Dokumen Pra-Studi Kelayakan

Penerima Manfaat Toolkit
03/12/2017
Ringkasan Eksekutif
03/12/2017

Dokumen Prastudi Kelayakan adalah dokumen yang disiapkan oleh PJPK yang penyusunannya dilaksanakan pada tahap penyiapan KPBU atau oleh Calon Pemrakarsa pada tahap persetujuan usulan KPBU atas Prakarsa Badan Usaha dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh surat persetujuan untuk melakukan Studi Kelayakan dari PJPK.

Dokumen Prastudi Kelayakan adalah dokumen yang disiapkan oleh PJPK yang penyusunannya dilaksanakan pada tahap penyiapan KPBU atau oleh Calon Pemrakarsa pada tahap persetujuan usulan KPBU atas Prakarsa Badan Usaha dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh surat persetujuan untuk melakukan Studi Kelayakan dari PJPK.

Dalam penyiapan kajian KPBU, Kementerian/Lembaga/Daerah dapat menentukan isi dan tingkat kedalaman Prastudi Kelayakan sesuai dengan kebutuhan di sektor masing-masing.

Penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan KPBU bertujuan untuk:

  1. menentukan sasaran dan kendala KPBU
  2. memastikan kesesuaian dengan peraturan perundangundangan
  3. mengkaji peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan
  4. mengkaji pilihan teknis serta ketersediaan teknologi dan barang/jasa yang dibutuhkan
  5. mengidentifikasi pilihan bentuk KPBU terbaik
  6. mengkaji manfaat ekonomi dan sosial dari rencana KPBU
  7. menyusun rencana komersial yang mencakup kajian permintaan (demand), industri (market), struktur pendapatan, dan keuangan
  8. memetakan risiko dan upaya mitigasi yang diperlukan
  9. mengidentifikasi awal atas dampak lingkungan dan sosial
  10. menetapkan persyaratan pelaksanaan KPBU, termasuk landasan hukum, dan tindak lanjut yang diperlukan berkaitan dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dan
  11. mengidentifikasi kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah
  12. menentukan berbagai permasalahan pokok dan hambatannya serta usulan untuk mengatasi permasalahan

Kajian yang dilakukan dalam dan isi dari Prastudi Kelayakan proyek KPBU sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.