Bab 4. Kajian Teknis

Bab 3. Kajian Hukum dan Kelembagaan
23/11/2017
Bab 5. Kajian Ekonomi dan Komersial
23/11/2017

Kondisi Eksisting

Sub-bab kondisi eksisting ini ditujukan untuk menguraikan kondisi penyelenggaraan perindustrian, khususnya penyelenggaraan kawasan industri, di wilayah perencanaan. Beberapa kondisi eksisting yang perlu diuraikan diantaranya meliputi:

  1. Kondisi Geografis Lokal
    Menceritakan kondisi geografis lokal secara umum wilayah kabupaten/kota sampai dengan kondisi geografis di lokasi rencana  pengembangan kawasan industri yang dimaksud.
  2. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya
    Kondisi sosial ekonomi dan budaya mnerupakan faktor penting untuk melihat potensi kebutuhan penyediaan kawasan industri. Beberapa kondisi sosial ekonomi yang perlu ditinjau antara lain :

    • Struktur penduduk menurut mata pencarian dan pendidikan
    • Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus BPS tahun terakhir
    • Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga
    • PDRB dan Ceruk Perindustrian
    • Pola pertumbuhan PDRB
    • Proyeksi PDRB
  3. Kondisi Perindustrian dan Kawasan Industri Eksisiting
    Menjelaskan mengenai keadaan sektor perindustrian secara umum, kemudian keadaan kawasan industri dan usaha industri yang ada dan berada di dalam kawasan industri maupun yang berada di luar kawasan industri, jumlah, tipe usaha industri,luas tanah terpakai dan kapasitas luas kawasan industri, lokasi dan kondisi kawasan industri yang ada saat ini.

Tinjauan Tata Ruang

Tinjauan tata ruang berisikan mengenai kondisi eksisting tata ruang wilayah kabupaten/kota bersangkutan dan juga secara lebih mendetail di rencana lokasi kawasan industri yang akan dikerjasamakan. Tinjauan tersebut meliputi:

  • Struktur dan pola tata ruang
  • Rencana detil tata ruang
  • Peraturan zonasi
  • Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
  • Rencana pengembangan

Dalam kajian ini perlu disimpulkan bagaimana kesesuaian rencana lokasi kawasan industri yang akan dikerjasamakan dilihat dari aspek tata ruang

Aspek Utilitas

Pada bagian ini diuraikan mengenai kondisi utilitas di wilayah kabupaten/kota bersangkutan secara umum dan juga kondisi utilitas di rencana lokasi kawasan industri. Kajian tersebut meliputi:

  1. Sumber Tenaga Listrik
    Menguraikan ketersediaan pasokan listrik secara umum dan juga di wilayah lokasi kawasan industri, sehingga dapat disimpulkan kesiapan utilitas listrik untuk pengembangan fasilitas kawasan industri (infrastruktur dasar kawasan industri) yang akan dikerjasamakan.
  2. Sumber Air Bersih
    Menguraikan sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat secara umum, termasuk juga cakupan lokasi pelayanan air minum perpipaan yang ada. Akan sangat baik jika disampaikan dalam bentuk peta.
  3. Pengelolaan Limbah
    Menguraikan sistem pengelolaan limbah cair dan limbah padat yang saat ini berlangsung di wilayah perencanaan, termasuk juga cakupan pelayanan, sistem pengelolaan, sistem pembuangan limbah, dan sebagainya.
  4. Sistem Transportasi
    Menguraikan sistem transportasi yang tersedia dil wilayah perencanaan, termasuk didalamnya sistem transportasi berupa angkutan kota, bis, MRT, LRT, dan sebagainya bila ada.

Kajian Kebutuhan

Dalam sub-bab ini diuraikan kebutuhan akan infrastruktur perindustrian berupa kawasan industri ) berdasarkan proyeksi penduduk berdasarkan umur, ketersediaan fasilitas perindustrian khususnya yang terkait kawasan industri, ketersediaan usaha industri dan kawasan industri saat ini, potensi penyerapan tenaga terampil, dan sebagainya.

  1. Proyeksi Penduduk
    Bagian ini menguraikan proyeksi penduduk berdasarkan umur
  2. Potensi Angkatan Kerja.
    Menjelaskan tentang perimbangan antara jumlah usaha industri dan kawasan industri dengan jumlah penduduk, serta angkatan kerja di wilayah tersebut.
  3. Kebutuhan Penambahan Kapasitas Produksi
    Dengan berbagai metoda dapat didekati guna mengetahui kebutuhan penambahan kapasitas produksi. Hal ini dapat didekati dengan kecenderungan pertumbuhan secara time-series disandingkan dengan kapasitas terpasang. Maka bila kapasitas terpasang lebih kecil dari pertumbuhan permintaan maka selisihnya adalah peluang penambahan kapasitas terpasang yang berarti investasi baru.
  4. Potensi Penyerapan Kawasan Industri Yang dikerjasamakan
    Dengan memperoleh informasi kapasitas dari jenis usaha industri disekitar kawasan industri yang dikerjasamakan, termasuk informasi dari kawasan industri yang sudah ada, maka dapat diperkirakan daya serap kawasan industri yang akan dikerjasamakan dalam rangka menyerap kapasitas terpasang untuk memenuhi permintaan akibat pertumbuhan permintaan barang jadi hasil industri.
  5. Dukungan Masyarakat dan Dunia Usaha
    Menjelaskan tentang adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/industri terhadap kebutuhan adanya kawasan industri (tempat beroperasinya usaha industri).

Rancang Bangun Awal

Dalam sub-bab ini akan diuraikan rencana induk kawasan industri berikut rancang bangun awal kondisi tapak infrastruktur perindustrian – kawasan industri yang akan dikerjasamakan, mulai dari desain sampai dengan serah terima aset. Hal-hal yang perlu dikaji dan diuraikan dalam sub-bab ini adalah seperti di bawah ini.

  1. Jenis, Besaran Usaha Industri dan Kawasan Industri
    Pada bagian ini menceritakan jenis industri atau kategori industri berikut skala pelayanan kawasan industri yang akan dikerjasamakan.
  2. Visi dan Misi Kawasan Industri
    Pada bagian ini diuraikan visi dan misi Kawasan Industri.
  3. Lokasi Kawasan Industri
    Pada bagian ini diuraikan tentang lokasi kawasan industri secara detail, termasuk peta lokasi. Dijelaskan juga mengenai pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti:

    • Mengacu pada Rencana Indusk Pengembangan Industri
    • Mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota dan peraturan pelaksanaannya
    • Mengacu pada peraturan zonasi.
    • Mengacu pada perundangan tentang pencemaran air.
    • Mengacu pada perundangan tentang baku mutu kebisingan.
    • Mengacu pada perundangan tentang pencemaran udara.
  4. Daya Tampung dan Tahapan Pengembangan
    Pada bagian ini diuraikan perkiraan jumlah pekerja (buruh) dan tenaga manajemen industri yang akan ditampung di Kawasan Industri ybs. Serta tahaan pengembangnnya.
  5. Lahan, Prasarana Dasar, Prasarana Penunjang dan Prasarana Kawasan Industri
    1. Lahan
      Dijelaskan luas lahan dan batas-batasnya serta lokasinya  dalam wilayah administrasi pemerintahan. Baik dijelaskan juga yang sudah dikuasai dari total luas yang akan dikuasai.
    2. Prasarana Dasar
      Perusahaan kawasan industri wajib menydiakan prasarana dasar, dan dirincikan uraian kuantitas, kualitas dan spesifikasi berikut pengadaannya. Prasarana dasar terdiri dari sbb:

      1. instalasi pengolahan air baku;
      2. instalasi pengolahan air limbah;
      3. saluran drainase;
      4. instalasi penerangan jalan; dan
      5. jaringan jalan.
    3. Prasarasana Penunjang di dalam Kawasan Industri
      Pemerintah dan atau pemerintah daerah perlu menyediakan prasarana penunjang. Perusahaan Kawasan Industri dapat membangun prasarana penunjang, berupa:

      1. perumahan;
      2. pendidikan dan pelatihan;
      3. penelitian dan pengembangan;
      4. kesehatan;
      5. pemadam kebakaran; dan
      6. tempat pembuangan sampah.
        Dengan demikian, perusahaan kawasan industri perlu berkoordinasi dengan pemerintah/pemerintah daerah untuk penyesuaian penyediaan prasarana penunjang.
    4. Prasarana
      Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyediakan prasarana sbb:

      1. jaringan energi dan kelistrikan;
      2. jaringan telekomunikasi;
      3. jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku;
      4. sanitasi; dan
      5. jaringan transportasi.
        Dengan demikian perlu dijelaskan kapasitas dan keadaan prasarana tersebut serta memastikan bahwa kawasan industri bisa berkerja dengan baik sesuai tahapan pengembangannya.
        Kehandalan layanan prasarana yang disediakan oleh pemerintah pun perlu diuraikan untuk mitigasi bila kehandalannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Spesifikasi Keluaran

Spesifikasi Keluaran adalah standar minimum yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana dalam pengelolaan kawasan industri selama periode kerjasama. Beberapa hal yang dapat menjadi indikator spesifikasi keluaran misalnya adalah:

  1. Sumber daya listrik yang akan digunakan serta besarannya;
  2. Sistem penyediaan air bersih serta pengelolaan air limbah dan persampahan yang akan diterapkan;
  3. Sistem komunikasi dan informatika yang dapat diakses.
  4. Kapasitas atau daya tampung kawasan;
  5. Standar bangunan yang akan dibangun;
  6. Standar jalan dalam kawasan industri;
  7. Dan sebagainya