Bab 9. Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan atau Jaminan Pemerintah

Bab 8. Kajian Risiko
26/11/2017
Bab 10. Kajian Hal-hal yang Perlu Ditindaklanjuti (Outstanding Issues)
26/11/2017

Bab ini menguraikan kebutuhan Dukungan Pemerintah serta cakupan kebutuhan Jaminan Pemerintah berdasarkan hasil kajian ekonomi dan komersial serta kajian risiko, proses dan strategi untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, serta kajian kesiapan proyek untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah

Kajian Kemampuan PJPK

Dalam sub-bab ini dikaji kemampuan PJPK dalam membiayai porsi pembiayaan yang menjadi tanggung jawabnya dan juga kemampuan pemerintah/pemerintah  daerah dalam memberikan subsidi dan/atau availability payment. Hal ini bisa dikaji dari kapasitas fiskal pemerintah/pemerintah daerah dan laporan keuangan daerah selama 5 hingga 10 tahun ke belakang.
Selain kemampuan finansial, hal yang perlu dikaji juga adalah kemampuan sumber daya manusia untuk dapat menyelenggarakan proyek KPBU dan juga menjalankan fasilitas yang akan di-KPBU-kan

Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah

Pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk VGF (Viability Gap Fund) diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 dimana disebutkan bahwa Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek Kerja Sama. Proyek yang dapat diberikan dukungan kelayakan memiliki total biaya investasi paling kurang senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Walaupun proyek KPBU tidak memerlukan Dukungan Pemerintah dalam bentuk VGF, sub-bab ini tetap perlu dibahas dengan memberikan klarifikasi mengapa tidak perlu VGF. Misalnya karena nilai proyek yang kurang dari seratus milyar rupiah dan tidak mengaplikasikan prinsip “pengguna membayar”.

VGF diberikan dalam bentuk tunai sebagai bagian dari biaya konstruksi dengan porsi yang tidak mendominasi keseluruhan biaya konstruksi (maksimal 49%).

Dalam sub-bab ini diuraikan pemenuhan kriteria untuk mendapatkan VGF. Beberapa hal yang perlu dijawab dalam sub-bab ini diantaranya adalah:

  1. Apakah proyek secara ekonomi layak namun secara finansial belum layak?
  2. Apakah proyek didasarkan pada “prinsip pengguna membayar”
  3. Apakah pemilihan investor swasta dilakukan melalui proses tender yang terbuka dan kompetitif dibawah skema KPBU?
  4. Apakah draft perjanjian kerjasama telah memuat skema peralihan aset dan/ atau manajemen aset dari investor ke PJPK pada akhir masa konsesi?
  5. Apakah dalam studi kelayakan telah menunjukkan:
    • Alokasi risiko yang optimal antara investor dan PJPK
    • Menyimpulkan bahwa proyek layak secara ekonomis dan akan layak secara finansial apabila diberikan VGF
  6. Apakah sektor yang akan di-KPBU-kan termasuk dalam sektor yang disebutkan dalam Perpres No. 38 tahun 2015

Kajian Kebutuhan Jaminan Pemerintah

Jaminan Pemerintah juga dapat diberikan kepada proyek infrastruktur dengan tujuan untuk mengurangi risiko yang dibebankan kepada Badan Usaha. Jaminan Pemerintah ini diberikan oleh Menteri Keuangan dan/atau Badan Usaha

Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Penyediaan fasilitas Jaminan Pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.

Fasilitas dapat disediakan untuk proyek KPBU prioritas ataupun proyek KPBU lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri diatas. Jenis fasilitas yang disediakan meliputi:

  1. Fasilitas Penyiapan Proyek, yang meliputi:
    • penyiapan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan;
    • penyiapan kajian dan/ atau dokumen pendukunguntuk Kajian Akhir Prastudi Kelayakan
  2. Fasilitas Pendampingan Transaksi, yang meliputi:
    • pelaksanaan pengadaan Badan Usaha;
    • pelaksanaan penandatanganan Perjanjian KPBU;
    • perolehan pembiayaan untuk Proyek KPBU(financial close), sepanjang merupakan bagiandari tanggung jawab yang dialokasikan kepada PJPK berdasarkan Perjanjian KPBU.