Latar Belakang

Tujuan Toolkit KPBU
23/11/2017

Pemerintah memahami dan berkepentingan agar pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Pengembangan kawasan industri adalah realisasi dari maksud membangun struktur industri yang kokoh serta mendorong perkembangan ke seluruh wilayah Indonesia. Kawasan Industri (KI) adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapai dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Oleh karenanya kemudahan pembangunan kawasan industri dapat mengurangi dampak lingkungan yang merugikan dan mempercepat pemenuhan kebutuhan barang melalui penggunaan barang dalam negeri. Dampak atau Outcome percepatan pembangunan kawasan industri adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang diperlukan sehubungan dengan pertambahan penduduk menuju kondisi bonus demografi – dimana usia produktif akan mendominasi penduduk Indonesia.

Dengan demikian, dari sisi pemerintah, peran pembangunan KI sejalan dengan maksud peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru. Untuk itu pemerintah berkepentingan melakukan percepatan serta peningkatan intensitas pembangunan perindustrian melalui pembukaan KI yang lebih luas dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Tantangan dari sisi kependudukan, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah usia angkatan kerja (15 – 64 tahun) mencapai sekitar 70%, sedang 30% penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 64 tahun) yang akan terjadi pada tahun 2020-2030. Dengan demikian pada perioda tersebut, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, yang berarti bahwa sekitar 10 orang usia produktif akan  menanggung 3-4 usia tidak produktif.

Data statistik kependudukan menjelaskan bahwa tenaga kerja yang terserap di sektor industri adalah seperti pada tabel di bawah ini:

Peran penyerapan tenaga kerja pada sektor industri sebesar 13,33% pada kecenderungan perkembangan penduduk perkotaan semakin intensif menjelaskan bahwa tuntutan peningkatan lapangan pekerjaan di sektor ini sudah semakin besar.

Kedua data tersebut menjelaskan bahwa kepentingan pemerintah untuk menggalakkan sektor industri agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi sudah sangat mendesak. Kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2014-2019 adalah mengembangkan kawasan industri di luar Pulau Jawa. Namun tantangan utama Pemerintah adalah membangun, sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin, KI yang diisi dengan fabrikan atau jenis industri yang memperkokoh rantai produksi nasional dan berdaya saing internasional. Untuk itu pemerintah perlu membuka diri penyertaan investasi swasta dalam pengembangan KI, salah satunya melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam pengembangan KPBU untuk bidang usaha infrastruktur kawasan industri, maka pihak Badan Usaha akan bekerja sama dengan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Institusi yang dapat menjadi PJPK dalam proyek KPBU Sektor Kawasan Industri adalah Menteri Perindustrian, Gubernur, Walikota atau Bupati. Pihak swasta yang berminat bisa merespons penawaran KPBU Kawasan Industri dari PJPK (solicited) atau mengusulkan pengembangan KI yang sudah menjadi program Pemerintah untuk dilaksanakan melalui skema KPBU (unsolicited).

Untuk itu, pemerintah mendukung dengan penyiapan data dan informasi yang diperlukan untuk menilai besaran usaha industri yang berpotensi mengisi kawasan industri yang akan dikembangkan tersebut. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan industri, perlu mempertimbangkan:

  1. Kesediaan anchor industries yang akan bertempat di kawasan industri sejak awal pembukaan untuk memastikan prasarana dan sarana yang perlu dibangun lebih dulu;
  2. Kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, utamanya:
    1. Kesesuaian dengan regulasi terkait penataan ruang;
    2. Kesesuaian dengan regulasi terkait perijinan kawasan industri, antara lain: ijin usaha kawasan industri dan perluasan kawasan industri, maupun regulasi terkait investasi (dalam dan luar negeri) terkait usaha kawasan industri dan perluasan kawasan industri.
  3. Kesesuaian dengan target capaian jenis industri tertentu yang sudah didukung pemerintah dan keberlanjutannya dapat diandalkan;
  4. Dukungan prasarana dan sarana yang dapat diterima dari pihak ketiga (pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, asosiasi usaha, maupun lembaga dunia yang membutuhkan pembangunan industri yang ramah lingkungan dan/atau minimum dalam hal resiko akibat potensi membahayakan masyarakat).

Persyaratan teknis terkait prasarana, sarana dan fasilitas/utilitas lain yang perlu disiapkan serta tata cara pembangunan dan standar yang digunakan, maupun hal yang lebih rinci mengenai jenis industri dan kesesuaian dan atau rekomendasi kelompok industri yang dapat dikembangkan akan dibahas lebih rinci sesuai kebutuhan kegiatan ini.

Oleh karenanya, penyusunan toolkit KPBU Infrastruktur Kawasan Industri ini menjadi upaya untuk mempermudah pemahaman serta pelaksanaan KPBU Kawasan Industri.