional, serta pihak lain yang memiliki ketertarikan terhadap pelaksanaan KPBU
    • Penjajakan minat pasar dapat dilakukan lebih dari satu kali
  • Kegiatan Pendukung
    • Mendapatkan dukungan dan/atau penjaminan pemerintah
    • Kegiatan pengadaan tanah
    • Penyusunan Dokumen AMDAL (bila diperlukan)
    • Pengajuan Izin Lingkungan (bila diperlukan)

3. Tahap Transaksi

Tahap Transaksi KPBU:

  1. Penjajakan Minat Pasar
    • Menjajakan Minat Pasar (market sounding) bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan dan mengetahui minat terhadap KPBU.
    • Penjajakan Minat Pasar ini dilakukan oleh PJPK melalui kegiatan-kegiatan pertemuan dua pihak (one-on-one meeting) serta promosi KPBU dengan calon investor, lembaga keuangan nasional dan internasional, serta pihak lain yang memiliki potensi dalam pelaksanaan KPBU. Penjajakan Minat Pasar ini dapat dilakukan lebih dari satu kali.
    • Berdasarkan hasil dari penjajakan Minat Pasar yang dilakukan oleh PJPK panitia Pengadaan dapat melakukan perubahan terhadap rancangan Dokumen Pengadaan.
  2. Penetapan Lokasi KPBU
    • Pada tahap ini PJPK harus memastikan kesesuaian dokumen perencanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali berkaitan dengan rencana KPBU untuk mendapatkan penetapan lokasi PJPK juga harus memastikan bahwa KPBU telah mendapatkan izin lingkungan.
    • PJPK mengajukan permohonan penetapan lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Penetapan lokasi untuk KPBU dilakukan sebelum tahap prakualifikasi pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU.
    • Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilaksanakan setelah penetapan lokasi untuk tanah yang belum tersedia sedangkan untuk tanah milik negara/daerah untuk pelaksanaan KPBU yang sudah tersedia mengikuti mekanisme Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
    • Pengadaan Badan Usaha Pelaksana mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana ini akan mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
  4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
    • Penandatanganan Perjanjian KPBU dilakukan antara PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana yang didirikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Badan Usaha dinyatakan sebagai pemenang lelang.
    • Dalam Perjanjian KPBU ini perlu dijalankan juga Manajemen Pelaksanaan Perjanjian KPBU tersebut yang meliputi 4 (empat) masa, yaitu:
      1. Masa Pra-konstruksi
      2. Masa Konstruksi
      3. Masa Operasi Komersial, dan
      4. Masa Berakhirnya Perjanjian KPBU
  5. Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close)
    • Dalam pelaksanaan Perjanjian KPBU ini PJPK dibantu oleh Simpul untuk mengawasi  dan mengendalikan jalannya pelaksanaan KPBU dan pemenuhan pembiayaan (financial close). Simpul KPBU ini dapat dibantu tim khusus.

4. Dokumen Tahap Perencanaan

  1. Kerangka Acuan Pengadaan Badan Penyiapan KPBU
    • Latar Belakang dan Deskripsi KPBU
    • Tujuan Pekerjaan
    • Lingkup Jasa Konsultasi
    • Jumlah Personil dan Kualifikasinya
    • Dokumen yang harus disiapkan
    • Jadwal Pelaksanaan
    • Perkiraan Besarnya Anggaran
  2. Dokumen Studi Pendahuluan
  3. Berita Acara Konsultasi Publik
    • Daftar Peserta Konsultasi Publik
    • Notulensi Pembahasan Rencana KPBU
    • Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

5. Dokumen Tahap Persiapan KPBU

Dokumen Tahap Penyiapan KPBU:

  1. Kajian Awal Prastudi Kelayakan
  2. Rencana Pengadaan Lahan & Pemukiman Kembali
  3. Kajian Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/Izin Lingkungan)
  4. Kajian Akhir Prastudi Kelayakan