Bab 8. Kajian Risiko

Bab 7. Kajian Bentuk KPBU
28/11/2017
Bab 9. Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah
28/11/2017

Risiko adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama kelangsungan suatu proyek. Risiko tersebut dapat dinilai secara kualitatif ataupun kuantitatif. Proses analisa risiko terdiri atas identifikasi risiko, alokasi risiko, penilaian risiko, dan mitigasi risiko. Tujuan analisa risiko adalah agar stakeholder dapat memperoleh manfaat finansial sebesar-besarnya melalui proses pengelolaan risiko yang meliputi menghilangkan, meminimalkan, mengalihkan, dan menyerap/menerima risiko tersebut.

Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui jenis risiko yang mungkin timbul di dalam proyek. Risiko spesifik dari KPBU sektor pelabuhan adalah risiko pembebasan lahan, risiko operasi tertentu (misalnya kecelakaan lalu lintas atau masalah keselamatan umum), risiko permintaan, risiko tarif, dan risiko interface (terhadap standar layanan dan teknologi).1
1PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). 2015. Acuan Alokasi Risiko KPBU Indonesia. Indonesia: PT. PII.

Prinsip Alokasi Risiko

Dalam sub-bab ini diuraikan mengenai prinsip-prinsip alokasi risiko, dimana dalam pelaksanaan proyek KPBU, pendistribusian atau alokasi risiko harus dapat dilakukan secara optimal dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak yang memang dapat mengelola risiko-risiko tersebut secara lebih efisien dan efektif.

Prinsip alokasi risiko lazimnya adalah “Risiko sebaiknya dialokasikan kepada pihak yang relatif lebih mampu mengelolanya atau dikarenakan memiliki biaya terendah untuk menyerap risiko tersebut. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, diharapkan dapat menghasilkan premi risiko yang rendah dan biaya proyek yang lebih rendah sehingga berdampak positif bagi pemangku kepentingan proyek tersebut.

Dalam transaksi proyek KPBU, penentuan kewajiban PJPK dalam Perjanjian Kerjasama (yang dilakukan setelah melakukan analisis risiko sebagai bagian dari studi kelayakan proyek) perlu memenuhi prinsip Alokasi Risiko. Upaya menghasilkan suatu skema alokasi risiko yang optimal penting demi memaksimalkan nilai manfaat uang (value for money).

Metode Penilaian Risiko

Dalam menentukan risiko yang paling besar kemungkinannya terjadi serta pengaruhnya yang paling signifikan terhadap kelangsungan proyek KPBU ini, maka disusun suatu kriteria penilaian risiko yang dilihat dari peringkat kemungkinannya untuk terjadi dan peringkat konsekuensi risiko tersebut.

Peringkat Kemungkinan Terjadi Risiko

Peringkat Keterangan
Hampir Pasti Terjadi Ada kemungkinan kuat risiko ini akan terjadi sewaktu-waktu seperti yang telah terjadi di proyek lainnya.
Mungkin Sekali Terjadi Risiko mungkin terjadi sewaktu-waktu karena adanya riwayat kejadian kasual
Mungkin  Terjadi Tidak diharapkan, tapi ada sedikit kemungkinan terjadi sewaktu-waktu
Jarang Terjadi Sangat tidak mungkin, tetapi dapat terjadi dalam keadaan luar biasa. Bisa terjadi, tapi mungkin tidak akan pernah terjadi
Hampir Tidak Mungkin Terjadi Risiko ini secara teoritis dimungkin terjadi, namun belum pernah didapati terjadi di proyek lainnya.

Pemeringkatan Dampak Risiko

Peringkat Dampak Keuangan Keselamatan Penundaan Kinerja Hukum Politik
Tidak Penting Varian <5% terhadap anggaran Tidak ada atau hanya cidera pribadi, Pertolongan Pertama dibutuhkan tetapi tidak ada penundaan hari < 3 bulan Sesuai tujuan, tetapi ada dampak kecil terhadap unsur-unsur non-inti Pelanggaran Kecil Perubahan dan dampak kecil terhadap proyek
Ringan Varian 5%-10% terhadap anggaran Cidera ringan, perawatan medis dan penundaan beberapa hari 3 – 6 bulan Sesuai tujuan, tetapi ada kerugian sementara dari sisi layanan, atau kinerja unsur-unsur non-inti yang berada dibawah standar Pelanggaran prosedur/ pedoman internal Perubahan memberikan dampak yang signifikan terhadap proyek
Sedang Varian 10%-20% terhadap anggaran Cidera: Kemungkinan rawat inap dan banyak penundaan hari 6 – 12 bulan Kerugian sementara unsur proyek inti, atau standar kinerja unsur inti yang menjadi berada di bawah standar Pelanggaran kebijakan/ peraturan pemerintah Ketidakstabilan situasi berdampak pada keuangan dan kinerja.
Besar Varian 20%_30% terhadap anggaran Cacat sebagian atau penyakit jangka panjang atau beberapa cidera serius 1 – 2 tahun Ketidakmampuan untuk memenuhi unsur inti, dan secara signifikan menjadikan proyek dibatalkan Pelanggan lisensi atau hukum, pengenaan penalti Ketidakstabilan berdampak pada keuangan dan kinerja
Serius Varian 30%-50% terhadap anggaran Kematian atau cacat permanen >2 tahun Kegagalan total proyek Intervensi peraturan atau tuntutan, pengenaan penalti Ketidakstabilan menyebabkan penghentian layanan

Metode penilaian risiko tersebut akan dimasukaan dalam matriks peta risiko sebagai berikut:

Kemungkinan KONSEKUENSI
Tidak Penting Ringan Sedang Besar Serius
Hampir Pasti Menengah Menengah Menengah Menengah Tertinggi
Mungkin Sekali Ringan Menengah Menengah Menengah Tertinggi
Mungkin Ringan Menengah Menengah Menengah Menengah
Jarang Ringan Ringan Menengah Menengah Menengah
Hampir Tidak Mungkin Ringan Ringan Ringan Menengah Menengah

Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko bertujuan untuk memberikan cara mengelola risiko terbaik dengan mempertimbangkan kemampuan pihak yang mengelola risiko dan juga dampak risiko. Mitigasi risiko ini berisi rencana-rencana yang harus dilakukan pemerintah dalam kondisi preventif, saat risiko terjadi, ataupun paska terjadinya risiko. Mitigasi risiko ini dapat berupa penghapusan risiko, meminimalkan risiko, mengalihkan risiko melalui asuransi atau pihak ketiga lainnya, atau menerima/menyerap risiko tersebut.

Tabel berikut adalah contoh matriks risiko proyek KPBU sektor pelabuhan yang disusun oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Matriks risiko di bawah mengacu pada proyek pelabuhan dengan struktur Konsesi Penuh yang mencakup desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan fasilitas kepelabuhanan, termasuk pemungutan tarif kepada pelanggan akhir.

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko Deskripsi PJPK BU Bersama Strategi Mitigasi Sesuai Best Practice Kondisi Spesifik terkait Alokasi Risiko
1. RISIKO LOKASI
Keterlambatan dan kenaikan biaya pembebasan lahan Keterlambatan dan kenaikan Biaya akibat proses pembebasan lahan yang berkepanjangan Pemerintah menyediakan lahan proyek sebelum proses pengadaan Kebutuhan lahan biasanya masif dan dipengaruhi dari trase yang direncanakan
Lahan tidak dapat dibebaskan Kegagalan perolehan lokasi lahan proyek karena proses pembebasan lahan yang sulit Status hukum lahan dan prosedur yang jelas dalam pembebasan lahan proyek Kejelasan status hukum dan tata ruang lahan bisa menjadi kendala
Proses pemukiman kembali yang rumit Keterlambatan dan kenaikan biaya karena rumitnya isu proses pemukiman kembali Kompensasi yang wajar dan komunikasi yang baik ke pihak yang terkena dampak Dampak sosial relatif luas bila lahan di perkotaan dan sifatnya masih produktif
Risiko status tanah Kepemilikan sertifikat tanah ganda yang diketahui setelah proyek dilaksanakan Melaksanakan validasi status kepemilikan lahan; dukungan dari otoritas terkait (BPN, Dinas Kependudukan)
Kesulitan pada kondisi lokasi yang tak terduga Keterlambatan karena ketidakpastian kondisi lokasi Data historis penggunaan lahan dan penyelidikan tanah
Kerusakan artefak dan barang kuno pada lokasi Data historis penggunaan lahan dan penyelidikan tanah
Gagal menjaga keselamatan dalam lokasi Implementasi prosedur keselamatan kerja yang baik
Kontaminasi/polusi ke lingkungan lokasi Kesesuaian dengan studi Amdal yang baik
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI, DAN UJI OPERASI
Ketidakjelasan spesifikasi output Keterlambatan dan kenaikan biaya akibat spesifikasi output tidak jelas Klarifikasi sat proses tender; kapasitas desain yang baik Spesifikasi output PJPK harus mengacu ke best practice
Kesalahan desain Menyebabkan ekstra/revisi desain yang diminta operator Konsultan desain yang berpengalaman dan baik Biasanya teridentifikasi saat uji operasi teknis
Terlambatnya penyelesaian konstruksi Dapat termasuk terlambatnya pengembalian akses lokasi Kontraktor yang handal dan klausul kontrak yang standar
Kenaikan biaya konstruksi Kesepakatan faktor eskalasi harga tertentu dalam kontrak
Risiko uji operasi Kesalahan estimasi waktu/ biaya dalam uji operasi teknis Koordinasi kontraktor dan operator yang baik
3. RISIKO SPONSOR
Kinerja subkontraktor yang buruk Proses pemilihan subkontraktor yang kredibel
Default subkontraktor Proses pemilihan subkontraktor yang kredibel
Default Badan Usaha Default Badan Usaha yang mengarah ke terminasi/step-in oleh financier Konsorsium didukung sponsor yang kredibel dan solid
Default sponsor proyek Default pihak sponsor (atau anggota konsorsium) Proses PQ untuk memperoleh sponsor yang kredibel
4. RISIKO FINANSIAL
Kegagalan mencapai financial close Tidak tercapainya financial close karena ketidakpastian kondisi pasar Koordinasi yang baik dengan potential lenders Bisa juga karena conditions precedence tidak terpenuhi
Risiko struktur finansial Inefisiensi karena struktur modal proyek yang tidak optimal Konsorsium didukung sponsor

/lender yang kredibel

Risiko nilai tukar mata uang Fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar mata uang Instrumen lindung nilai; pembiayaan dalam Rupiah Bisa dibagi dengan Pemerintah apabila fluktuasinya ekstrim
Risiko tingkat inflasi Kenaikan (non ekstrim) tingkat inflasi terhadap asumsi dalam life-cycle cost Faktor indeksasi tarif Bisa dibagi dengan Pemerintah apabila fluktuasinya ekstrim
Risiko suku bunga Fluktuasi (non ekstrim) tingkat suku bunga Lindung nilai tingkat suku bunga Bisa dibagi dengan Pemerintah apabila fluktuasinya ekstrim
Risiko asuransi (1) Cakupan asuransi untuk risiko tertentu tidak lagi tersedia di pasaran Konsultansi dengan spesialis/broker asuransi Khususnya untuk cakupan risiko terkait keadaan kahar
Risiko asuransi (2) Kenaikan substansial tingkat premi terhadap estimasi awal Konsultansi dengan spesialis/broker asuransi
5. RISIKO OPERASI
Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun Kontraktor yang handal
Buruk atau tidak tersedianya layanan Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi Operator yang handal; spesifikasi output yang jelas
Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja, dsb Kebijakan SDM dan hubungan industrial yang baik Bisa oleh staf operator, subkontraktor atau penyuplai
Risiko sosial dan budaya lokal Risiko yang timbul karena tidak diperhitungkannya budaya atau kondisi sosial masyarakat setempat dalam implementasi proyek Menerapkan program pengembangan masyarakat yang people-oriented; pemberdayaan masyarakat
Kegagalan manajemen proyek Kegagalan atau ketidakmampuan Badan Usaha dalam mengelola operasional Proyek Kerjasama Menyusun rencana manajemen operasi dan dijalankan secara profesional
Kegagalan kontrol dan monitoring proyek Terjadinya penyimpangan yang tidak terdeteksi akibat kegagalan kontrol dan monitoring oleh Badan Usaha atau PJPK Menyusun rencana kontrol dan monitoring serta evaluasi berkala terhadap efektivitas rancangan dan pelaksanaannya
Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biaya O&M atau kenaikan tidak terduga Operator yang handal;

faktor eskalasi dalam kontrak

Kesalahan estimasi biaya life cycle Kesepakatan/kontrak dengan supplier sedini mungkin
Kecelakaan lalu lintas atau isu keselamatan Asuransi kewajiban pihak ketiga
6. RISIKO PENDAPATAN
Perubahan proyeksi volume permintaan Survei lalu lintas yang handal;

pinjaman lunak di awal operasi

Bila dipicu aksi Pemerintah, jaminan permintaan minimum dapat dipertimbangkan
Kesalahan estimasi pendapatan dari

model awal

Survei lalu lintas yang handal Bila dipicu aksi Pemerintah, jaminan pendapatan minimum dapat dipertimbangkan
Pelanggan akhir tidak membayar Akibat user affordability and willingness di bawah tingkat kelayakan Subsidi (khususnya tarif)

sosialisasi yang baik ke publik

Kegagalan memungut pembayaran tarif Akibat kegagalan / tidak optimalnya sistem pemungutan tarif Survei user affordability and willingness yang handal
Kegagalan mengajukan

penyesuaian tarif

Akibat Badan Usaha tidak mampu memenuhi standar minimal yang disepakati Kinerja operasi yang baik dan jelas
Penyesuaian tarif periodik

terlambat

Kinerja operasi yang baik dan jelas
Tingkat penyesuaian tarif lebih rendah dari proyeksi Kinerja operasi yang baik dan jelas
Kesalahan perhitungan estimasi tarif Survei user affordability and willingness yang handal
7. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN
Risiko jaringan (1) Ingkar janji otoritas untuk membangun dan memelihara jaringan sesuai rencana Standar kinerja operasi dan pengawasan yang baik
Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas untuk membangun fasilitas penghubung Pemahaman kontrak yang baik oleh sektor publik
Risiko jaringan (3) Ingkar janji otoritas untuk tidak membangun fasilitas pesaing Pemahaman kontrak yang baik oleh sektor publik
8. RISIKO INTERFACE
Risiko interface (1) Ketimpangan kualitas pekerjaan dukungan pemerintah dan yang dikerjakan Badan Usaha Pekerjaan perbaikan oleh pihak yang mutu pekerjaannya lebih rendah Kontrak konstruksi dari pihak pemerintah maupun Badan Usaha harus selaras dalam kualitas pekerjaan
Risiko interface (2) Rework yang substantial terkait perbedaan standar / metode layanan yang digunakan Kesepakatan para pihak sedini mungkin tentang standar /metode yang akan diterapkan Kontrak konstruksi dari pihak pemerintah maupun Badan Usaha harus selaras dalam kualitas pekerjaan
9. RISIKO POLITIK
Mata uang asing tidak dapat dikonversi Mata uang asing tidak tersedia dan/atau tidak bisa dikonversi dari Rupiah ·    Pembiayaan domestik

·    Akun pembiayaan luar negeri

·    Penjaminan dari bank sentral

Mata uang asing tidak dapat direpatriasi Mata uang asing tidak bisa ditransfer ke negara asal investor ·    Pembiayaan domestik

·    Akun pembiayaan luar negeri

·    Penjaminan dari bank sentral

Risiko ekspropriasi Nasionalisasi/pengambilalihan tanpa kompensasi (yang memadai) ·    Mediasi, negosiasi

·    Asuransi Risiko Politik

·    Penjaminan pemerintah

Perubahan regulasi (dan pajak) yang umum Bisa dianggap sebagai risiko bisnis
Perubahan regulasi (dan pajak) yang diskriminatif dan spesifik Berbentuk kebijakan pajak oleh otoritas terkait (pusat atau daerah) ·    Mediasi, negosiasi

·    Asuransi Risiko Politik

·    Penjaminan pemerintah

Selain memiliki provisi kontrak yang jelas termasuk kompensasinya
Keterlambatan perolehan persetujuan perencanaan Hanya jika dipicu keputusan sepihak /tidak wajar dari otoritas terkait Provisi kontrak yang jelas termasuk kompensasinya
Gagal/terlambatnya perolehan persetujuan Hanya jika dipicu keputusan sepihak /tidak wajar dari otoritas terkait Provisi kontrak yang jelas termasuk kompensasinya Biasanya terkait isu selain perencanaan
10. RISIKO KAHAR (FORCE MAJEURE)
Bencana alam Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure politis Peristiwa perang, kerusuhan, gangguan keamanan masyarakat Asuransi, bila dimungkinkan
Cuaca ekstrim Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure berkepanjangan Jika di atas 6-12 bulan, dapat mengganggu aspek ekonomis pihak yang terkena dampak (terutama bila asuransi tidak ada) Setiap pihak dapat mengakhiri kontrak KPBU dan memicu terminasi dini Terutama bila asuransi tidak tersedia untuk risiko tertentu
11. RISIKO KEPEMILIKAN ASET
Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb Asuransi
Sumber: PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). 2015. Acuan Alokasi Risiko KPBU Indonesia. Indonesia: PT. PII.