Bab 2. Kajian Kebutuhan dan Kepatuhan

Bab 1. Pendahuluan
01/12/2017
Bab 3. Kajian Hukum dan Kelembagaan
01/12/2017

Kajian Kebutuhan

Rencana pengembangan proyek KPBU harus didasari dengan adanya kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud. Kebutuhan akan infrastruktur tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan kajian terhadap data-data sekunder yang menggambarkan:

  1. Dasar pemikiran teknis dan ekonomi rencana proyek KPBU;
  2. Proyek KPBU memiliki permintaan yang berkelanjutan serta ketidakcukupan layanan saat ini, baik secara kuantitas maupun kualitas;
  3. Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
  4. Potensi sumber daya alam; dan
  5. Proyek KPBU mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Kajian Kepatuhan

Rencana pengembangan proyek KPBU sektor PJU harus sesuai dan selaras dengan rencana pengembangan Pemerintah maupun pemerintah daerah yang tertuang di dalam dokumen perencanaan sistem PJU yang ada.

  1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
    Mengkaji arahan pembangunan jaringan jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota dan taman terutama target-target capaian cakupan layanan pengelolaan yang ingin dicapai serta bagaimana rencana proyek KPBU dapat memberikan kontribusi terhadap indikator-indikator ingin dicapai dalam RPJPN di sektor PJU.
  2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
    Mengkaji arahan pembangunan jaringan jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota dan taman khususnya penyediaan PJU, terutama target di sektor keselamatan transportasi dan bagaimana kondisi penganggaran yang ada. Sejauh mana kesesuaian proyek KPBU PJU ini terhadap rencana nasional yang ada tersebut. Selain itu juga arahan prioritas daerah dalam konteks nasional dapat menjadi bahan kajian, seperti misalnya arahan kabupaten/kota yang menjadi bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN), Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dan/atau sebagainya.
  3. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED)
    Mengkaji kondisi energi nasional dan daerah saat ini dan akan datang yang berkaitan dengan pemanfaatan energi untuk PJU. Penerapan teknologi PJU harus mempertimbangkan kondisi ketersediaan energi dan rencana penerapan ke depan di wilayah tersebut.
  4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
    Mengkaji peran kabupaten/kota dalam lingkup provinsi sehingga diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai.
  5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
    Mengkaji peran wilayah perencanaan terhadap kabupaten/kota serta rencana pengembangan wilayah perencanaan tersebut. Rencana pengembangan wilayah juga akan sangat bermanfaat untuk menguatkan pentingnya pengembangan infrastruktur dan pengelolaan PJU yang memadai.
  6. Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada)
    Mengkaji visi, rencana atau kebijakan strategis daerah di sektor keselamatan transportasi dan keamanan serta bagaimana proyek KPBU dapat menjawab permasalahan dalam pengembangan pengelolaan PJU yang tertuang dalam Jakstrada tersebut.
  7. Kesimpulan
    Menyimpulkan kesesuaian proyek KPBU dengan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektor keselamatan transportasi dan keamanan lingkungan yang telah dibahas diatas.