PENGANTAR

BAB 1: LATAR BELAKANG
18/12/2018

Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Infrastruktur Bandara ini diinisiasi oleh Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun BAPPENAS pada tahun 2018. Penyusunan toolkit ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan pedoman bagi para pemangku kepentingan terkait dengan suatu Proyek KPBU agar dapat memudahkan bagi para pemangku kepentingan terkait tersebut dalam menyusun Studi Pendahuluan yang benar, sejalan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Studi Pendahuluan adalah:

  1. 1. Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pada Pasal 22 ayat (1) dinyatakan bahwa pengadaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha harus disertai dengan studi pendahuluan.

Studi Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut harus memuat paling kurang:

  • • rencana bentuk KPBU;
  • • rencana skema pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
  • • rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian.

Pada Pasal 24 dinyatakan bahwa berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan konsultasi publik, maka Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menetapkan daftar usulan rencana KPBU.

  1. 2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pada Pasal 1 point 19 disampaikan bahwa Studi Pendahuluan adalah kajian awal yang dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu Infrastruktur tertentu serta manfaatnya, apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU.

Pada Pasal 6 diuraikan bahwa Studi Pendahuluan harus telah menetapkan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang bertindak sebagai PJPK.

Pada Pasal 14 ayat (3), dinyatakan bahwa berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah akan memutuskan lanjut atau tidak lanjut suatu rencana Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU.

Dalam Lampiran Bab II Point D, Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN/BUMD menganggarkan dana untuk kegiatan perencanaan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya penganggaran untuk kegiatan antara lain penyusunan Studi Pendahuluan dan pelaksanaan Konsultasi Publik.

Sementara pada Lampiran Bab II Poin H nomor 3, diuraikan bahwa Studi Pendahuluan merupakan dokumen yang harus dimiliki sebelum suatu rencana proyek diusulkan sebagai suatu proyek KPBU.

  1. Gambar 1. Posisi Studi Pendahuluan dalam Tahap Perencanaan KPBU

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyiapan Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Infrastruktur Bandara ini adalah:

  1. 1. Mempermudah para pemangku kepentingan dalam pemahaman dan penyiapan Studi Pendahuluan untuk suatu Proyek KPBU di sektor infrastruktur Bandara sesuai dengan Peraturan Menteri PPN No. 4 Tahun 2015.
  2. 2. Memperjelas penyusun Studi Pendahuluan dalam menentukan tingkat kedalaman kajian yang diperlukan dalam penyusunan Studi Pendahuluan

PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Pengembangan Bandara ini adalah:

  1. 1) Kementerian/lembaga/pemerintah daerah
  2. 2) Badan usaha pemrakarsa
  3. 3) Calon Badan Usaha Pelaksana/calon investor
  4. 4) Calon badan usaha penyiapan
  5. 5) Pemangku kepentingan lainnya

RUANG LINGKUP DAN BATASAN

Ruang lingkup dan batasan dari Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Infrastruktur Bandara  ini adalah sebagai berikut:

  1. 1. Batasan toolkit infrastruktur kebandaraan ini meliputi seluruh aspek pembangunan dan pengelolaan bandar udara umum, yaitu bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
  2. 2. Format dan isi Studi Pendahuluan akan mengacu pada Permen PPN No. 4 tahun 2015;
  3. 3. Toolkit hanya akan memberikan arahan dan panduan terkait hal-hal yang harus dikaji dalam Studi Pendahuluan serta juga kedalam kajian yang perlu dilakukan. 

TUJUAN STUDI PENDAHULUAN

Studi Pendahuluan merupakan dokumen yang harus disiapkan ada tahap perencanaan suatu proyek KPBU. Tujuan dari penyusunan Studi Pendahuluan ini adalah:

  1. 1. Menetapkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
  2. 2. Mengidentifikasi penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan melalui skema KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  3. 3. Memberikan rekomendasi bagi PJPK untuk memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU.

MUATAN STUDI PENDAHULUAN

Studi Pendahuluan harus memuat paling kurang:

  1. 1. rencana bentuk KPBU;
  2. 2. rencana skema pembiayaan KPBU dan sumber dananya; dan
  3. 3. rencana penawaran KPBU yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian.

KAJIAN DALAM STUDI PENDAHULUAN

Kajian yang perlu dilakukan dalam penyusunan Studi Pendahuluan meliputi:

  1. 1. analisis kebutuhan (need analysis);
  2. 2. kriteria kepatuhan (compliance criteria);
  3. 3. kriteria faktor penentu Nilai Manfaat Uang (Value for Money) partisipasi badan usaha;
  4. 4. analisa potensi pendapatan dan skema pembiayaan proyek; dan
  5. 5. rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Secara lebih detail, isi masing-masing kajian akan diulas pada bab-bab selanjutnya. 

Dalam penyusunan laporan Studi Pendahuluan, sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 : LATAR BELAKANG

BAB 2 : KAJIAN KEBUTUHAN

BAB 3 : KAJIAN KEPATUHAN

BAB 4 : KAJIAN NILAI MANFAAT UANG

BAB 5 : KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN

BAB 6 : REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT