Latar Belakang

Tujuan Toolkit KPBU
18/12/2018
Bab 1. Pendahuluan
23/01/2019

Indonesia merupakan sebuah negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Memiliki garis pantai sepanjang 81.000 kilometer dan terdiri dari 17.500 pulau besar dan kecil yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa, memanjang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah kepulauan atau gugus kepulauan adalah wilayah yang terdiri dari banyak pulau yang relatif besar dan banyak pulau kecil. Hambatan dalam pembangunanya adalah penduduk yang jumlahnya tidak banyak tersebar pada pulau pulau kecil. Hambatan bersifat geografis, demografis dan transportasi laut. Padahal banyak dari pulau pulau kecil tersebut yang mempunyai potensi sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang tersebar pada pulau-pulau kecil tidak menguntungkan, mengakibatkan ketertinggalan, keterisolasian atau keterpencilan dibandingkan pulau-pulau lainya yang mempunyai kemudahan pengangkutan yang lebih lancar. Untuk itu diperlukan pelabuhan penyeberangan dalam menunjang pembangunan daerah di pulau tersebut. Dalam sistem transportasi, pelabuhan penyeberangan merupakan suatu simpul dari mata rantai kelancaran muatan angkutan laut dan darat, yang selanjutnya berfungsi sebagai kegiatan peralihan antar moda transportasi. Pentingnya peran pelabuhan penyeberangan dalam suatu sistem transportasi, mengharuskan setiap pelabuhan penyeberangan memiliki kerangka dasar perencanaan dan pembangunan yang disusun dengan baik. Kerangka dasar tersebut tertuang dalam suatu rencana pengembangan tata ruang yang kemudian dijabarkan dalam suatu tahapan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Hal ini diperlukan untuk menjamin kepastian pengusahaan dan pelaksanaan pembangunan suatu pelabuhan penyeberangan yang terencana, terpadu, tepat guna, efisien dan berkesinambungan.

Untuk maksud percepatan penanggulangan kesenjangan infrastruktur, adalah suatu keniscayaan bagi Pemerintah untuk mendorong partisipasi swasta, masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pelayanan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana. Dalam rangka mendorong keikutsertaan swasta/badan usaha dan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Kementerian Perhubungan mencoba untuk menawarkan proyek infrastruktur terlebih dahulu kepada swasta. Selanjutnya, apabila dibutuhkan partisipasi pemerintah maka menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), namun apabila tidak dimungkinkan dengan kedua skema tersebut maka Pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN/BUMD sebagai penyelenggara penyediaan infrastruktur. Terakhir apabila semua skema pendanaan tersebut tidak dimungkinkan, maka APBN dan/atau APBD menjadi pilihan terakhir.

Untuk memenuhi kebutuhan penangulangan kesenjangan infrastruktur tersebut, pemerintah didukung oleh sektor swasta /badan usaha perlu meningkatkan layanan Sarana dan Prasarana ASDP, khususnya pelabuhan penyeberangan sungai dan danau dalam rangka memenuhi peningkatan layanan sesuai kebutuhan.

Peraturan KPBU secara spesifik memperbolehkan pengadaan infrastruktur Sarana dan Prasarana ASDP menggunakan model KPBU. Infrastruktur Sarana dan Prasarana ASDP, pada hakekatnya, berupa sarana dan prasarana dalam hal fasilitas melayani wilayah air (termasuk kapal penyeberangan sebagai saranga angkutan), fasilitas darat dan fasilitas pendukung lainnya. Ketiga elemen tersebut dapat hadir dalam satu kesatuan pengadaan, maupun pengadaan secara terpisah namun dalam satu koordinasi yang efektif. Dengan demikian, investasi  dapat berupa infrastruktur terkait dengan ketiga fasilitas diatas. DI sisi legal, hal tersebut sudah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku (pasal 3, Peraturan Menteri PPN/Bappenas nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan infrastruktur), yang menjelaskan infrastruktur yang dapat diadakan dengan skema KPBU adalah:

  1. infrastruktur transportasi, antara lain: 1. penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kebandarudaraan, termasuk fasilitas pendukung seperti terminal penumpang dan kargo; 2. penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan; 3. sarana dan/atau prasarana perkeretaapian; sarana dan prasarana angkutan massal perkotaan dan lalu lintas; dan/atau 5. sarana dan prasarana penyeberangan laut, sungai, dan/atau danau (sarana dan prasarana ASDP).
  2. infrastruktur jalan, antara lain: 1. jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal; 2. jalan tol; dan/atau 3. jembatan tol.
  3. infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain: 1. saluran pembawa air baku; dan/atau 2. jaringan irigasi dan prasarana penampung air beserta bangunan pelengkapnya, antara lain waduk, bendungan, dan bendung.
  4. infrastruktur air minum, antara lain: 1. unit air baku; 2. unit produksi; dan/atau 3. unit distribusi.
  5. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, antara lain: 1. unit pelayanan; 2. unit pengumpulan; 3. unit pengolahan; 4. unit pembuangan akhir; dan/atau 5. saluran pembuangan air, dan sanitasi.
  6. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, antara lain: 1. unit pengolahan setempat; 2. unit pengangkutan; 3. unit pengolahan lumpur tinja; 4. unit pembuangan akhir; dan/atau 5. saluran pembuangan air, dan sanitasi.
  7. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, antara lain: 1. pengangkutan; 2. pengolahan; dan/atau 3. pemrosesan akhir sampah.
  8. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, antara lain: 1. jaringan telekomunikasi; 2.. infrastruktur pasif seperti pipa saluran media transmisi kabel (ducting).
  9. infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan, antara lain: infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain: a) pembangkit listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) gardu induk; dan/atau d) distribusi tenaga listrik.
  10. infrastruktur konservasi energi, antara lain: 1. penerangan jalan umum; dan/atau 2. efisiensi energi.
  11. infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan, antara lain: 1. saluran utilitas (tunnel); dan/atau 2. pasar umum.
  12. infrastruktur kawasan, antara lain: 1. kawasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi termasuk pembangunan science and techno park; dan/atau 2. kawasan industri.
  13. infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center).
  14. infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, antara lain: 1. sarana pembelajaran; 2. laboratorium; 3. pusat pelatihan; 4. pusat penelitian/pusat kajian; 5. sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan; 6. inkubator bisnis; 7. galeri pembelajaran; 8. ruang praktik siswa; 9. perpustakaan; dan/atau 10. fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.
  15. infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya, antara lain: 1. gedung/stadion olahraga; dan/atau 2. gedung kesenian dan budaya.
  16. infrastruktur kesehatan, antara lain: 1. rumah sakit, seperti bangunan rumah sakit, prasarana rumah sakit, dan peralatan medis; 2. fasilitas pelayanan kesehatan dasar, seperti bangunan, prasarana, dan peralatan medis baik untuk puskesmas maupun klinik; dan/atau 3. laboratorium kesehatan, seperti bangunan laboratorium kesehatan, prasarana laboratorium kesehatan dan peralatan laboratorium.
  17. infrastruktur perumahan rakyat, antara lain: 1. perumahan rakyat untuk golongan rendah; dan/atau 2. rumah susun sederhana sewa.

Dalam penyusunan toolkit infrastruktur Sarana dan Prasarana ASDP, dipilih kapal penyeberangan dan pelabuhan penyeberangan sebagai kesatuan paket contoh pelaksanaan skema KPBU untuk infrastruktur Sarana dan Prasarana ASDP dengan pertimbangan seperti diuraikan di bawah ini:

  1. Penyelenggaraan infrastruktur Sarana dan Prasarana ASDP meliputi pengadaan, pengelolaan (operasionalisasi, pemeliharaan dan perawatan), dan akses;
  2. Dengan memilih KPBU kapal dan pelabuhan penyeberangan (kapal dan pelabuhan ASDP) maka diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif untuk dimanfaatkan bagi semua variasi dari penyelenggaraan Sarana dan Prasarana ASDP yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU.

Dengan melihat peluang dan kondisi seperti diuraikan diatas, maka penyelenggaraan infrastruktur Sarana dan Prasarana ASDP melalui skema KPBU bisa menjadi salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi: sarana dan prasarana penyeberangan laut, sungai, dan/atau danau yang memadai dan berkelanjutan.