BAB 5: KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN

BAB 4: KAJIAN NILAI MANFAAT UANG
18/12/2018
BAB 6: REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
18/12/2018

Kajian potensi pendapatan dan skema pembiayaan ini ditujukan untuk mengetahui:

  1. a. potensi pendapatan 
  2. b. kemampuan fiskal pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dalam melaksanakan KPBU; dan
  3. c. perkiraan bentuk dukungan pemerintah.

Sistematikan pembahasan Bab ini adalah seperti diuraikan di bawah ini.

KEMAMPUAN PENGGUNA MEMBAYAR

Dalam Studi Pendahuluan, kemampuan pengguna untuk membayar tidak dikaji melalui pelaksanaan Survai Kebutuhan Nyata (Real Demand Survey/RDS), namun akan mengacu pada data dan informasi sekunder yang terkait.

Untuk proyek pengembangan bandara, kajian dilakukan terhadap berbagai tarif yang berlaku saat penyusunan Studi Pendahuluan. Survey perlu dilakukan ke pengelola bandara yang akan dikembangkan untuk mengetahui data nyata. Tarif yang berlaku ini meliputi diantaranya tarif sewa parkir pesawat, tarif sewa ruang komersial, tarif parkir kendaraan, tarif kargo, sewa property dan berbagai potensi pendapatan lainnya. 

KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT

Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap kemampuan fiskal Pemerintah dalam membiayai pengembangan bandara. Kajian fiskal terutama dilakukan pada pembiayaan angkutan udara oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

Kajian kemampuan fiskal ini sangat penting karena skema pembiayaan yang bisa diterapkan dalam KPBU sektor Bandar Udara adalah skema availability payment (AP) dan / atau user payment (UP).

Perlu disampaikan trend pembiayaan Direktorat Bandara ( dan/atau Badan Usaha Bandara dan/atau Unit Penyelenggara Badan Usaha selama setidaknya 3 (tiga) tahun terakhir, dengan fokus pada pembiayaan Bandar Udara dan juga kendala serta potensi yang ada.

Dalam bagian terakhir sub-bab ini perlu diuraikan kesimpulan dan rekomendasi kemampuan fiskal tersebut.

KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH

Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Daerah dalam membiayai pengembangan bandara. Kajian fiskal terutama dilakukan dengan melihat historikal porsi pembiayaan di sektor angkutan udara oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Penyelenggara Bandar Udara atau badan lainnya.

Dalam kajian ini dillihat adanya potensi Pemerintah Daerah untuk melakukan investasi atau pembayaran AP.

Ketentuan mengenai pembayaran AP untuk KPBU oleh pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah.

Pada sub-bab ini dilakukan kajian terhadap rencana dan realisasi APBD selama setidaknya 3 (tiga) tahun terakhir.

Untuk analisis kemampuan fiskal dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/2016 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada formula sebagai berikut:

   

KF=((PAD+DAU+DBH+Otsus+Transfer Prov+LP)-BP)/
(Jumlah Penduduk Miskin)

KF : Kapasitas Fiskal
PAD : Pendapatan Asli Daerah
DBH : Dana Bagi Hasil
DAU : Dana Alokasi Umum
Otsus : Dana Otonomi Khusus
Transfer Prov : Transfer Pemerintah Provinsi ke Kabupaten /Kota (bernilai positif untuk Kabupaten /Kota dan bernilai negatif untuk Provinsi)
LP : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
BP : Belanja Pegawai

Dalam bagian terakhir sub-bab ini perlu diuraikan kesimpulan dan rekomendasi kemampuan fiskal pemerintah daerah tersebut.

POTENSI PENDAPATAN

Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap berbagai potensi pendapatan yang bisa didapatkan dalam kerjasama pengembangan bandara. Berbagai sewa fasilitas bendara dapat diuraikan dalam sub-bab ini. 

DUKUNGAN PEMERINTAH

Kajian dukungan pemerintah perlu dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Skema pengembalian investasi pada proyek pengembangan bandara perlu dikaji untuk mengetahui apakah proyek ini memerlukan dukungan pemerintah dalam bentuk viability gap funding/VGF, jaminan pemerintah dan/atau dukungan non-fiskal lainnya..

Kajian kebutuhan dukungan pemerintah ini dilakukan baik untuk dukungan finansial maupun dukungan non-fiskal, seperti misalnya kebutuhan dukungan peraturan, perijinan, dan sebagainya.