BAB 3: KAJIAN KEPATUHAN

BAB 2: KAJIAN KEBUTUHAN
18/12/2018
BAB 4: KAJIAN NILAI MANFAAT UANG
18/12/2018

Tujuan dari Kajian Kepatuhan adalah untuk menguraikan dan memastikan bahwa rencana proyek pengembangan Bandara ini sesuai dengan peraturan dan juga perencanaan di sektor pengembangan wilayah. 

Beberapa hal yang perlu dipastikan dalam Bab ini adalah: 

  1. 1. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam penentuan PJPK;
  2. 2. kesesuaian rencana proyek dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah dan/atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana bisnis BUMN/BUMD;
  3. 3. kesesuaian lokasi KPBU dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (apabila diperlukan sesuai kebutuhan pengembangan bandara yang akan dikerjasamakan); dan
  4. 4. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah (apabila diperlukan sesuai kebutuhan pengembangan bandara yang akan dikerjasamakan).

Sistematika pembahasan dan panduan isi dari masing-masing pembahasan diuraikan di bawah ini.

KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN

Beberapa kajian dan peraturan perundangan yang perlu dikaji meliputi:

  1. 1. Peraturan tentang KPBU (Perpres No. 38/2015 dan Permen PPN No. 4/2015)

Untuk memastikan bahwa infrastruktur yang akan dikerjasamakan termasuk dalam infrastruktur sosial dan ekonomi yang dapat di-KPBU-kan. 

  1. 2. Peraturan tentang angkutan udara

Untuk memastikan bahwa peraturan dan perundangan tentang angkutan udara mendukung proyek pengembangan bandara melalui kerjasama dengan swasta/badan usaha. 

  1. 3. Peraturan tentang lingkungan dan sosial

Untuk mengkaji secara umum dokumen lingkungan yang harus disiapkan untuk proyek yang sedang direncanakan. Peraturan utama yang diacu adalah UU No. 32/2009, PP No. 27/2012 dan Permen LH No. 17/2012. Apabila ada, dapat juga dikaji peraturan terkait lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

KAJIAN PENENTUAN PJPK

Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap berbagai peraturan yang mengatur tentang institusi atau lembaga yang bisa menjadi PJPK dalam proyek pengembangan bandara. 

Sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur tentang PJPK untuk pengembangan Bandara melalui skema KPBU, namun demian dapat dikaji lebih mendalam dalam Undang-undang tentang Penerbangan (UU No. 1 tahun 2009) terkait penyelenggaraan kebandarudaraan seperti misalnya kajian mengenai Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) ataupun Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) dan lainnya.

Dalam kajian ini diharapkan sudah dapat ditentukan lembaga yang akan menjadi PJPK dalam rencana proyek pengembangan bandara ini.

KAJIAN KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN

Kajian kesesuai dengan rencana pembangunan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek pengembangan bandara yang akan dilaksanakan melalui skema KPBU telah sesuai dengan rencana pembangunan daerah, khususnya rencana pengembangan angkutan udara. 

Beberapa dokumen perencanaan yang perlu dikaji meliputi diantaranya:

  1. 1. RPJMN 2015-2019

Untuk memastikan bahwa proyek KPBU yang direncanakan sesuai dengan rencana pengembangan terkait sektor angkutan, khususnya angkutan udara, di RPJMN dan dapat memberikan kontribusi pada pencapaian target RPJMN.

  1. 2. RPJMD Kabupaten/Kota bersangkutan

Untuk memastikan bahwa proyek KPBU yang direncanakan sesuai dengan rencana pengembangan terkait sektor angkutan udara di RPJMD Kabupaten/Kota tersebut dan dapat memberikan kontribusi pada pencapaian target atau sasaran RPJMD.

  1. 3. Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan

Untuk memastikan bahwa rencana proyek pengembangan bandara tersebut menjadi salah satu rencana strategis Ditjen Perhubungan Udara. Perlu dikaji juga kemungkinan-kemungkinan pengembangan bandara melalui skema kerjasama dengan swasta/ badan usaha.

  1. 4. Rencana Strategis SKPD Terkait Angkutan Udara di Kabupaten/Kota

Untuk memastikan bahwa pengembangan bandara menjadi salah satu program Pemerintah Daerah dan juga, bila ada, rencana Pemda di sektor angkutan udara.

Pada bagian sub-bab ini perlu disampaikan kesimpulan apakah rencana pengembangan bandara sudah sesuai dengan rencana pembangunan atau belum, dan bila belum, rekomendasi atau justifikasi apa yang bisa diberikan.

KAJIAN KESESUAIAN TATA RUANG

Kajian kesesuaian tata ruang ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa dapat dilakukan pengembangan atau pembangunan bandara di lokasi perencanaan. Kajian tata ruang dilakukan secara berjenjang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK).

Dalam kajian ini perlu dilihat apakah lokasi pengembangan bandara sesuai dengan peruntukannya dan dimungkinkan untuk dikeluarkan ijin-ijin terkait seperti Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, dan sebagainya.

KETERKAITAN ANTAR SEKTOR DAN WILAYAH

Pada sub-bab ini perlu diuraikan kaitan pengembangan bandara dengan sektor infrastruktur lainnya dan juga kaitan antar wilayah di sekitarnya. Beberapa hal yang perlu dikaji diantaranya meliputi:

  1. 1. Rencana pengembangan infrastruktur lain di wilayah perencanaan yang akan didukung/mendukung pengembangan Bandara (misalkan pengembangan pelabuhan, jalan tol, penyediaan air minum perpipaan, kawasan wisata dan sebagainya);
  2. 2. Dampak terhadap infrastruktur lain atau wilayah apabila proyek pengembangan bandara ini tidak dilaksanakan.