Bab 2. Kajian Kebutuhan dan Kepatuhan

Bab 1. Pendahuluan
23/11/2017
Bab 3. Kajian Hukum dan Kelembagaan
23/11/2017

Analisis Kebutuhan

Permasalahan dan kebutuhan pengembangan KI secara umum harus dapat diuraikan secara jelas. Perlu digambarkan kondisi KI yang ada serta potensi KI yang dibutuhkan serta mengidentifikasi segala permasalahan dan kekurangannya. Untuk mengidentifikasi permasalahan dimaksud, maka beberapa pertanyaan berikut ini harus sudah dapat dijawab pada tahapan Prastudi Kelayakan ini.

  1. Kondisi Eksisting KI
    Menjelaskan kondisi eksisting KI secara umum di Indonesia yang antara lain meliputi:

    • Jumlah KI yang ada serta peruntukannya
    • Kualitas pelayanan KI yang ada saat ini
    • Manfaat KI selama ini terhadap kemajuan perindustrian
    • Pembiayaan penyelenggaraan KI.
    • Dan lain-lain yang dianggap perlu
  2. Prioritas Pengembangan KI
    Menjelaskan mengenai prioritas dan strategi Pemerintah dan Pemda dalam pengembangan KI, yang dapat dilihat juga dari rencana pengembangan wilayah (RTRW, RPJMN, dan sebagainya).
  3. Inisiatif Pemerintah/Pemerintah Daerah
    Menjelaskan apa saja inisiatif Pemerintah/Pemda dalam menyelenggarakan KI di wilayah perencanaan, termasuk misalnya alokasi anggaran dan program apa saja yang sedang atau akan dijalankan, dan lain sebagainya.
  4. Kebutuhan Pengembangan KI
    Menjelaskan sebuah kesimpulan dari hasil analisis sebelumnya (kondisi eksisting, prioritas pengembangan dan inisiatif Pemerintah/Pemda) berupa dibutuhkannya pengembangan KI di wilayah perencanaan.

Kriteria Kepatuhan

Kajian kepatuhan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian rencana pengembangan Kawasan Industri ABCD dengan rencana-rencana, program-program, dan kebijakan-kebijakan yang ada. Dalam sub-bab Kriteria Kepatuhan, dokumen Pra-Studi Kelayakan harus dapat menjelaskan mengenai hal-hal berikut:

  1. Siapakah yang akan menjadi PJPK dan apa dasar hukumnya.
  2. Adakah peraturan yang mendukung atau sebaliknya melarang pelaksanaan pengembangan Kawasan Industri ABCD melalui skema KPBU?
  3. Apa saja rencana pengembangan KI yang terdapat di dalam RPJMN dan/atau Renstra Kementerian Perindustrian?
  4. Apa saja rencana pengembangan KI yang terdapat di dalam RPJMD Provinsi?
  5. Apa saja rencana pengembangan KI yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten/Kota bersangkutan?
  6. Apa saja rencana pengembangan KI yang terdapat di dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM?
  7. Dari aspek tata ruang, perlu dikaji kesesuaian lokasi Kawasan Industri ABCD terhadap perencanaan tata ruang wilayah sehingga diharapkan lokasi yang diusulkan tidak melanggar fungsi kawasannya.
  8. Apa saja rencana pengembangan KI yang terdapat di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersangkutan?

Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian terhadap perencanaan yang telah diuraikan diatas, maka dalam sub-bab ini harus bisa menjelaskan sejauh mana kesesuaian rencana proyek KPBU pengembangan Kawasan Industri ABCD yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta peraturan dan perencanaan yang ada.