Bab 7. Kajian Bentuk KPBU

Bab 6. Kajian Lingkungan dan Sosial
01/12/2017
Bab 8. Kajian Risiko
01/12/2017

Pada bab ini akan dibahas alternatif-alternatif skema kerjasama yang dapat diterapkan sampai dengan penetapan skemanya. Beberapa hal yang dikaji dalam bab ini meliputi:

Alternatif Skema Kerjasama

Pada sub-bab ini berisikan karakteristik alternatif-alternatif skema KPBU berikut dengan keuntungan dan kerugian/kelemahan dari masing-masing alternatif tersebut.

Pemilihan Skema KPBU

Berisikan pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan skema KPBU yang akan diterapkan. Beberapa pertimbangan dapat meliputi pertimbangan hukum dan peraturan, kelembagaan, ketersediaan infrastruktur yang ada, waktu untuk ketersediaan infrastruktur, kemampuan (teknis dan finansial) pemerintah, optimalisasi investasi oleh Badan Usaha, kemungkinan pembiayaan dari sumber lain serta pembagian risikonya dan kepastian adanya pengalihan keterampilan manajemen dan teknis dari sektor swasta kepada sektor publik.
Sub-bab ini juga menguraikan skema struktur kelembagaan penjelasan alur tanggung jawab masing-masing lembaga.

  1. Lingkup Kerjasama KPBU
    Berisikan pembagian tanggung jawab antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana dalam sistem pengelolaan PJU  yang akan dikerjasamakan. Pada intinya adalah bahwa tidak bisa seluruh sistem perngelolaan PJU dikelola oleh Badan Usaha. Untuk pemungutan retribusi/ pajak penerangan jalan hanya dapat dilakukan oleh PLN.
    Dalam lingkup ini juga perlu diuraikan faktor-faktor kritis yang akan menentukan suksesnya proyek KPBU, seperti misalnya komitmen, proses pengadaan yang efektif, alokasi dan manajemen risiko, kejelasan spesifikasi keluaran, dan sebagainya.
    Peran dan tanggung jawab instansi terkait perlu diuraikan secara lebih mendetail dalam sub-bab ini, seperti misalnya peran PJPK, Badan Usaha Pelaksana, Dinas Energi, DPRD, dan sebagainya, berdasarkan struktur KPBU yang akan diterapkan, seperti contoh di bawah ini.
  2. Jangka waktu dan pentahapan KPBU
    Penentuan jangka waktu mempertimbangkan tingkat dan jangka waktu pengembalian investasi yang ditanamkan Badan Usaha.
  3. Keterlibatan pihak ketiga
    Keterlibatan pihak ketiga perlu diidentifikasi termasuk peran, tanggung jawab, kompensasi /pembayaran (jika ada), serta kebutuhan perjanjian.
  4. Penggunaan aset daerah
    Dalam sub-bab ini akan dikaji aset-aset pemerintah daerah atau BUMN/BUMD apa saja yang akan digunakan untuk kerjasama ini dan bagaimana sistem pemakaian yang akan diterapkan. Aset ini juga termasuk dengan aset-aset institusi lain seperti misalnya aset jalan tol, aset jalan kereta api, aset jaringan listrik dan sebagainya.
  5. Alur finansial operasional
    Pada sub-bab ini diuraikan mengenai aliran keuangan yang direncanakan setelah proyek KPBU diimplementasikan. Sebagai bagian dari pelayanan umum, biaya PJU dibayarkan oleh masyarakat dalam bentuk Pajak Penerangan Jalan yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran listrik bulanannya kepada PLN untuk kemudian dikembalikan kepada Pemerintah Daerah sebagai PAD. Oleh karenanya, alur finansial operasional secara umum dapat dilihat seperti di bawah ini. Badan Usaha Pelaksana selanjutnya akan memperoleh pembayaran atas pemenuhan layanan PJU dari pemerintah. Jika disepakati dan ditetapkan pada perjanjian kerjasama, Badan Usaha Pelaksana juga dimungkinkan untuk memperoleh pendapatan lain-lain, seperti pendapatan dari pemanfaatan fasilitas PJU untuk iklan.
  6. Status kepemilikan aset dan pengalihan aset
    Sub-bab ini menguraikan status kepemilikan aset selama jangka waktu perjanjian kerjasama dan mekanisme pengalihan aset setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.