Bab 2. Kajian Kebutuhan dan Kepatuhan

Bab 1. Pendahuluan
26/11/2017
Bab 3. Kajian Hukum dan Kelembagaan
26/11/2017

Analisis Kebutuhan

Permasalahan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan secara umum harus dapat diuraikan secara jelas. Kondisi Lapas serta jumlah Lapas yang ada dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada serta mengidentifikasi segala permasalahan dan kekurangannya. Untuk mengidentifikasi permasalahan dimaksud, maka beberapa pertanyaan berikut ini harus sudah dapat dijawab pada tahapan Prastudi Kelayakan ini.

  1. Kondisi Eksisting Lapas
    Menjelaskan kondisi eksisting lembaga pemasyarakatan secara umum di Indonesia yang antara lain meliputi:

    • Kapasitas Lapas terhadap daya tampung penghuni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan realisasi jumlah WBP.
    • Manfaat keberadaan sebuah Lapas terhadap lingkungan sekitar.
    • Kualitas secara teknis bangunan dan kemampuan pengelolaan Lapas yang ada
    • Pembiayaan pengelolaan fasilitas Lapas.
    • Dan lain-lain yang dianggap perlu
  2. Prioritas Penanganan Lapas Saat ini
    Menjelaskan mengenai prioritas penanganan Lapas yang ada sesuai dengan kondisi dan permasalahannya di masing-masing wilayah, sehingga akan muncul suatu hasil apakah penanganannya berupa pembangunan baru, pembangunan kembali/rekonstruksi, pembangunan baru pada daerah pemekaran atau pemeliharaan/renovasi.
  3. Inisiatif Pemerintah/Pemerintah Daerah
    Menjelaskan apa saja inisiatif Pemerintah/Pemda dalam meningkatkan kondisi Lapas di wilayah tersebut, termasuk misalnya alokasi anggaran dan program apa saja yang sedang atau akan dijalankan, dan lain sebagainya.
  4. Demografi dan Kebutuhan
    Menjelaskan tingkat prioritas penanganan Lapas di wilayah pelayanan sesuai dengan tingkat hunian yang terjadi dimasing masing lapas/rutan seperti over kapasitas berapa persen yang akan menjadi prioritas utama dan jumlah kelebihan penghuni berapa orang yang akan menjadi penilaian tingkat kebutuhan agar bisa dibangun sebuah Lapas baru.

Kriteria Kepatuhan

Kajian kepatuhan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian rencana penyediaan atau pengelolaan lembaga pemasyarakatan dengan rencana-rencana, program-program, dan kebijakan-kebijakan yang ada. Dalam sub-bab Kriteria Kepatuhan, dokumen Pra-Studi Kelayakan harus dapat menjelaskan mengenai hal-hal berikut:

  1. Siapakah yang akan menjadi PJPK dan apa dasar hukumnya.
  2. Adakah peraturan yang mendukung atau sebaliknya melarang pelaksanaan pengembangan Lapas melalui skema KPBU?
  3. Apa saja rencana pengembangan Lapas yang terdapat di dalam RPJMN?
  4. Apa saja rencana pengembangan Lapas yang terdapat di dalam RPJMD Provinsi?
  5. Apa saja rencana pengembangan Lapas yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten/Kota bersangkutan?
  6. Apa saja rencana pengembangan Lapas yang terdapat di dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM?
  7. Dari aspek tata ruang, perlu dikaji kesesuaian lokasi Lapas XXX terhadap perencanaan tata ruang wilayah sehingga diharapkan lokasi yang diusulkan tidak melanggar fungsi kawasannya.
  8. Apa saja rencana pengembangan Lapas yang terdapat di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersangkutan?

Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian terhadap perencanaan yang telah diuraikan diatas, maka dalam sub-bab ini harus bisa menjelaskan sejauh mana kesesuaian rencana proyek KPBU pengembangan Lapas XXX yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta peraturan dan perencanaan yang ada.