Bab 2. Kajian Kebutuhan dan Kepatuhan

Bab 1. Pendahuluan
23/11/2017
Bab 3. Kajian Hukum dan Kelembagaan
23/11/2017

Analisis Kebutuhan

Dalam Sub-Bab analisis kebutuhan ini perlu diterangkan mengenai:

  1. Kepastian bahwa peningkatan kuantitas dan/atau kualitas penyelenggaraan kawasan/destinasi pariwisata melalui skema KPBU memiliki dasar pemikiran teknis dan ekonomi.
  2. Penjelasan terkait kebutuhan daerah akan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kawasan/destinasi pariwisata dilihat dari ketidakcukupan pelayanan yang ada saat ini baik dari segi kelengkapan, kuantitas dan kualitas dari salah satu atau kesemuanya sehubungan dengan elemen atraksi, ameniti, dan aksisibilitas pariwisata, berdasarkan analisis data-data sekunder yang ada.
  3. Penjelasan mengenai komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat berdasarkan hasil diskusi dengan pihak-pihak terkait ataupun berdasarkan hasil Konsultasi Publik.

Kriteria Kepatuhan

Dalam sub-bab Kriteria Kepatuhan, dokumen Pra-Studi Kelayakan harus dapat menjelaskan mengenai hal-hal berikut:

  1. Siapakah yang akan menjadi PJPK dan apa dasar hukumnya.
  2. Adakah peraturan yang mendukung atau sebaliknya melarang pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan destinasi/kawasan pariwisata melalui skema KPBU?
  3. Apa saja rencana pengembangan di sektor pariwisata, khususnya terkait wilayah/destinasi wisata ybs, yang terdapat di dalam RPJMN?
  4. Apa saja rencana pengembangan di sektor pariwisata, khususnya terkait destinasi/kawasan pariwisata yang dimaksud, yang terdapat di dalam RPJMD pemerintah daerah provinsi?
  5. Apa saja rencana pengembangan di sektor pariwisata, khususnya terkait destinasi/kawasan pariwisata yang dimaksud, yang terdapat di dalam RPJMD pemerintah daerah kabupaten/kota bersangkutan?
  6. Apa saja rencana pengembangan di sektor pariwisata, khususnya kawasan/destinasi pariwisata yang dimaksud, yang terdapat di dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata?
  7. Dari aspek tata ruang, perlu dikaji kesesuaian lokasi kawasan pariwisata yang akan dikerjasamakan terhadap perencanaan tata ruang wilayah sehingga diharapkan lokasi yang diusulkan tidak melanggar fungsi kawasannya.
  8. Apa saja rencana pengembangan di sektor pariwisata, khususnya sektor elemen pariwisata (atraksi, ameniti, aksesibilitas) yang akan dikembangkan (infrastruktur yang dapat dikembangkan melalui KPBU), yang terdapat di dalam dokumen rencana pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota bersangkutan (dokumen RPJMD, Renstra SKPD, RKPD)

Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian terhadap perencanaan yang telah diuraikan diatas, maka dalam sub-bab ini harus bisa menjelaskan sejauh mana kesesuaian rencana proyek KPBU pengembangan destinasi/kawasan pariwisata yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta peraturan dan perencanaan yang ada.