Bab 5. Kajian Hukum dan Kelembagaan

Bab 4. Kajian Ekonomi dan Komersial
04/12/2017
Bab 6. Kajian Lingkungan dan Sosial
04/12/2017

Kajian Hukum

  1. Analisis Peraturan Perundangan
    • Undang-undang Kesehatan
    • Peraturan Pemerintah Daerah
    • Peraturan Kerjasama Pemerintah dengan Badan UsahaPeraturan di Bidang Kesehatan
    • Peraturan terkait pendirian badan usaha
    • Peraturan terkait lingkungan
    • Peraturan terkait pengadaan badan usaha
    • Peraturan terkait penanaman modal
    • Peraturan terkait persaingan usaha
    • Peraturan terkait ketenagakerjaan
    • Peraturan terkait pengadaan tanah
    • Peraturan terkait pemanfaatan barang milik negara/daerah
    • Peraturan terkait tarif
    • Peraturan terkait perpajakan
    • Peraturan terkait Dukungan Pemerintah
    • Peraturan terkait Jaminan Pemerintah
  2. Risiko Hukum dan Strategi Mitigasi
    Menguraikan isu-isu hukum yang berpotensi memberikan pengaruh/dampak pada penyiapan, transaksi, maupun pelaksanaan proyek KPBU, serta menjabarkan strategi mitigasi untuk meminimalisasi kemungkinan terjadi dan besaran dampaknya. Misalnya, risiko yang diakibatkan dari diterbitkannya peraturan baru.
  3. Kebutuhan Perizinan
    Pada sub-bab ini akan diuraikan perijinan-perijinan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek KPBU serta rencara strategi untuk memperoleh perijinan-perijinan tersebut, baik perijinan sebelum proses pengadaan maupun setelah proses pengadaan. Sebagai contoh adalah perijinan AMDAL, Izin Lingkungan, Surat Penetapan Lokasi dari Gubernur, persetujuan prinsip dukungan dan/atau jaminan pemerintah (jika dibutuhkan), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya diperlukan setelah proses pengadaan dan penandatangan kerjasama.
    Perizinan yang terkait dengan operasional rumah sakit diantaranya adalah Izin Prinsip/ Izin Pendirian / Pembangunan Rumah Sakit; Izin Operasional / Izin Penyelenggaraan Sementara Rumah Sakit; dan Izin Tetap / Izin Penyelenggaraan Tetap Rumah Sakit.
  4. Rencana dan Jadwal Peraturan dan Pemenuhan Persyaratan Hukum 
    Analisis induktif digunakan untuk mengkaji ada tidaknya hubungan antara dua variabel yang ada, juga akan melihat seberapa kuat hubungan yang terjadi jika memang hubungan itu ada. Contoh analisis yang dilakukan adalah misalnya hubungan antara perilaku masyarakat dengan perkembangan rumah sakit di wilayah tersebut.

Kajian Kelembagaan

  1. Struktur Organisasi KPBU
    Pada sub-bab ini digambarkan skema atau struktur organisasi dari instansi-instansi yang akan terlibat dalam KPBU beserta dengan penjelasan umumnya. Tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing instansi dijelaskan pada sub-bab berikutnya.
  2. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
    Pada bagian ini dilakukan analisa mengenai kewenangan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN/Direksi BUMD sebagai PJPK dalam melaksanakan KPBU. Diuraikan tugas dan tanggung jawab PJPK serta apa yang perlu disiapkan oleh PJPK, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
  3. Pemetaan Peran dan Tanggungjawab
    Dalam sub-bab ini akan diuraikan struktur kelembagaan kerjasama termasuk peran dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga terkait.

Perangkat Regulasi Kelembagaan

Berdasarkan analisa terhadap peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dan Tim KPBU, pada bagian ini dilakukan analisa kebutuhan regulasi untuk mendukung peran dan tanggungjawab lembaga terkait sebagaimana dimaksud.

Kerangka Acuan Pengambilan Keputusan

Berdasarkan analisa terhadap peraturan perundang-undangan serta peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder) terkait diatas, pada bagian ini dilakukan analisa kerangka acuan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan Proyek KPBU. Perlu dijelaskan juga garis-garis sistem pelaporan maupun koordinasi diantara pemangku kepentingan tersebut.