Bab 3. Kajian Hukum dan Kelembagaan

Bab 2. Kajian Kebutuhan dan Kepatuhan
01/12/2017
Bab 4. Kajian Teknis
01/12/2017

Kajian Hukum

  1. Analisis Peraturan Perundang-undangan
    Kajian hukum akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, sektor PJU, pengadaan, dan lainnya.

    1. Peraturan KPBU
      Menjelaskan diperbolehkannya beserta persyaratannya melakukan KPBU untuk penyediaan infrastruktur, prinsip-prinsip dasar KPBU yang akan diterapkan dalam proyek KPBU yang akan dilaksanakan, dan tahap-tahap penyiapan KPBU yang telah dilaksanakan. Beberapa aturan terkait adalah:

      1. Peraturan Presiden No. 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dengan point-point penting.
        • Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang dsebut dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
        • KPBU dapat melakukan kerjasama lebih dari satu jenis infrastruktur atau gabungan dari beberapa jenis infrastruktur.
        • Menetapkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam skema KPBU dapat dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di sektor infrastruktur yang dikerjasamakan.
        • PJPK menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana.
      2. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
        Berdasarkan Panduan Umum KPBU, pelaksanaan KPBU terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:

        • Tahap Perencanaan
        • Tahap Penyiapan
        • Tahap Transaksi
    2. Peraturan Sektor Penerangan Jalan Umum
      Berisi kajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan sektor PJU yang harus dipenuhi dalam proyek KPBU, antara lain:

      1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2028);
      2. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan point-point penting:
        • Pajak Penerangan Jalan Merupakan Jenis Pajak kabupaten/kota.
        • Objek pajak penerangan jalan
        • Subyek Pajak Penerangan Jalan
        • Wajib Pajak Penerangan Jalan
        • Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan
        • Tarif Pajak Penerangan Jalan
      3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
        Kajian kesesuaian upaya pelaksanaan proyek KPBU sektor PJU dengan rencana Pemerintah dalam penurunan emisi gas rumah kaca.
      4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
      5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2002
        Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) merupakan salah satu jenis pajak daerah sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik.
      6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan.
      7. Kepmendagri Nomor 10 tahun 2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
        Pelanggan wajib membayar PPJ setiap bulan, yang pembayarannya menyatu dalam pembayaran rekening listrik PLN. Dalam hal ini kedudukan PLN adalah sebagai pihak yang membantu Pemda untuk memungut PPJ.
      8. Peraturan Menteri Perhubungan No. 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi.
      9. Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.
    3. Peraturan Terkait Pendirian Badan Usaha
      Berisi kajian tentang pendirian badan usaha sebagai badan usaha pelaksana proyek KPBU. Peraturan perundang-undangan yang terkait pada sektor Penerangan  Jalan Umum adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
    4. Peraturan Terkait Lingkungan
      Berisi kajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan aspek lingkungan dan dilakukan penetapan tingkat kajian lingkungan yang perlu dilakukan terkait dengan besaran proyek KPBU yang akan dilakukan, apakah AMDAL, UKL/UPL atau Izin Lingkungan. Peraturan tersebut antara lain:

      1. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
      2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
      3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
    5. Peraturan Terkait Pembiayaan Daerah
      Membahas beberapa peraturan terkait pembiayaan infrastruktur, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui oleh Permendagri No. 59 tahun 2007 dan Permendagri No. 21 tahun 2011.
    6. Peraturan Terkait Pengadaan
      Membahas beberapa peraturan terkait pengadaan terutama untuk menentukan tapahan proses pengadaan, apakah pengadaan dilakukan secara satu tahap atau dua tahap dengan melihat spesifikasi keluaran proyek KPBU.
      Peraturan yang perlu dikaji adalah:

      • Peraturan Kepala LKPP No. 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
    7. Peraturan Terkait Penanaman Modal
      Berisikan kajian mengenai kesesuaian proyek KPBU sektor Penerangan Jalan Umum dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Berdasarkan peraturan presiden tersebut, terdapat batas kepemilikan modal asing untuk bidang usaha:

      • instalasi penyediaan Tenaga Listrik (maksimal kepemilikan modal asing 95%)
      • instalasi pemanfaatan tenaga listrik (modal dalam negeri 100%)
      • pengoperasian dan pemeliharaan instalasi¬† tenaga listrik (maksimal kepemilikan modal asing 95%).
    8. Peraturan Terkait Pemanfaatn Barang Milik Negara/Barang Miik Daerah
      Pada bagian ini dianalisa kemungkinan pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah dalam Proyek KPBU berdasarkan:

      • Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolan BArang Milik Negara/Daerah
      • Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
    9. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan InfrastrukturPeraturan terkait pembiayaan proyek
      Pada bagian ini dianalisa potensi pembiayaan proyek KPBU Penerangan Jalan Umum. Pada proyek KPBU ini secara umum menggunakan mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) oleh Pemerintah. Saat kerangka acuan ini disusun, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pembayaran ketersediaan layanan yang bersumber dari APBD sebagai amanat dari Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 belum diundangkan.
    10. Peraturan terkait perpajakan.
      Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya yang berkaitan langsung dengan Badan Usaha yang melaksanakan proyek KPBU Penerangan Jalan Umum. Pada bagian ini diharapkan dapat teridentifikasi kemungkinan pemberian insentif perpajakan kepada Badan Usaha. Peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah:

      • PP No.69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
      • PP No. 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penenman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-daerah tertentu.
    11. Peraturan terkait Dukungan Pemerintah
      Dalam pelaksanaan skema KPBU, Pemerintah dapat memberikan dukungan pemerintah terhadap badan usaha pelaksana dalam pelaksanaan KPBU. Berkaitan dengan pemberian dukungan pemerintah atas sebagian biaya konstruksi, perlu dilakukan analisa terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2012 Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Infrastruktur.
    12. Peraturan Terkait Jaminan Pemerintah
      Dalam pelaksanaan skema KPBU, pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah dalam bentuk penjaminan infrastruktur. Jaminan pemerintah dapat diberikan oleh Menteri Keuangan melalui PT.Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) selaku badan usaha penjaminan infrastruktur. Jaminan pemerinah diberikan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam APBN.
      Proses pemberian jaminan pemerintah oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) diatur dalam:

      1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; dan
      2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
  2. Risiko Hukum dan Strategi Mitigasi
    Menguraikan isu-isu hukum yang berpotensi memberikan pengaruh/dampak pada penyiapan, transaksi, maupun pelaksanaan proyek KPBU, serta menjabarkan strategi mitigasi untuk meminimalisasi kemungkinan terjadi dan besaran dampaknya. Misalnya, risiko yang diakibatkan dari diterbitkannya peraturan baru.
  3. Kebutuhan Perijinan
    Pada sub-bab ini akan diuraikan perijinan-perijinan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek KPBU serta rencana strategi untuk memperoleh perijinan-perijinan tersebut, baik perijinan sebelum proses pengadaan maupun setelah proses pengadaan. Sebagai contoh adalah perijinan AMDAL, Izin Lingkungan, Surat Penetapan Lokasi dari Gubernur, persetujuan prinsip dukungan dan/atau jaminan pemerintah (jika dibutuhkan), dan sebagainya yang diperlukan sebelum proses pengadaan. Sementara Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan, dan sebagainya diperlukan setelah proses pengadaan dan penandatangan kerjasama.
    Perlu diterangkan pula rencana permohonan izin-izin tersebut termasuk penanggung jawabnya.
  4. Rencana dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Peraturan dan Hukum
    Rencana dan jadwal pemenuhan persyaratan peraturan dan hukum disesuaikan dengan rencana dan jadwal penyiapan, transaksi, serta pelaksanaan proyek KPBU.

Kajian Kelembagaan

  1. Analisa Kewenangan PJPK
    Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan Merupakan Jenis Pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu PJPK dalam KPBU Penerangan Jalan Umum adalah Bupati/Walikota. Berkaitan dengan kewenangan PJPK terdapat potensi permasalahan sebagai berikut

    1. Penentuan PJPK apabila kerjasama melibatkan 2 atau lebih kabupaten/kota.
    2. Tidak terdapat herarkisitas kewenangan dalam sektor penerangan jalan umum.
  2. Pemetaan Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping)
    Dalam sub-bab ini akan diuraikan struktur kelembagaan kerjasama termasuk peran dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga terkait termasuk Tim Penyiapan KPBU.

    1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab PJPK serta apa yang perlu disiapkan oleh PJPK, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    2. Tim KPBU
      Berisikan penjelasan mengenai pembentukan Tim Teknis KPBU berdasarkan Surat Penetapan/Surat Keputusan dari PJPK, menguraikan tugas dan tanggung jawab Tim KPBU, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    3. Badan Usaha Pelaksana (Special Purpose Company – SPC)
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab SPC, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
      Menguraikan peranan DPRD dalam tupoksinya untuk urusan legislasi, penganggaran dan pengawasan. Peranan DPRD ini perlu dimasukkan karena proyek KPBU akan menyangkut masalah penganggaran daerah dan juga penetapan tarif/retribusi. Menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    5. Dinas Pengelola PJU
      Dinas pengelola PJU dapat berbeda-beda di setiap daerah, seperti misalnya Badan Lingkungan Hidup yang mengawasi kegiatan PJU, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan sebagainya. Diuraikan tugas, tanggung jawab, serta peran dalam pengambilan keputusan dari pengelola PJU.
    6. PT PLN
      Menguraikan peranan PT PLN dalam proyek KPBU seperti misalnya untuk melakukan pemungutan dan pengumpulan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dibayarkan pelanggan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik, untuk kemudian disetorkan ke kas Pemerintah Daerah. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 71.A Tahun 1993 dan Nomor 2862.K/841/M.PE/1993 tgl 31-8-1993.
    7. Badan Regulator
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab Badan Regulator apabila memang akan dibentuk. Perlu diuraikan pula mengenai siapa saja anggota Badan Regulator serta siapa yang akan mengesahkan keberadaan badan ini. Menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    8. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) apabila proyek KPBU yang direncanakan memerlukan Jaminan Pemerintah.
    9. Badan Lainnya
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab badan-badan atau lembaga-lembaga lain yang akan terlibat dalam proyek KPBU yang direncanakan.
  3. Perangkat Regulasi Kelembagaan
    Berdasarkan analisa terhadap peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dan Tim KPBU, pada bagian ini dilakukan analisa kebutuhan regulasi untuk mendukung peran dan tanggungjawab lembaga terkait sebagaimana dimaksud.
  4. Kerangka Acuan Pengambilan Keputusan
    Berdasarkan analisa terhadap peraturan perundang-undangan serta peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, pada bagian ini dilakukan analisa kerangka acuan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan Proyek KPBU.