Bab 2. Kajian Kebutuhan dan Kepatuhan

Bab 1. Pendahuluan
28/11/2017
Bab 3. Kajian Hukum dan Kelembagaan
28/11/2017

Kajian Kebutuhan

Rencana pengembangan proyek KPBU harus didasari dengan adanya kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud. Kebutuhan akan infrastruktur tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan kajian terhadap data-data sekunder yang menggambarkan:

  1. Dasar pemikiran teknis dan ekonomi rencana proyek KPBU;
  2. Proyek KPBU memiliki permintaan yang berkelanjutan serta ketidakcukupan layanan saat ini, baik secara kuantitas maupun kualitas;
  3. Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
  4. Potensi sumber daya alam; dan
  5. Proyek KPBU mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Kajian Kepatuhan

Rencana pengembangan proyek KPBU sektor pelabuhan harus sesuai dan selaras dengan rencana pengembangan Pemerintah maupun pemerintah daerah yang tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan yang ada.

  1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
    Mengkaji arahan pembangunan sektor transportasi laut terutama target-target capaian yang ingin dicapai serta bagaimana rencana proyek KPBU dapat memberikan kontribusi terhadap indikator-indikator yang ingin dicapai dalam RPJPN di sektor transportasi laut.
  2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
    Mengkaji arahan pembangunan sektor transportasi khususnya sistem pelabuhan, terutama target nasional di sektor pelabuhan dan bagaimana kondisi penganggaran yang ada. Sejauh mana kesesuaian proyek KPBU terhadap rencana nasional yang ada tersebut. Selain itu juga arahan prioritas daerah dalam konteks nasional dapat menjadi bahan kajian, seperti misalnya arahan kabupaten/kota yang menjadi bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN), Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dan sebagainya.
  3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
    Mengkaji kesesuaian rencana proyek KPBU dengan rencana pembangunan pada daerah di mana lokasi proyek KPBU tersebut berada. Kajian ini bertujuan agar proyek KPBU dapat harmonis dan saling mendukung dengan rencana pembangunan di daerah.
  4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
    Mengkaji peran kabupaten/kota dalam lingkup provinsi sehingga diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai.
  5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
    Mengkaji peran wilayah perencanaan terhadap kabupaten/kota serta rencana pengembangan sistem kepelabuhan di wilayah perencanaan tersebut. Rencana pengembangan wilayah juga akan sangat bermanfaat untuk menguatkan pentingnya pengembangan infrastruktur dan pengelolaan pelabuhan.
  6. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan Rencana Induk Pelabuhan
    Mengkaji kesesuaian pelabuhan yang akan dikerjasamakan dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan Rencana Induk Pelabuhan, termasuk hierarki pelabuhan yang akan dikerjasamakan tersebut.
  7. Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada)
    Mengkaji visi, rencana atau kebijakan strategis daerah di sektor transportasi laut serta bagaimana proyek KPBU dapat menjawab permasalahan dalam pengembangan pelabuhan yang tertuang dalam Jakstrada tersebut.
  8. Rencana Strategis Sektor Terkait Lain
    Mengkaji keterkaitan antara rencana proyek KPBU dengan rencana pengembangan sektor lainnya sehingga dapat teridentifikasi potensi integrasi rencana antar sektor.
  9. Kesimpulan
    Menyimpulkan kesesuaian proyek KPBU dengan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan yang telah dibahas diatas.