Bab 3. Kajian Hukum dan Kelembagaan

Bab 2. Kajian Kebutuhan dan Kepatuhan
29/11/2017
Bab 4. Kajian Teknis
29/11/2017
  1. Kajian Hukum
    1. Analisis Peraturan Perundang-undangan
      Analisa Peraturan Perundang-undangan akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, sektor persampahan, pengadaan, dan lainnya.

      1. Peraturan Pemerintahan Daerah
        Menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang tersebut kewenangan sub urusan persampahan dibagi sebagai berikut:

        1. Pemerintah Pusat
          1. Penetapan pengembangan Sistem pengelolaan persampahan secara nasional.
          2. Pengembangan system pengelolaan persampahan lintas daerah provinsi, dan system pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional.
        2. Daerah Provinsi
          Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
        3. Daerah Kabupaten/Kota
          Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten/kota.
      2. Peraturan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
        1. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
          Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 terdapat poin-poin penting berkaitan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur:

          1. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang dsebut dengan skema KPBU;
          2. Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden ini, termasuk diantaranya infrastruktur sistem pengelolaan persampahan.
          3. KPBU dapat melakukan kerjasama lebih dari satu jenis infrastruktur atau gabungan dari beberapa jenis infrastruktur.
          4. Menetapkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam skema KPBU dapat dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daearh/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di sektor infrastruktur yang dikerjasamakan.
          5. PJPK menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana.
        2. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Panduan Umum KPBU).
          Berdasarkan Panduan Umum KPBU, pelaksanaan KPBU terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:

          1. Tahap Perencanaan
          2. Tahap Penyiapan
          3. Tahap Transaksi
      3. Peraturan Sektor Persampahan
        Kajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan sektor persampahan yang harus dipenuhi dalam proyek KPBU, antara lain:

        • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
        • Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
        • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
      4. Peraturan Terkait Pendirian Badan Usaha
        Berisi kajian tentang pendirian badan usaha sebagai badan usaha pelaksana proyek KPBU. Peraturan perundang-undangan yang terkait pada sektor persampahan adalah

        • Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
      5. Peraturan Terkait Lingkungan
        Berisi kajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan aspek lingkungan dan dilakukan penetapan tingkat kajian lingkungan yang perlu dilakukan terkait dengan besaran proyek KPBU yang akan dilakukan, apakah AMDAL, UKL/UPL atau Izin Lingkungan. Peraturan tersebut antara lain:

        • Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
        • Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
        • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2015 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
      6. Peraturan Terkait Pengadaan Badan Usaha
        Pada bagian ini akan dibahas beberapa peraturan terkait pengadaan badan usaha dalam skema KPBU terutama untuk menentukan tahapan proses pengadaan, apakah pengadaan dilakukan secara satu tahap atau dua tahap dengan melihat spesifikasi keluaran proyek KPBU.
        Beberapa peraturan yang perlu dikaji adalah:

        • Peraturan Kepala LKPP No. 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
      7. Peraturan Terkait Penanaman Modal
        Berisikan kajian mengenai kesesuaian proyek KPBU sektor persampahan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Berdasarkan peraturan presiden tersebut, batas kepemilikan modal asing untuk bidang usaha Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya maksimal kepemilikan modal asing sebesar 95%.
      8. Peraturan Terkait Persaingan Usaha
        Berisikan kajian kesesuaian proyek KPBU sektor persampahan dengan peraturan persaingan usaha diantaranya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan pelaksanaannya.
      9. Peraturan Terkait Ketenagakerjaan
        Dalam kegiatan pengelolaan persampahan dapat menimbulkan hubungan ketenagakerjaan. Dalam kajian ini berisikan kesesuaian Proyek KPBU persampahan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
      10. Peraturan Terkait Pengadaan Tanah
        .Penyediaan infrastruktur persampahan merupakan bagian dari jenis infrastruktur  dalam peraturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam kajian ini dianalisa kesesuaian proyek KPBU dengan peraturan-peraturan berikut:

        1. UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
        2. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015.
        3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diuban dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2015.
        4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
        5. Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
      11. Peraturan Terkait Pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah
        Pada bagian ini dianalisa kemungkinan pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah dalam Proyek KPBU berdasarkan:

        • Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolan Barang Milik Negara/Daerah
        • Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
        • Peraturan Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
      12. Peraturan Terkait Pembiayaan Proyek KPBU
        Pada bagian ini dianalisa kemungkinan model pembiayaan proyek KPBU berdasarkan peraturan perundang-undangan.
      13. Peraturan Terkait Tarif
        pada bagian ini dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penentuan dan penetapan tarif pada sektor pengusahaan persampahan.
      14. Peraturan Terkait Perpajakan
        Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya yang berkaitan langsung dengan pengusahaan persampahan oleh Badan Usaha. Pada bagian ini diharapkan dapat teridentifikasi kemungkinan pemberaian insentif perpajakan terhadap Badan Usaha.
      15. Peraturan Terkait Dukungan Pemerintah
        Dalam pelaksanaan skema KPBU, Pemerintah dapat memberikan dukungan pemerintah terhadap badan usaha pelaksana dalam pelaksanaan KPBU. Berkaitan dengan pemberian dukungan pemerintah atas sebagian biaya konstruksi, perlu dilakukan analisa terhadap peraturan berikut:

        • Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2012 Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Infrastruktur.
      16. Peraturan Terkait Jaminan Pemerintah
        Dalam pelaksanaan skema KPBU, pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah dalam bentuk penjaminan infrastruktur. Jaminan pemerintah dapat diberikan oleh Menteri Keuangan melalui PT.Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) selaku badan usaha penjaminan infrastruktur. Jaminan pemerinah diberikan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam APBN.
        Proses pemberian jaminan pemerintah oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) diatur dalam:

        • Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; dan
        • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
    2. Risiko Hukum dan Strategi Mitigasi
      Menguraikan isu-isu hukum yang berpotensi memberikan pengaruh/dampak pada penyiapan, transaksi, maupun pelaksanaan proyek KPBU, serta menjabarkan strategi mitigasi untuk meminimalisasi kemungkinan terjadi dan besaran dampaknya. Misalnya, risiko yang diakibatkan dari diterbitkannya peraturan baru.
    3. Kebutuhan Perizinan
      Pada sub-bab ini akan diuraikan perijinan-perijinan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek KPBU serta rencana strategi untuk memperoleh perijinan-perijinan tersebut, baik perijinan sebelum proses pengadaan maupun setelah proses pengadaan. Sebagai contoh adalah perijinan AMDAL, Izin Lingkungan, Surat Penetapan Lokasi dari Gubernur, persetujuan prinsip dukungan dan/atau jaminan pemerintah (jika dibutuhkan), dan sebagainya yang diperlukan sebelum proses pengadaan. Sementara Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan, dan sebagainya diperlukan setelah proses pengadaan dan penandatangan kerjasama. Perlu diterangkan pula rencana permohonan izin-izin tersebut termasuk penanggungjawabnya.
    4. Rencana dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Peraturan dan Hukum
      Rencana dan jadwal pemenuhan persyaratan peraturan dan hukum disesuaikan dengan rencana dan jadwal penyiapan, transaksi, serta pelaksanaan proyek KPBU.
  2. Kajian Kelembagaan
    1. Analisa Kewenangan PJPK
      Pada bagian ini dilakukan analisa mengenai kewenangan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN/Direksi BUMD sebagai PJPK dalam melaksanakan KPBU.Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan sub urusan persampahan dibagi sebagai berikut:

      1. Pemerintah Pusat
        • Penetapan pengembangan Sistem pengelolaan persampahan secara nasional.
        • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas daerah provinsi, dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional.
      2. Daerah Provinsi
        • Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
      3. Daerah Kabupaten/Kota
        • Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten/kota.
    2. Pemetaan Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping)
      Dalam sub-bab ini akan diuraikan struktur kelembagaan kerjasama termasuk peran dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga terkait.

      1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
        Menguraikan tugas dan tanggung jawab PJPK serta apa yang perlu disiapkan oleh PJPK, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
      2. Tim KPBU
        Berisikan penjelasan mengenai pembentukan Tim Teknis KPBU berdasarkan Surat Penetapan/Surat Keputusan dari PJPK, menguraikan tugas dan tanggung jawab Tim KPBU, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
      3. Badan Usaha Pelaksana (Special Purpose Company – SPC)
        Menguraikan tugas dan tanggung jawab SPC, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
      4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
        Menguraikan peranan DPRD dalam tupoksinya untuk urusan legislasi, penganggaran dan pengawasan. Peranan DPRD ini perlu dimasukkan karena proyek KPBU akan menyangkut masalah penganggaran daerah dan juga penetapan tarif dan/atau retribusi. Menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
      5. Pengelola Persampahan
        Menguraikan tugas, tanggung jawab, serta peran dalam pengambilan keputusan dari pengelola persampahan eksisting seperti Dinas Kebersihan, BLUD Kebersihan, dan sebagainya.
      6. Badan Regulator
        Menguraikan tugas dan tanggung jawab Badan Regulator apabila memang akan dibentuk. Perlu diuraikan pula mengenai siapa saja anggota Badan Regulator serta siapa yang akan mengesahkan keberadaan badan ini. Menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
      7. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
        Menguraikan tugas dan tanggung jawab PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) apabila proyek KPBU yang direncanakan memerlukan Jaminan Pemerintah.
      8. Badan Lainnya
        Menguraikan tugas dan tanggung jawab badan-badan atau lembaga-lembaga lain yang akan terlibat dalam proyek KPBU yang direncanakan.
    3. Perangkat Regulasi Kelembagaan
      Berdasarkan analisa terhadap peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dan Tim KPBU, pada bagian ini dilakukan analisa kebutuhan regulasi untuk mendukung peran dan tanggungjawab lembaga terkait sebagaimana dimaksud.
    4. Kerangka Acuan Pengambilan Keputusan
      Berdasarkan analisa terhadap peraturan perundang-undangan serta peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, pada bagian ini dilakukan analisa kerangka acuan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan Proyek KPBU.