Bab 7. Kajian Bentuk KPBU

Bab 6. Kajian Lingkungan dan Sosial
29/11/2017
Bab 8. Kajian Risiko
29/11/2017

Pada bab ini akan dibahas alternatif-alternatif skema kerjasama yang dapat diterapkan sampai dengan penetapan skemanya. Beberapa hal yang dikaji dalam bab ini meliputi:

Alternatif Skema Kerjasama

Pada sub-bab ini berisikan karakteristik alternatif-alternatif skema KPBU berikut dengan keuntungan dan kerugian/kelemahan dari masing-masing alternatif tersebut.

Pemilihan Skema KPBU

Berisikan pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan skema KPBU yang akan diterapkan. Beberapa pertimbangan dapat meliputi pertimbangan hukum dan peraturan, kelembagaan, ketersediaan infrastruktur yang ada, waktu untuk ketersediaan infrastruktur, kemampuan (teknis dan finansial) pemerintah, optimalisasi investasi oleh Badan Usaha, kemungkinan pembiayaan dari sumber lain serta pembagian risikonya dan kepastian adanya pengalihan keterampilan manajemen dan teknis dari sektor swasta kepada sektor publik.
Sub-bab ini juga menguraikan skema struktur kelembagaan penjelasan alur tanggung jawab masing-masing lembaga.

  1. Lingkup Kerjasama KPBU
    Berisikan pembagian tanggung jawab antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana dalam sistem pengelolaan persampahan yang akan dikerjasamakan. Pada intinya adalah bahwa tidak bisa seluruh sistem perngelolaan persampahan dikelola oleh Badan Usaha. Sebagai contoh adalah seperti tampak pada skema di bawah ini.

    Dalam lingkup ini juga perlu diuraikan faktor-faktor kritis yang akan menentukan suksesnya proyek KPBU, seperti misalnya komitmen, proses pengadaan yang efektif, alokasi dan manajemen risiko, kejelasan spesifikasi keluaran, dan sebagainya.Peran dan tanggung jawab instansi terkait perlu diuraikan secara lebih mendetail dalam sub-bab ini, seperti misalnya peran PJPK, Badan Usaha Pelaksana, Dinas Kebersihan, DPRD, dan sebagainya, berdasarkan struktur KPBU yang akan diterapkan, seperti contoh di bawah ini.
  2. Jangka waktu dan pentahapan KPBU
    Penentuan jangka waktu mempertimbangkan tingkat dan jangka waktu pengembalian investasi yang ditanamkan Badan Usaha. Untuk pembangunan pengolahan sampah skala besar seringkali perlu dilakukan pentahapan dengan memperhatikan kondisi suplai sampah ataupun pertimbangan lainnya
  3. Keterlibatan pihak ketiga
    Keterlibatan pihak ketiga perlu diidentifikasi termasuk peran, tanggung jawab, kompensasi /pembayaran (jika ada), serta kebutuhan perjanjian. Beberapa pihak ketiga diantaranya PLN sebagai penyedia listrik dan/atau pembeli listrik yang dihasilkan WtE, penyedia bahan baku, perusahaan pembeli bottom ash, institusi penjaminan, dan lainnya.
  4. Penggunaan aset daerah
    Dalam sub-bab ini akan dikaji aset-aset pemerintah daerah atau BUMN/BUMD apa saja yang akan digunakan untuk kerjasama ini dan bagaimana sistem pemakaian yang akan diterapkan. Aset ini juga termasuk dengan aset-aset institusi lain seperti misalnya aset jalan tol, aset jalan kereta api, aset jaringan listrik dan sebagainya.
  5. Alur finansial operasional
    Pada sub-bab ini diuraikan mengenai aliran keuangan yang direncanakan setelah proyek KPBU diimplementasikan. Perlu dipertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola proyek dari sisi PJPK dengan mempertimbangkan legalitas badan usaha tersebut dalam mengelola alur finansial operasional. Badan usaha tersebut bisa saja dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau bentuk lainnya.
  6. Status kepemilikan aset dan pengalihan aset
    Sub-bab ini menguraikan status kepemilikan aset selama jangka waktu perjanjian kerjasama dan mekanisme pengalihan aset setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.