Bab 5. Kajian Hukum dan Kelembagaan

Bab 4. Kajian Ekonomi dan Komersial
04/12/2017
Bab 6. Kajian Lingkungan dan Sosial
04/12/2017

Kajian Hukum

  1. Analisis Peraturan Perundangan
    • Undang-undang Kesehatan
    • Peraturan Pemerintah Daerah
    • Peraturan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
    • Peraturan di Bidang Kesehatan
    • Peraturan terkait pendirian badan usaha
    • Peraturan terkait lingkungan
    • Peraturan terkait pengadaan badan usaha
    • Peraturan terkait penanaman modal
    • Peraturan terkait persaingan usaha
    • Peraturan terkait ketenagakerjaan
    • Peraturan terkait pengadaan tanah
    • Peraturan terkait pemanfaatan barang milik negara/daerah
    • Peraturan terkait tarif
    • Peraturan terkait perpajakan
    • Peraturan terkait Dukungan Pemerintah
    • Peraturan terkait Jaminan Pemerintah
  2. Risiko Hukum dan Strategi Mitigasi
    Menguraikan isu-isu hukum yang berpotensi memberikan pengaruh/dampak pada penyiapan, transaksi, maupun pelaksanaan proyek KPBU, serta menjabarkan strategi mitigasi untuk meminimalisasi kemungkinan terjadi dan besaran dampaknya. Misalnya, risiko yang diakibatkan dari diterbitkannya peraturan baru.
  3. Kebutuhan Perizinan
    Pada sub-bab ini akan diuraikan perijinan-perijinan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek KPBU serta rencara strategi untuk memperoleh perijinan-perijinan tersebut, baik perijinan sebelum proses pengadaan maupun setelah proses pengadaan. Sebagai contoh adalah perijinan AMDAL, Izin Lingkungan, Surat Penetapan Lokasi dari Gubernur, persetujuan prinsip dukungan dan/atau jaminan pemerintah (jika dibutuhkan), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya diperlukan setelah proses pengadaan dan penandatangan kerjasama.
    Perizinan yang terkait dengan operasional rumah sakit diantaranya adalah Izin Prinsip/ Izin Pendirian / Pembangunan Rumah Sakit; Izin Operasional / Izin Penyelenggaraan Sementara Rumah Sakit; dan Izin Tetap / Izin Penyelenggaraan Tetap Rumah Sakit.
  4. Rencana dan Jadwal Peraturan dan Pemenuhan Persyaratan Hukum
    Analisis induktif digunakan untuk mengkaji ada tidaknya hubungan antara dua variabel yang ada, juga akan melihat seberapa kuat hubungan yang terjadi jika memang hubungan itu ada. Contoh analisis yang dilakukan adalah misalnya hubungan antara perilaku masyarakat dengan perkembangan rumah sakit di wilayah tersebut.

Kajian Kelembagaan

Dalam sub-bab ini perlu dikaji instansi-instansi apa saja yang akan terlibat dalam KPBU yang dilengkapi dengan skema atau struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab dari masing-masing instansi tersebut. Salah contoh skema kerjasama yang dapat dilakukan adalah seperti pada gambar di bawah ini.

Perangkat Regulasi Kelembagaan

Berdasarkan analisa terhadap peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dan Tim KPBU, pada bagian ini dilakukan analisa kebutuhan regulasi untuk mendukung peran dan tanggungjawab lembaga terkait sebagaimana dimaksud.

Kerangka Acuan Pengambilan Keputusan

Berdasarkan analisa terhadap peraturan perundang-undangan serta peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder) terkait diatas, pada bagian ini dilakukan analisa kerangka acuan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan Proyek KPBU. Perlu dijelaskan juga garis-garis sistem pelaporan maupun koordinasi diantara pemangku kepentingan tersebut.