Bab 3. Kajian Hukum dan Kelembagaan

Bab 2. Kajian Kebutuhan dan Kepatuhan
28/11/2017
Bab 4. Kajian Teknis
28/11/2017

Kajian Hukum

Kajian hukum bertujuan untuk memastikan bahwa rencana proyek KPBU sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

  1. Analisis Peraturan Perundang-undangan
    1. Peraturan KPBU
      Menjelaskan diperbolehkannya beserta persyaratannya melakukan KPBU untuk penyediaan infrastruktur, prinsip-prinsip dasar KPBU yang akan diterapkan dalam dalam proyek KPBU yang akan dilaksanakan, dan tahap-tahap penyiapan KPBU yang telah dilaksanakan. Beberapa aturan terkait adalah

      1. Peraturan Presiden No. 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dengan point-point penting:
        • Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang dsebut dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha
        • Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU adalah infrastrktur transportasi.
        • KPBU dapat melakukan kerjasama lebih dari satu jenis infrastruktur atau gabungan dari beberapa jenis infrastruktur.
        • Penentuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam skema KPBU dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di sektor infrastruktur yang dikerjasamakan.
        • PJPK menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana.
      2. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dengan point-point penting:
        • Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan panduan umum ini diantaranya mencakup penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan.
        • pelaksanaan KPBU terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:
          1. Tahap Perencanaan;
          2. Tahap Penyiapan; dan
          3. Tahap Transaksi.
    2. Peraturan Sektor Pelabuhan
      1. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
        Poin-poin penting yang perlu dikaji berdasarkan UU ini adalah

        • Penyelenggara pelabuhan terdiri atas:
          1. Otoritas Pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersil; dan
          2. Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
        • Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.
        • Kesesuaian rencana Proyek KPBU Pelabuhan dengan Tatanan Kepelabuhanan Nasional.o Ruang lingkup kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan.
        • Lokasi pelabuhan merupakan suatu wilayah tertentu di daratan atau di perairan yang ditetapkan oleh Menteri menjadi pelabuhan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta memenuhi persyaratan kelayakan teknis dan lingkungan
      2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015
        Poin-poin penting yang perlu dikaji berdasarkan peraturan pemerintah ini adalah

        • Kesesuaian rencana Proyek KPBU Pelabuhan dengan Tatanan Kepelabuhanan Nasional.
        • Ruang lingkup kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kelepabuhanan.
        • Ketentuan pemberian konsesi dan bentuk lainnya.
        • Persyaratan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan.
        • Ketentuan dan pedoman penetapan rencana lokasi pelabuhan.
      3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 414 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
        • Kajian dilakukan terhadap kesesuaian pelabuhan yang akan dibangun terhadap hierarki pelabuhan laut serta proyeksi lalu lintas muatan yang tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
      4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi.
        • Kajian dilakukan terhadap tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha pada sektor perhubungan.
      5. Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2015 Tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 166 Tahun 2015.
        Poin-poin penting yang perlu dikaji berdasarkan peraturan menteri ini adalah

        • Mekanisme identifikasi dan penetapan kegiatan pengusahaan di pelabuhan berdasarkan kerjasama dengan badan usaha pelabuhan.
        • Mekanisme kerjasama pengusahaan di pelabuhan atas prakarsa badan usaha pelabuhan  (untuk unsolicited project)
        • Bentuk kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha pelabuhan di bidang kepelabuhanan
        • Tatacara pemberian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya
        • Pemutusan atau pengakhiran perjanian konsesi dan bentuk kerjasama lainnya.
    3. Peraturan Terkait Pendirian Badan Usaha
      Berisikan kajian tentang pendirian badan usaha sebagai badan usaha pelaksana proyek KPBU. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendirian Badan Usaha Pelabuhan sebagai badan usaha pelaksana pada sektor pelabuhan sekurang-kurangnya adalah:

      1. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
      2. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaranc.
      3. PP No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015.
    4. Peraturan Terkait Lingkungan
      Berisi kajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan aspek lingkungan dan dilakukan penetapan tingkat kajian lingkungan yang perlu dilakukan terkait dengan besaran proyek KPBU yang akan dilakukan, apakah AMDAL, UKL/UPL atau Izin Lingkungan. Peraturan tersebut antara lain:

      1. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
      2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
      3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2015 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
    5. Peraturan Terkait Pembiayaan Daerah
      Sub-bab ini akan membahas beberapa peraturan terkait pembiayaan infrastruktur, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011.
    6. Peraturan Terkait Pengadaan
      Sub-bab ini akan membahas beberapa peraturan terkait pengadaan terutama untuk menentukan tapahan proses pengadaan, apakah pengadaan dilakukan secara satu tahap atau dua tahap dengan melihat spesifikasi keluaran proyek KPBU.
      Beberapa peraturan yang perlu dikaji adalah:

      1. Peraturan Kepala LKPP No. 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
    7. Peraturan Terkait Penanaman Modal
      Berisikan kajian mengenai kesesuaian proyek KPBU sektor kepelabuhanan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Berdasarkan peraturan presiden tersebut, batas kepemilikan modal asing untuk bidang usaha penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair terminal curah kering dan terminal Ro-Ro) maksimal sebesar 49% (maksimal 95% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)
    8. Peraturan Terkait Persaingan Usaha
      Berisikan kajian kesesuaian proyek KPBU sektor kepelabuhanan dengan peraturan persaingan usaha diantaranya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan pelaksanaannya.
    9. Peraturan Terkait Ketenagakerjaan
      Dalam kegiatan pengusahaan pelabuhan dapat menimbulkan hubungan ketenagakerjaan. Dalam kajian ini berisikan kesesuaian Proyek KPBU kepelabuhanan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
    10. Peraturan Terkait Pengadaan Tanah
      Penyediaan infrastruktur kepelabuhanan merupakan bagian dari jenis infrastruktur  dalam peraturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam kajian ini dianalisa kesesuaian proyek KPBU dengan peraturan-peraturan berikut:

      1. UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
      2. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015.
      3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana teleah diuban dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2015.
      4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
      5. Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
    11. Peraturan Terkait Pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah
      Pada bagian ini dianalisa kemungkinan pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah dalam Proyek KPBU berdasarkan:

      1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolan Barang Milik Negara/Daerah
      2. Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
      3. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.
    12. Peraturan Terkait Dengan Pembiayaan Proyek KPBU
      Berisikan kajian mengenai kemungkinan pembiayaan Proyek KPBU Kepelabuhanan mengacu pada bentuk kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha pelabuhan di bidang kepelabuhanan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2015 Tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 166 Tahun 2015.
    13. Peraturan Terkait Tarif
      Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap penentuan dan penetapan tarif pada pengusahaan kepelabuhanan. Analisa dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 95 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Harga Jual (Charge) Jasa Kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
    14. Peraturan Terkait Perpajakan
      Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya yang berkaitan langsung dengan pengusahaan kepelabuhanan oleh Badan Usaha. Pada bagian ini diharapkan dapat teridentifikasi kemungkinan pemberian insentif perpajakan kepada Badan Usaha.
    15. Peraturan Terkait Dukungan Pemerintah
      Dalam pelaksanaan skema KPBU, Pemerintah dapat memberikan dukungan pemerintah terhadap badan usaha pelaksana dalam pelaksanaan KPBU. Berkaitan dengan pemberian dukungan pemerintah atas sebagian biaya konstruksi, perlu dilakukan analisa terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2012 Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Infrastruktur.
    16. Peraturan Terkait Jaminan Pemerintah
      Dalam pelaksanaan skema KPBU, pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah dalam bentuk penjaminan infrastruktur. Jaminan pemerintah dapat diberikan oleh Menteri Keuangan melalui PT.Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) selaku badan usaha penjaminan infrastruktur. Jaminan pemerinah diberikan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam APBN.
      Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap Proses pemberian jaminan pemerintah oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang diatur dalam:

      1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; dan
      2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
  2. Risiko Hukum dan Strategi Mitigasi
    Menguraikan isu-isu hukum yang berpotensi memberikan pengaruh/dampak pada penyiapan, transaksi, maupun pelaksanaan proyek KPBU, serta menjabarkan strategi mitigasi untuk meminimalisasi kemungkinan terjadi dan besaran dampaknya. Misalnya, resiko yang diakibatkan dari diterbitkannya peraturan baru.
  3. Kebutuhan Perijinan
    Pada sub-bab ini akan diuraikan perijinan-perijinan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek KPBU serta rencara strategi untuk memperoleh perijinan-perijinan tersebut, baik perijinan sebelum proses pengadaan maupun setelah proses pengadaan. Sebagai contoh adalah perijinan AMDAL, Izin Lingkungan, Surat Penetapan Lokasi dari Gubernur, persetujuan prinsip dukungan dan/atau jaminan pemerintah (jika dibutuhkan), dan sebagainya yang diperlukan sebelum proses pengadaan. Sementara Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya diperlukan setelah proses pengadaan dan penandatangan kerjasama.
  4. Rencana dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Peraturan dan Hukum
    Rencana dan jadwal pemenuhan persyaratan peraturan dan hukum disesuaikan dengan rencana dan jadwal penyiapan, transaksi, serta pelaksanaan proyek KPBU.

Kajian Kelembagaan

  1. Analisis Kewenangan PJPK
    Pada bagian ini dilakukan analisa mengenai kewenangan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN/Direksi BUMD sebagai PJPK dalam melaksanakan KPBU. Berdasarkan Pasal 82 Ayat (4) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.
  2. Pemetaan Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping)
    Dalam sub-bab ini akan diuraikan struktur kelembagaan kerjasama termasuk peran dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga terkait.

    1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab PJPK serta apa yang perlu disiapkan oleh PJPK, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    2. Tim KPBU
      Berisikan penjelasan mengenai pembentukan Tim Teknis KPBU berdasarkan Surat Penetapan/Surat Keputusan dari PJPK, menguraikan tugas dan tanggung jawab Tim KPBU, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    3. Badan Usaha Pelaksana (Special Purpose Company – SPC)
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab SPC, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    4. Pemerintah Daerah
      Pemerintah daerah mempunyai peran, tugas, dan wewenang sebagai berikut:

      1. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya.
      2. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan;
      3. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
      4. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
      5. membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan;
      6. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;g. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan
      7. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus.
    5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
      Menguraikan peranan DPRD dalam tupoksinya untuk urusan legislasi, penganggaran dan pengawasan. Peranan DPRD ini perlu dimasukkan karena proyek KPBU akan menyangkut masalah penganggaran daerah dan juga penetapan tarif. Menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    6. PT. Pelindo
      Menguraikan peran pengelola pelabuhan eksisting, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    7. Badan Regulator 
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab Badan Regulator apabila memang akan dibentuk. Perlu diuraikan pula mengenai siapa saja anggota Badan Regulator serta siapa yang akan mengesahkan keberadaan badan ini. Menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    8. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) apabila proyek KPBU yang direncanakan memerlukan Jaminan Pemerintah.
    9. Badan Lainnya
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab badan-badan atau lembaga-lembaga lain yang akan terlibat dalam proyek KPBU yang direncanakan.
  3. Perangkat Regulasi Kelembagaan
    Berdasarkan analisa terhadap peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dan Tim KPBU, pada bagian ini dilakukan analisa kebutuhan regulasi untuk mendukung peran dan tanggungjawab lembaga terkait sebagaimana dimaksud.
  4. Kerangka Acuan Pengambilan Keputusan
    Berdasarkan analisa terhadap peraturan perundang-undangan serta peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, pada bagian ini dilakukan analisa kerangka acuan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan Proyek KPBU.