Latar Belakang

Tujuan Toolkit KPBU
24/11/2017

Dalam UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 3 dikatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Ketersediaan sarana dan prasarana pedidikan merupakan hal penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional terdapat pada Bab VII Pasal 42. Dengan adanya undang-undang tersebut, kebutuhan sarana dan prasarana seharusnya terpenuhi dengan baik. Namun, jika melihat kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang banyak tidak sesuai standar atau tidak layak untuk dipakai. Kualitas suatu sekolah dapat dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah tersebut.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah:

  1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
  2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
  3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
  4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
  5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
  6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pendidikan terbagi menjadi pendidikan formal, non-formal dan informal. Pendidikan formal adalah suatu sistem pendidikan yang tersusun, terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah pendidikan “di luar sistem pendidikan formal”, sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan dari dalam keluarga atau tetangga terdekat.

Berdasarkan tujuan dan metodologi pengajaran, pendidikan juga dikategorikan sebagai pendidikan konvensional, kejuruan, akademis, keahlian, keagamaan, usia dini, jarak jauh dan khusus.

Pendidikan dasar terdiri atas (a) sekolah dasar/SD dan Madrasah Ibtidaiyah/MI, (b) sekolah menengah pertama/SMP dan madrasah tsanawiyah/ MTs, (c) atau sekolah lain yang sejajar.

Pendidikan menengah adalah pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar dan terdiri atas (a) Sekolah Menengah Atas/SMA dan Madrasah Aliyah/MA, (b) Sekolah Menengah Kejuruan/SMK dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan (c) sekolah lainnya yang sejajar.

Pemangku kepetingan yang terlibat di sektor pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Pemangku Kepentingan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Pemangku Kepentingan Deskripsi Pembiayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perumusan kebijakan nasional untuk pendidikan dasar dan menengah di Indonesia APBN
Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam) perumusan kebijakan untuk Madrasah APBN
Pemerintah Provinsi bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Sekolah Menegah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan sekolah lainnya yang sejajar APBN dan APBD Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar APBN, APBD Kabupaten/Kota
Dewan Pendidikan memperbaiki kualitas layanan pendidikan di Indonesia, dengan memberikan konseling dan petunjuk terhadap sarana/sumber daya manusia, dan lain-lain Pemerintah, masyarakat dan sumber lainnya
Sekolah Swasta Sekolah yang didirikan dan dijalankan oleh masyarakat (yayasan) dengan tujuan non-profit. Swasta
Satuan Pendidikan/Sekolah (Negeri) menerapkan pengoperasian berbasis sekolah, yang berarti bahwa sekolah diharapkan memiliki independensi yang luas, termasuk dalam urusan pengelolaan dana. APBN, APBD
Komite Sekolah pemberian rekomendasi kepada sekolah yang bersangkutan terkait dengan kebijakan dan program sekolah, rencana kerja/ anggaran tahunan sekolah, pengumpulan dana, mobilisasi sumber daya, dan mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan sekolah Mandiri
Peserta didik, orang tua, wali belajar dengan baik, mengerjakan tugas sekolah yang sudah diberikan kepadanya, disiplin dalam menjalani tata tertib sekolah. peserta didik, orang tua dan wali
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik dan tenaga kependidikan diangkat oleh sekolah yang bersangkutan secara langsung APBD

Peraturan KPBU secara spesifik memperbolehkan pengadaan fasilitas pendidikan dengan menggunakan model KPBU. Fasilitas pendidikan sebagaimana didefinisikan di dalam Pasal 30 (n) Peraturan Bappenas 4/2015 meliputi fasilitas mengajar, laboratorium, pusat pelatihan, pusat penelitian, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan, inkubator usaha, galeri pengajaran, ruang latihan peserta didik, perpustakaan, dan/atau fasilitas pengajaran dan pelatihan lainnya.

Peraturan KPBU juga memperbolehkan penggabungan pengadaan aset di sektor yang berbeda, untuk menyesuaikan dengan peraturan sektoral. Dengan itu, suatu proyek KPBU untuk pengadaan suatu fasilitas pendidikan dapat termasuk pengadaan fasilitas komersial untuk meningkatkan kelayakan proyek yang bersangkutan.

Dalam penyusunan tookit infrastruktur sekolah, akan dipilih Sekolah Menengah Kejuruan sebagai contoh pelaksanaan skema KPBU untuk infrastruktur pendidikan dengan pertimbangan seperti diuraikan di bawah ini.

Kondisi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan saat ini mendapat  perhatian  khusus  dari pemerintah terutama terkait beberapa masalah yang dapat menghambat upaya pemerintah dalam memperbanyak lulusan SMK berkompetensi tinggi dan berkarakter untuk menyiapkan ketenagakerjaan yang siap bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) khususnya dan era global  umumnya. Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia di Indonesia. Kebijakan dalam Inpres No. 9/2016 ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan- permasalahan yang terjadi di SMK saat ini baik dalam kualitas pendidikan dan pelatihan dan kualitas lulusan   SMK   yang belum memiliki daya saing.

Jika dilihat dari kebutuhan tenaga kerja dibanding jumlah lulusan SMK di berbagai bidang keahlian, terjadi ketimpangan yang cukup besar, kecuali untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Lulusan SMK 2016

No Bidang Keahlian Lulusan SMK 2016 Peluang Kebutuhan Tenaga Kerja Kelebihan/ Kekurangan
1 Teknologi dan Rekayasa 445.047 638.652  (193.605)
2 Teknologi Informasi dan Komunikasi 277.545 327.813  (50.268)
3 Kesehatan 60.944 68.245  (7.301)
4 Agribisnis dan Agroteknologi 52.319 445.792  (393.473)
5 Perikanan dan Kelautan 17.249 3.364.297  (3.347.048)
6 Bisnis dan manajemen 348.954 119.255 229.699
7 Pariwisata 82.171 707.600  (625.429)
8 Seni Rupa dan Kriya 10.017 81.833  (71.816)
9 Seni Pertunjukan 2.000 6.300  (4.300)
 TOTAL 1.296.246 5.759.787  (4.463.541)

Sumber : Direktorat Pembinaan SMK, Kemendikbud, 2017

Adapun  permasalahan  dan  tantangan  yang terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan saat ini adalah :

  1. Kurikulum SMK yang digunakan tidak selaras dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan (link and match) sehingga belum mampu memenuhi tuntutan dunia kerja, dunia industri dan dunia usaha.
  2. Kuantitas lulusan  SMK  yang  tidak  terserap  di  dunia usaha dan dunia industri cukup tinggi disebabkan rendahnya kompetensi lulusan, ketidaksesuaian kompetensi yang dilatih di SMK dengan kebutuhan perusahaan/ dunia industri/ dunia usaha dan kurangnya kesiapan mental bekerja lulusan SMK.
  3. Pendirian SMK  kurang  memperhatikan  dan  tidak mementingkan potensi, kebutuhan keterampilan dan kearifan lokal di daerah masing-masing.
  4. Kurangnya jumlah guru produktif SMK dan kurangnya kualitas guru produktif SMK serta tidak semua program studi yang ada di SMK ada calon gurunya di Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK).
  5. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya fasilitas uji kompetensi dan fasilitas sertifikasi SMK
  6. Kurangnya partisipasi perusahaan, lembaga pemerintah, dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda yaitu terjalinnya sinergi antara SMK dan industri.

Dengan melihat kondisi-kondisi seperti diuraikan diatas, maka penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan melalui skema KPBU bisa menjadi salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan SMK yang siap kerja melalui penyediaan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan laboratorium yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja/usaha.