Bab 9. Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan atau Jaminan Pemerintah

Bab 8. Kajian Risiko
03/12/2017
Bab 10. Kajian Hal-hal yang Perlu Ditindaklanjuti
03/12/2017

Bab ini menguraikan kebutuhan Dukungan Pemerintah serta cakupan kebutuhan Jaminan Pemerintah berdasarkan hasil kajian ekonomi dan komersial serta kajian risiko, proses dan strategi untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, serta kajian kesiapan proyek untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah.

Kajian Kemampuan PJPK

Dilihat dari tugas dan tanggungjawab PJPK dalam proyek KPBU, maka dalam Pra-studi Kelayakan ini perlu dikaji sejauh mana kapasitas kemampuan PJPK baik dari sisi keuangan maupun sumber daya manusianya.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas PJPK dalam melaksanakan proyek KPBU ini perlu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan ataupun bantuan teknis.

Dalam sub-bab ini perlu dikaji kemampuan keuangan PJPK yang dikaji dari kondisi keuangan daerah (bila PJPK-nya Bupati/Walikota) atau keuangan perusahaan (bila PJPK merupakan BUMN/BUMD/BLUD).

Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah

Pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk VGF (Viability Gap Fund) diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 dimana disebutkan bahwa Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek Kerja Sama. Proyek yang dapat diberikan dukungan kelayakan memiliki total biaya investasi paling kurang senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

VGF diberikan dalam bentuk tunai sebagai bagian dari biaya konstruksi dengan porsi yang tidak mendominasi keseluruhan biaya konstruksi (maksimal 49%).

Dalam sub-bab ini diuraikan pemenuhan kriteria untuk mendapatkan VGF. Beberapa hal yang perlu dijawab dalam sub-bab ini diantaranya adalah:

  • Apakah proyek secara ekonomi layak namun secara finansial belum layak?
  • Apakah proyek didasarkan pada “prinsip pengguna membayar”
  • Apakah pemilihan investor swasta dilakukan melalui proses tender yang terbuka dan kompetitif dibawah skema KPBU?
  • Apakah draft perjanjian kerjasama telah memuat skema peralihan aset dan/ atau manajemen aset dari investor ke PJPK pada akhir masa konsesi?
  • Apakah dalam studi kelayakan telah menunjukkan :
    1. Alokasi risiko yang optimal antara investor dan PJPK
    2. Menyimpulkan bahwa proyek layak secara ekonomis dan akan layak secara finansial apabila diberikan VGF
  • Apakah sektor yang akan di-KPBU-kan termasuk dalam sektor yang disebutkan dalam Perpres No. 38 tahun 2015?

Kajian Kebutuhan Jaminan Pemerintah

Jaminan Pemerintah juga dapat diberikan kepada proyek infrastruktur dengan tujuan untuk mengurangi risiko yang dibebankan kepada Badan Usaha. Jaminan Pemerintah ini diberikan oleh Menteri Keuangan dan/atau Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Penyediaan fasilitas Jaminan Pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.

Fasilitas dapat disediakan untuk proyek KPBU prioritas ataupun proyek KPBU lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri diatas. Jenis fasilitas yang disediakan meliputi:

  1. Fasilitas Penyiapan Proyek, yang meliputi:
    • penyiapan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan
    • penyiapan kajian dan/ atau dokumen pendukung untuk Kajian Akhir Prastudi Kelayakan
  2. Fasilitas Pendampingan Transaksi, yang meliputi:
    • pelaksanaan pengadaan Badan Usaha
    • pelaksanaan penandatanganan Perjanjian KPBU
    • perolehan pembiayaan untuk Proyek KPBU (financial close), sepanjang merupakan bagian dari tanggung jawab yang dialokasikan kepada PJPK berdasarkan Perjanjian KPBU.