Bab 7. Kajian Bentuk KPBU

Bab 6. Kajian Lingkungan dan Sosial
04/12/2017
Bab 8. Kajian Risiko
04/12/2017

Alternatif Skema Kerja Sama

Pada sub-bab ini berisikan karakteristik alternatif-alternatif skema KPBU berikut dengan keuntungan dan kerugian/kelemahan dari masing-masing alternatif tersebut. Hasil kajian ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan alternatif skema KPBU terpilih di sub-bab berikut.

Berikut ini adalah contoh alternatif dimana KPBU dapat dilakukan dalam pengelolaan sebuah rumah sakit umum.

Dalam menyusun dokumen pendukung (AMDAL ataupun UKL-UPL atau SPPL) PJPK dapat menunjuk konsultan atau tim penyusun. Untuk Tim Penyusun AMDAL diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2010

Penetapan Skema KPBU

Berisikan pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan skema KPBU yang akan diterapkan. Beberapa pertimbangan dapat meliputi pertimbangan hukum dan peraturan, kelembagaan, ketersediaan infrastruktur yang ada, waktu untuk ketersediaan infrastruktur, kemampuan (teknis dan finansial) pemerintah, optimalisasi investasi oleh Badan Usaha pelaksana, kemungkinan pembiayaan dari sumber lain serta pembagian risikonya dan kepastian adanya pengalihan keterampilan manajemen dan teknis dari sektor swasta kepada sektor publik.

Setelah didapatkan skema KPBU terpilih, maka dilakukan kajian lebih mendalam terhadap skema terpilih tersebut, yaitu diatarnya meliputi:

  1. Lingkup Keja Sama KPBU 
    Berisikan pembagian tanggung jawab antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana. Dalam menentukan lingkup kerjasama ini perlu melihat peraturan yang berlaku, termasuk tupoksi dari lembaga-lembaga terkait.
    Dalam lingkup ini juga perlu diuraikan faktor-faktor kritis yang akan menentukan suksesnya proyek KPBU, seperti misalnya komitmen, proses pengadaan yang efektif, alokasi dan manajemen risiko, kejelasan spesifikasi keluaran, dan sebagainya.
  2. Jangka Waktu dan Pentahapan KPBU
    Penentuan jangka waktu mempertimbangkan tingkat dan jangka waktu pengembalian investasi yang ditanamkan Badan Usaha. Untuk pembangunan rumah sakit skala besar seringkali perlu dilakukan pentahapan dengan memperhatikan kondisi permintaan ataupun pertimbangan lainnya.
  3. Keterlibatan Pihak Ketiga
    Keterlibatan pihak ketiga perlu diidentifikasi termasuk peran, tanggung jawab, kompensasi /pembayaran (jika ada), serta kebutuhan perjanjian.
  4. Alur Finansial Operasional
    Pada sub-bab ini diuraikan mengenai aliran keuangan yang direncanakan setelah proyek KPBU diimplementasikan. Perlu dipertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola proyek dari sisi PJPK dengan mempertimbangkan legalitas badan usaha tersebut dalam mengelola alur finansial operasional. Badan usaha tersebut bisa saja dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau bentuk lainnya.
    Uraian alur finansial ini adalah mulai dari penjualan tiket sampai dengan bagaimana membayar kepada SPC.
  5. Penggunaan Aset Daerah
    Dalam sub-bab ini akan dikaji aset-aset pemerintah daerah atau BUMN/BUMD apa saja yang akan digunakan untuk kerjasama ini dan bagaimana sistem pemakaian yang akan diterapkan.
  6. Status Kepemilikan Aset dan Pengalihan Aset
    Sub-bab ini menguraikan status kepemilikan aset selama jangka waktu perjanjian kerjasama dan mekanisme pengalihan aset setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.