Bab 5. Kajian Hukum dan Kelembagaan

Bab 4. Kajian Ekonomi dan Komersial
03/12/2017
Bab 6. Kajian Lingkungan dan Sosial
03/12/2017

Kajian Hukum

  1. Analisis Peraturan Perundangan
    • Undang-undang Keolahragaan
    • Peraturan Pemerintah Daerah
    • Peraturan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
    • Peraturan Sektor Keolahragaan
    • Peraturan terkait pendirian badan usaha
    • Peraturan terkait lingkungan
    • Peraturan terkait pengadaan badan usaha
    • Peraturan terkait penanaman modal
    • Peraturan terkait persaingan usaha
    • Peraturan terkait ketenagakerjaan
    • Peraturan terkait pengadaan tanah
    • Peraturan terkait pemanfaatan barang milik negara/daerah
    • Peraturan terkait tarif
    • Peraturan terkait perpajakan
    • Peraturan terkait Dukungan Pemerintah
    • Peraturan terkait Jaminan Pemerintah
  2. Risiko Hukum dan Strategi Mitigasi
    Menguraikan isu-isu hukum yang berpotensi memberikan pengaruh/dampak pada penyiapan, transaksi, maupun pelaksanaan proyek KPBU, serta menjabarkan strategi mitigasi untuk meminimalisasi kemungkinan terjadi dan besaran dampaknya. Misalnya, risiko yang diakibatkan dari diterbitkannya peraturan baru.
  3. Kebutuhan Perizinan
    Pada sub-bab ini akan diuraikan perijinan-perijinan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek KPBU serta rencara strategi untuk memperoleh perijinan-perijinan tersebut, baik perijinan sebelum proses pengadaan maupun setelah proses pengadaan. Sebagai contoh adalah perijinan AMDAL, Izin Lingkungan, Surat Penetapan Lokasi dari Gubernur, persetujuan prinsip dukungan dan/atau jaminan pemerintah (jika dibutuhkan), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya diperlukan setelah proses pengadaan dan penandatangan kerjasama.
  4. Rencana dan Jadwal Peraturan dan Pemenuhan Persyaratan Hukum
    Rencana dan jadwal pemenuhan persyaratan peraturan dan hukum disesuaikan dengan rencana dan jadwal penyiapan, transaksi, serta pelaksanaan proyek KPBU.

Kajian Kelembagaan

Dalam sub-bab ini perlu dikaji instansi-instansi apa saja yang akan terlibat dalam KPBU yang dilengkapi dengan skema atau struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab dari masing-masing instansi tersebut.

Perangkat Regulasi Kelembagaan

Berdasarkan analisa terhadap peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dan Tim KPBU, pada bagian ini dilakukan analisa kebutuhan regulasi untuk mendukung peran dan tanggungjawab lembaga terkait sebagaimana dimaksud.

Kerangka Acuan Pengambilan Keputusan

Berdasarkan analisa terhadap peraturan perundang-undangan serta peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder) terkait diatas, pada bagian ini dilakukan analisa kerangka acuan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan Proyek KPBU. Perlu dijelaskan juga garis-garis sistem pelaporan maupun koordinasi diantara pemangku kepentingan tersebut.