Latar Belakang

Arah Kebijakan Nasional Perumahan
04/12/2017

Infrastruktur Perumahan Rakyat : Rumah Susun

Backlog 7,6 juta unit berdasarkan konsep penghunian Backlog berdasarkan konsep kepemilikan sebesar 13,5 juta unit

Terdapat 3,4 juta unit rumah tidak layak huni di tahun 2014 (Proyeksi Data Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan BPS tahun 2014)

setiap orang/ Keluarga/ Rumah tangga Indonesia berhak menempati rumah yang layak huni.

UUD 1945 Ps.28H, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. UU No. 1/ 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Ps.5 ayat(1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

UU No. 20/ 2011 Tentang Rumah Susun Ps.5 ayat(1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.