Tujuan Toolkit KPBU

Penerima Manfaat
18/12/2018
Latar Belakang
18/12/2018

Sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri ini merupakan panduan umum (guideline) bagi pelaksanaan KPBU. Dalam peraturan menteri ini telah disediakan tata cara proses perencanaan, penyiapan dan transaksi proyek kerjasama. Panduan Umum tersebut bertujuan untuk:

  1. Memberikan pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan pemangku kepentingan mengenai tata cara pelaksanaan KPBU dalam rangka mendorong partisipasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
  2. Memberikan pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk mengatur tata cara pelaksanaan KPBU sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sebagai pendukung panduan umum tersebut, diperlukan perangkat-perangkat (tools) untuk memudahkan PJPK dalam mengimplementasikan pengaturan panduan umum tersebut menjadi dokumen pra studi-kelayakan. Perangkat tersebut dapat berupa Toolkit atau petunjuk pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Toolkit (petunjuk pelaksanaan) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Berbasis Website diharapkan dapat:

  1. Mempermudah para pemangku kepentingan dalam memahami Peraturan Menteri PPN No. 4 Tahun 2015 dalam bentuk yang lebih ramah bagi para pengguna (user friendly)
  2. Mempermudah akses dalam memperoleh informasi karena Toolkit dibuat berbasiskan website
  3. Toolkit yang dibuat per sektor diharapkan dapat memperjelas pengguna dalam menentukan tingkat kedalaman kajian yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Pra-Studi Kelayakan (Pre-Feasibility Study/Pre-FS).