Latar Belakang

Tujuan Toolkit KPBU
23/11/2017

Dalam Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan diuraikan bahwa Kepariwisataan bertujuan untuk:

  1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  2. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  3. menghapus kemiskinan;
  4. mengatasi pengangguran;
  5. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
  6. memajukan kebudayaan;
  7. mengangkat citra bangsa;
  8. memupuk rasa cinta tanah air;
  9. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
  10. mempererat persahabatan antarbangsa (Pasal 4).

Kemudian pada Pasal 5  dijelaskan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, yaitu:

  1. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan  lingkungan;
  2. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
  3. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
  4. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
  5. memberdayakan masyarakat setempat;
  6. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
  7. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
  8. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dilaksanakan agar fungsi kepariwisataan efektif bekerja yaitu: memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual  setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, pengembangan pariwisata memiliki dimensi

  1. pemenuhan kebutuhan wisatawan melalui kegiatan rekreasi dan perjalanan wisata; dan
  2. mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pendapatan negara.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud tersebut merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (Pasal 8).

Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata, meliputi pembangunan:

  1. industri pariwisata;
  2. destinasi pariwisata;
  3. pemasaran; dan
  4. kelembagaan kepariwisataan.

Kawasan pariwisata yang secara formal biasa dikenal dengan  daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata adalah hamparan permukaan bumi yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif (pemerintahan) yang di dalamnya terdapat

  1. daya tarik wisata (attraction),
  2. fasilitas umum, fasilitas pariwisata (amenities), dan
  3. aksesibilitas (accessibility), serta
  4. masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa pengembangan kepariwisataan memerlukan kelengkapan prasarana dan sarana yang bersifat atraksi, kenyamanan dan akesibilitas, dalam satu kesatuan penyediaan agar wisatawan mendapatkan pengalaman wisata yang diidamkannya dan penyelenggaraan yang didukung kegiatan promosi dan sadar wisata akan mendukung kepariwisataan berlangsung secara berkelanjutan.

Dilihat dari jenis dan luasannya,  kawasan pariwisata atau destinasi wisata juga beragam mulai dari bagian dari suatu provinsi atau wilayahnya meliputi lebih dari satu kabupaten/kota, kawasan wisata berupa taman rekreasi di dalam suatu kabupaten/kota atau bagian wilayah kota/kabupaten, hingga taman rekreasi maupun taman pada sekala kawasan permukiman/perumahan. Namun kesemuanya jenis dan luasannya tersebut, untuk berhasil menarik wisatawan, perlu memiliki unsur atraksi, ameniti, dan aksesibilitas yang memadai ditengah masyarakat yang sudah sadar wisata, serta promosi yang gencar dan sesuai.

Unsur atraksi dapat bersifat bentang alam atau daya tarik yang bersifat alami seperti pemandangan, air terjun, danau, hutan, perkebunan, dan dapat juga bersifat buatan berupa konstruksi bangunan untuk dilihat seperti bangunan bersejarah, tugu, maupun konstruksi untuk pertunjukan, seperti: teater,  atau sarana aktifitas wisatawan, seperti: jetcoaster, flyingfox, rumah pohon, ayunan, kursi dan bangku taman. Untuk maksud pengembangan destinasi/kawasan pariwisata, elemen atraksi ini perlu dijaga konsistensi dan keserasian antar daya tariknya, karena itu upaya pengembangannya perlu mengenali:

  1. keadaan daya tarik wisata yang ada sekarang di dalam kawasan pariwisata ybs maupun di sekitarnya, dan
  2. potensi daya tarik wisata yang perlu atau dapat dikembangkan di dalam kawasan maupun di sekitarnya,
  3. serta kegiatan atau keadaan yang dapat mengancam keberadaan dan pesona daya tarik yang sudah ada dan atau akan dikembangkan;

Unsur ameniti/kenyaman meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial penunjang pariwisata, seperti: klinik, rumah sakit, pasar cinderamata, sarana akomodasi: hotel/losmen, rumah makan, toilet, pos dan personel polisi pariwisata, penyewaan kendaraan, yang didukung SDM pariwisata yang melayani para wisatawan berikut prasarana dan sarana pendididkan dan pelatihannya. Untuk maksud pengembangan destinasi/kawasan pariwisata, elemen ameniti ini perlu dikembangkan secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan pariwisata masa kini maupun masa depan. Untuk itu perlu ditelaah secara teliti dan matang kelengkapan dari jenis layanan elemen ameniti ini maupun keadaannya secara kuantitas dan kualitas. Sebagai ilustrasi, pengembangan klinik di sekitar desa wisata perlu disesuaikan secara spesifik dengan kemungkinan kecelakaan akibat keterlibatan wisatawan dalam salah satu atraksi pariwisata yang tersedia.

Unsusr aksesibilitas meliputi prasarana transportasi (jalan, lapangan terbang, stasiun dan dermaga), dan sarana angkutan (darat, laut dan udara) transportasi wisatawan menuju kawasan pariwisata, maupun di dalam kawasan pariwisata. Perlu ditelaah keadaan sekarang mengenai kesesuaian kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana angkutan menuju kawasan wisata, maupun di dalam kawasan pariwisata, serta peningkatan kebutuhan ke depan serta optimasi jangkauan layanannya.

Dengan demikian pembangunan kepariwisataan adalah membangun memelihara dan merawat prasarana dan sarana pariwisata dalam bentuk atraksi, ameniti dan aksesibilitas agar tercipta kegiatan dan perjalanan wisata yang dapat memenuhi kebutuhan rekreasi dan perjalanan wisatawan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka untuk maksud pengembangan destinasi/kawasan pariwisata

Selanjutnya, perlu ditelaah secara cermat jumlah wisatawan yang datang dengan keadaan atraksi, ameniti dan akses yang ada sekarang ini, dengan kondisi pengelolaan (elemen atraksi, ameniti, akses dan promosi) yang tersedia, secara seksama. Kemudian mempelajari target-target terkait pengembangan pariwisata di wilayah ybs, maupun target untuk wilayah yang lebih luas (target pemerintah kabupaten/kota, target pemerintah provinsi maupun target nasional), yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah dan menjadi tanggungjawab pemerintah ybs.

Berdasarkan sandingan keadaan layanan pariwisata yang ada dan target yang ditetapkan dapat ditelusuri kendala yang dihadapi dalam pemenuhan target yang perlu dicapai. Langkah selanjutnya menelaah keadaan anggaran pemerintah ybs  mencapai target yang dimaksud. Informasi yang tersedia atas kajian tersebut dapat memberikan gambaran mengenai peluang yang tersedia untuk percepatan pembangunan bila terdapat investasi swasta dalam bentuk KPBU untuk pengembangan / pembangunan kawasan pariwisata yang dimaksud.

Dengan demikian, sudah dapat dijelaskan dengan proporsional kedudukan KPBU kawasan pariwisata yang dimaksud dalam maksud meningkatkan wisatawan di wilayah tersebut maupun dalam maksud mencapai tujuan pembangunan pariwisata pemerintah, melalui perbaikan pengelolaan dan pembangunan berikut pemeliharaan elemen atraksi, ameniti dan aksesibiltas pariwisata.

Untuk penyelenggaraan dan pengembangan kawasan/destinasi pariwisata, baik dikenali para pemangku kepentingan yang perlu menjalin hubungan dengan baik dan berinteraksi sesuai fungsi dan kedudukannya agar terlaksana penyelenggaraan kepariwisataan yang berkembang sehat dan berkelanjutan.

Selanjutnya, sebelum pembahasan lebih dalam, untuk menghindari kesalahpahaman serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku hendaknya diperhatikan peristilahan dan dasar-dasar ketentuan dalam bidang pariwisata sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, berikut peraturan pelaksanaannya.

Peraturan KPBU secara spesifik memperbolehkan pengadaan infrastruktur kepariwisataan menggunakan model KPBU. Infrastruktur kepariwisataan, pada hakekatnya, berupa sarana dan prasarana sehubungan dengan atraksi, ameniti, dan akses pariwisata, yang mana ketiga elemen tsb. secara utuh saling mendukung memberikan kenyamanan dan pengalaman wisata bagi wisatawan. Ketiga elemen tersebut dapat hadir dalam satu kesatuan pengadaan, maupun pengadaan secara terpisah namun dalam satu koordinasi yang efektif. Dengan demikian, jenis bangunan (konstruksi) yang diinvestasikan dapat berupa infrastruktur terkait dengan elemen atraksi, aminiti dan akses, sebagai berikut, (pasal 3, Peraturan Menteri PPN/Bappenas nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan infrastruktur):

  1. infrastruktur transportasi, antara lain: 1. penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kebandarudaraan, termasuk fasilitas pendukung seperti terminal penumpang dan kargo; 2. penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan; 3. sarana dan/atau prasarana perkeretaapian; 4. sarana dan prasarana angkutan massal perkotaan dan lalu lintas; dan/atau 5. sarana dan prasarana penyeberangan laut, sungai, dan/atau danau.
  2. infrastruktur jalan, antara lain: 1. jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal; 2. jalan tol; dan/atau 3. jembatan tol.
  3. infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain: 1. saluran pembawa air baku; dan/atau 2. jaringan irigasi dan prasarana penampung air beserta bangunan pelengkapnya, antara lain waduk, bendungan, dan bendung.
  4. infrastruktur air minum, antara lain: 1. unit air baku; 2. unit produksi; dan/atau 3. unit distribusi.
  5. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, antara lain: 1. unit pelayanan; 2. unit pengumpulan; 3. unit pengolahan; 4. unit pembuangan akhir; dan/atau 5. saluran pembuangan air, dan sanitasi.
  6. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, antara lain: 1. unit pengolahan setempat; 2. unit pengangkutan; 3. unit pengolahan lumpur tinja; 4. unit pembuangan akhir; dan/atau 5. saluran pembuangan air, dan sanitasi.
  7. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, antara lain: 1. pengangkutan; 2. pengolahan; dan/atau 3. pemrosesan akhir sampah.
  8. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, antara lain: 1. jaringan telekomunikasi; 2.. infrastruktur pasif seperti pipa saluran media transmisi kabel (ducting).
  9. infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan, antara lain: infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain: a) pembangkit listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) gardu induk; dan/atau d) distribusi tenaga listrik.
  10. infrastruktur konservasi energi, antara lain: 1. penerangan jalan umum; dan/atau 2. efisiensi energi.
  11. infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan, antara lain: 1. saluran utilitas (tunnel); dan/atau 2. pasar umum.
  12. infrastruktur kawasan, antara lain: 1. kawasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi termasuk pembangunan science and techno park; dan/atau 2. kawasan industri.
  13. infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center).
  14. infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, antara lain: 1. sarana pembelajaran; 2. laboratorium; 3. pusat pelatihan; 4. pusat penelitian/pusat kajian; 5. sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan; 6. inkubator bisnis; 7. galeri pembelajaran; 8. ruang praktik siswa; 9. perpustakaan; dan/atau 10. fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.
  15. infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya, antara lain: 1. gedung/stadion olahraga; dan/atau 2. gedung kesenian dan budaya.
  16. infrastruktur kesehatan, antara lain: 1. rumah sakit, seperti bangunan rumah sakit, prasarana rumah sakit, dan peralatan medis; 2. fasilitas pelayanan kesehatan dasar, seperti bangunan, prasarana, dan peralatan medis baik untuk puskesmas maupun klinik; dan/atau 3. laboratorium kesehatan, seperti bangunan laboratorium kesehatan, prasarana laboratorium kesehatan dan peralatan laboratorium.
  17. infrastruktur perumahan rakyat, antara lain: 1. perumahan rakyat untuk golongan rendah; dan/atau 2. rumah susun sederhana sewa.

Dalam penyusunan toolkit kawasan pariwisata ini terdapat pilihan untuk mengangkat suatu destinasi wisata menjadi contoh dalam penyusunan KPBU kawasan pariwisata. Perlu dicermati penerapan KPBU pada beberapa peluang di sektor pariwisata, dengan uraian sebagai berikut.

  1. Penerapan KPBU pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata
    Ciri khas penyelengaraan KEK adalah dengan menyerahkan pengelolaan suatu kawasan tanpa penduduk untuk dikembangkan oleh swasta melalui sektor ekonomi tertentu. Prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menunjang pengembangan KEK di luar wilayah KEK akan didukung oleh pemerintah, sedangkan di dalam wilayah KEK sepenuhnya dalam pengelolaan swasta dengan memenuhi persyaratan dari kementerian yang terkait. Dengan demikian diharapkan, pengelolaan internal KEK sesuai dengan minat investor dan pemerintah dapat mengalokasikan sumber dana pembangunan untuk hal-hal di luar wilayah KEK.
    Dengan demikian, peluang penerapan KPBU pada prasarana dan sarana penunjang KEK tersebut yang berada di luar KEK ybs. antara lain: jalan tol menuju wilayah KEK, rest area pada jalan tol tsb, pengadaan sistem air minum secara utuh: penyediaan prasarana intake dari air baku, pembangunan prasarana dan sarana pengolahan air minum, dan pipa distribusi utama menuju wilayah KEK ataupun subsistemnya, hanya bagian dari sistem yang utuh tersebut. Hal yang sama dapat dilakukan untuk pengadaan tenaga listrik, dan sistem telekomunikasi. Pengembangan pada prasarana dan sarana ameniti yang dapat sekaligus dimaksudkan untuk melayani masyarakat di luar wilayah KEK seperti, rumah sakit, prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan, dan lain sebagainya.
    Pengembangan KPBU di dalam wilayah KEK masih dimungkinkan dengan dasar terdapat tanah yang sepenuhnya dimiliki pemerintah dan akan dimanfaatkan untuk prasarana dan atau sarana umum. Namun demikian, dukungan pendanaan dari pemerintah perlu memperhatikan maksud dan ketentuan dalam pemberian KEK tersebut kepada swasta.
  2. Penerapan KPBU pada Badan Otorita Pariwisata
    Badan Otorita Pariwisata adalah Badan yang dibentuk oleh pemerintah dan mendapatkan kewenangan pada suatu kawasan tertentu untuk dikelola sesuai mandat yang diperolehnya. Dengan demikian, badan otorita adalah bagian dari lembaga pemerintah maka kerja sama yang dilakukan badan otorita dapat disejajarkan dengan peran PJPK di sektor tersebut.
    Bidang yang dapat dikerjasamakan dengan KPBU tentu semua infrastruktur (prasarana) dan sarana yang dimungkinkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sedangkan peran Badan Otorita sebagai PJPK perlu mandat dari kementerian ybs.
  3. Penerapan KPBU Kawasan Pariwisata pada pemerintah daerah
    Kepala pemerintah daerah adalah PJPK yang dapat menerapkan KPBU sesuai ketentuan yang berlaku. Perlu dicermati bahwa pola umum kegiatan wisata adalah perjalanan menuju destinasi pariwisata, melakukan perjalanan dan atau menikmati atraksi wisata, bisa jadi pada beberapa lokasi atau terkumpul dalam satu lokasi dan kemudian kembali ke tempat tinggalnya, semakin lama perjalanan wisata maka semakin besar peluang pemasukan di sektor pariwisata, maka untuk itu disediakan akomodasi dan kenyamanan lainnya.|
    Dengan demikian, dapat ditelusuri bahwa pola umum penerapan KPBU kawasan pariwisata, adalah pengadaan investasi pada sarana dan prasarana yang diperlukan pada elemen atraksi, ameniti dan aksesibitas secara optimal untuk menerima manfaat dari bertambah banyaknya wisatawan yang berkunjung.
  4. Pola umum penerapan KPBU pada penyelenggaraan pariwisata pada suatu kawasan/destinasi pariwisata, adalah penerapan kerja sama pemerintah dan badan usaha sehubungan dengan kegiatan investasi untuk prasarana dan sarana elemen atraksi, ameniti, dan aksesibilitas pariwisata yang kemudian dikelola dan dikembangkan untuk memperbanyak kunjungan wisatawan pada masyarakat yang sadar wisata, didukung kegiatan promosi yang sesuai dan proporsional. Pola umum tersebut berlaku pada destinasi/kawasan wisata yang lebih kompleks (KEK Pariwisata; Badan Otorita Pariwisata) atau pun yang jauh lebih sederhana, seperti penataan pantai dengan contoh Pantai Losari di Makassar, atau Ancol di Jakarta, maupun pembangunan atraksi edukasi berupa Taman Lalulintas, pembangunan wisata air ataupun sekedar kolam renang umum, dan lainnya namun tentu perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian utama yang perlu dilakukan adalah:
    1. peran dan dukungan PJPK,
    2. jenis dan porsi prasarana dan sarana untuk pengembangan atraksi, ameniti dan akses pariwisata, maupun promosinya, serta
    3. bentuk KPBU sesuai dengan pengelolaan barang milik negara dan nilai strategis pengembangan kawasan wisata yang diselenggarakan tsb. Sedangkan kesamaan pada setiap jenis KPBU tersebut adalah tanah destinasi/kawasan pariwisata adalah tanah yang dikuasai oleh  pemerintah (kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota)

Dalam penyusunan toolkit kawasan pariwisata, akan dipilih kawasan pariwisata sebagai contoh pelaksanaan skema KPBU untuk infrastruktur pariwisata dengan pertimbangan seperti diuraikan di bawah ini:

  1. Penyelenggaraan kawasan wisata meliputi pengadaan, pengelolaan (operasionalisasi, pemeliharaan dan perawatan) elemen atraksi, ameniti, dan akses, serta promosi (3A+P), agar kegiatan pariwisata wisatawan terlaksana secara berkelanjutan;
  2. Dengan memilih KPBU kawasan pariwisata maka diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif untuk dimanfaatkan bagi semua variasi dari penyelenggaraan pariwisata yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU. Karena pada hakekatnya kegiatan penyelenggaraan pariwisata lainnya adalah kombinasi dari 3 elemen tersebut dilengkapi dengan kegiatan promosi (3A+P), hanya kuantitas dan atau jenis pada tiap-tiap elemen tersebut yang berubah, dan bisa jadi sangat spesifik dan unik perubahannya. Namun demikian, pola umum penyelenggaraan pariwisata meliputi penyelenggaraan dan pengelolaan unsur-unsur tersebut (3A+P)

Dengan melihat peluang dan kondisi seperti diuraikan diatas, maka penyelenggaraan Kawasan Pariwisata melalui skema KPBU bisa menjadi salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata melalui penyediaan elemen atraksi, ameniti, dan aksesibiliti pariwisata yang memadai dan berkelanjutan.