Latar Belakang

Tujuan Toolkit KPBU
26/11/2017

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan.

Pada saat ini kondisi Lapas dan rumah tahanan negara (Rutan) sebagian besar mengalami over kapasitas. Jumlah penghuni Lapas di Indonesia sudah jauh melebihi kapasitas. Kondisi ini menimbulkan terjadinya berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan narapidana, seperti kasus perkelahian antar narapidana serta kasus tindak pidana lainnya. Over kapasitas juga mengakibatkan menurunnya pelayanan dan perawatan, rentan gangguan keamanan dan ketertiban, serta melemahnya rentang kendali dan pengawasan.

Kondisi over kapasitas ini sudah berlangsung lama dan hampir terjadi di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara diIndonesia terutama yang berada di kota besar. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, misalnya dengan pembangunan Lapas dan Rutan baru pada wilayah pemekaran untuk menambah kapasitas hunian.

Pembangunan Lapas dan Rutan yang baru, rehabilitasi, dan rekonstruksi dilakukan sebagai upaya mengatasi kelebihan kapasitas penghuni Lapas dan Rutan. Pemenuhan sarana dan prasarana Lapas dan Rutan merupakan keharusan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas dan Rutan, sehingga kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan risiko yang timbul akibat tidak dipenuhinya sarana dan prasarana tersebut.

Kegiatan pembangunan Lapas atau Rutan dibuat dalam skala prioritas pembangunan Lapas dan Rutan pada wilayah yang mengalami over kapasitas atau wilayah yang dimungkinkan sebagai penyangga over kapasitas.

Tabel 1. Pembangunan UPT Pemasyarakatan Prioritas I

No. Wilayah Kapasitas Isi Over Kapasitas %
1 Sumatera Utara 6674 15194 8520 128%
2 Kepulauan Riau 1072 1996 924 86%
3 Riau 1555 4697 3142 202%
4 Jambi 978 2103 1125 115%
5 Bengkulu 730 1298 568 78%
6 DKI Jakarta 5056 10921 5865 116%
7 Jawa Barat 7808 15206 7398 95%
8 Kalimantan Timur 1642 3814 2172 132%

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011

Tabel 2. Pembangunan UPT Pemasyarakatan Prioritas II

No. Wilayah Kapasitas Isi Over Kapasitas %
1 Sumatera Selatan 4.028 6.187 2.159 54%
2 Aceh 1.973 3.433 1.460 74%
3 Kalimantan Selatan 2.404 3.716 1.312 55%
4 Kalimantan Barat 1.500 2.523 1.023 68%

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011

Tabel 3. Pembangunan UPT Pemasyarakatan Prioritas III

No. Wilayah Kapasitas Isi Over Kapasitas %
1 Lampung 2.887 4.312 1.425 49%
2 Sumatera Barat 1.951 2.448 497 25%
3 DI. Yogyakarta    913 1.241 328 36%
4 Jawa Timur      10.682 15.513 4.831 45%
5 Sulawesi Tengah 1.180 1.576  396 34%
6 Sulawesi Tenggara 1.035 1.498 463 45%
7 bangka Belitung    860 969 109 13%
8 Jawa Tengah      11.736 9.805  –
9 kalimantan Tengah 1.912 1.711  –
10 Sulawesi utara 1.630 1.539  –
11 Gorontalo    410 566 156 38%
12 Sulawesi Selatan 4.661 3.717  –
13 Bali 1.432 1.712 280 20%
14 NTT 2.820 2.828 8 0%
15 Maluku 1.360 772  –
16 Maluku Utara 1.023 554  –
17 Papua Barat    436 401  –
18 Papua Barat 1.558 1.199  –
19 NTB 1.196 1.616 420 35%
20 Banten 3.163 4.542 1.379 44%
21 Sulawesi Barat    334 400 66 20%

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011

Model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pedukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi :

  1. Sarana Gedung Pemasyarakatan
    Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan ”angker” dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.
  2. Pembinaan Narapidana
    Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau kalau toh berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksikan di luar (hasil produksi perusahan).
  3. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
    Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.

Pelaksanaan rencana pembangunan Lapas harus berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas yang berkesinambungan. Upaya yang dilakukan dalam penambahan kapasitas harus sesuai dengan anggaran yang tersedia sehingga diperlukan strategi dalam menentukan rencana pembangunan yang meliputi:

  1. Pembangunan Baru
    Pembangunan baru dilakukan pada wilayah yang mengalami over kapasitas lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dengan ambang kelebihan kapasitas melebihi 1500 (seribu lima ratus) orang.
  2. Pembangunan Kembali
    Pembangunan kembali atau rekonstruksi dilakukan sebagaiupaya penataan kembali UPT Pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas 50 % (lima puluh persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen). Pembangunan kembali dilakukan apabila pada lokasi tersebut masih dimungkinkan dari segi tata ruang dan luas lahan yang tersedia, namun apabila tidak dimungkinkan maka dilakukan relokasi ke tempat lain yang masih berada pada wilayah yang sama sehingga dalam operasionalnya masih menggunakan satuan organisasi lama.
  3. Pembangunan Baru pada Daerah Pemekaran Wilayah
    Pembangunan UPT Pemasyarakatan baru yang dilaksanakan pada daerah pemekaran wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan instansi penegak hukum di wilayah tersebut.
  4. Rehabilitasi atau Renovasi
    Rehabilitasi atau renovasi dilakukan pada UPT Pemasyarakatan yang masih dimungkinkan untuk ditambah kapasitasnya dengan tingkat over kapasitas sampai dengan 50% (lima puluh persen).

Lapas saat ini tidak hanya sebagai tempat membina narapidana secara konvensional, tetapi juga dapat menjadi salah satu sarana untuk mendorong dihasilkannya produk-produk berkualitas. Kegiatan industri yang ada di lapas saat ini merupakan penunjang bagi pembinaan terhadap narapidana, sekaligus dapat merubah pandangan masyarakat dari Lapas yang bersifat konsumtif menjadi lapas yang bersifat produktif. Beberapa varian kegiatan produktif tersebut antara lain mulai dari manufacturing, percetakan, olahan makanan, dan penggemukan sapi.

Dalam pelaksanaan KPBU, hingga saat ini belum ada peraturan perundangan yang memungkinkan bagi pihak swasta untuk mengelola Lapas, namun pemerintah dapat saja bekerjasama dengan swasta dalam pembangunan bangunan Lapas. Dalam pembuatan toolkit infrastruktur Lapas ini akan disusun panduan penyusunan Pra-Studi Kelayakan untuk KPBU dalam pembangunan dan pengelolaan fasilitas Lapas.