Bab 2. Kajian Kebutuhan dan Kepatuhan

Bab 1. Pendahuluan
29/11/2017
Bab 3. Kajian Hukum dan Kelembagaan
29/11/2017
  1. Kajian Kebutuhan
    Rencana pengembangan proyek KPBU harus didasari dengan adanya kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud. Kebutuhan akan infrastruktur tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan kajian terhadap data-data sekunder yang menggambarkan:

    1. Dasar pemikiran teknis dan ekonomi rencana proyek KPBU;
    2. Proyek KPBU memiliki permintaan yang berkelanjutan serta ketidakcukupan layanan saat ini, baik secara kuantitas maupun kualitas;
    3. Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
    4. Potensi sumber daya alam; dan
    5. Proyek KPBU mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.
  2. Kajian Kepatuhan
    Rencana pengembangan proyek KPBU sektor persampahan harus sesuai dan selaras dengan rencana pengembangan Pemerintah maupun pemerintah daerah yang tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan persampahan yang ada.

    1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalMengkaji arahan pembangunan sektor sanitasi persampahan terutama target-target capaian cakupan layanan pengelolaan yang ingin dicapai serta bagaimana rencana proyek KPBU dapat memberikan kontribusi terhadap indikator-indikator ingin dicapai dalam RPJPN di sektor persampahan.
    2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Mengkaji arahan pembangunan sektor sanitasi persampahan, terutama target nasional di sektor sanitasi dan bagaimana kondisi penganggaran yang ada. Sejauh mana kesesuaian proyek KPBU terhadap rencana nasional yang ada tersebut. Selain itu juga arahan prioritas daerah dalam konteks nasional dapat menjadi bahan kajian, seperti misalnya arahan kabupaten/kota yang menjadi bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN), Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dan sebagainya.
    3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
      Mengkaji peran kabupaten/kota dalam lingkup provinsi sehingga diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai.
    4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
      Mengkaji peran wilayah perencanaan terhadap kabupaten/kota serta rencana sektor sanitasi persampahan di wilayah perencanaan tersebut. Rencana pengembangan wilayah juga akan sangat bermanfaat untuk menguatkan pentingnya pengembangan pengelolaan sampah.
    5. Rencana Induk Sistem Pengelolaan PersampahanMengkaji rencana kabupaten/kota dalam pengembangan sektor sanitasi persampahan yang meliputi pengelolaan kelembagaan dan pemilihan teknologi pengolahan. Untuk kota skala kecil harus memiliki dokumen PTMP (Perencanaan Teknologi Manajemen Persampahan).
    6. Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada)Mengkaji visi, rencana atau kebijakan strategis daerah di sektor sanitasi persampahan serta bagaimana proyek KPBU dapat menjawab permasalahan dalam pengembangan pengelolaan sampah yang tertuang dalam Jakstrada tersebut.
    7. KesimpulanMenyimpulkan kesesuaian proyek KPBU dengan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektor persampahan yang telah dibahas diatas.