Bab 3. Kajian Teknis

Bab 2. Kajian Hukum dan Kelembagaan
23/01/2019

Kajian Umum
Lokasi dan Rencana Induk Pelabuhan
Menteri Perhubungan menetapkan lokasi pelabuhan berikut rencana induk pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dengan paling sedikit memuat: a) titik koordinat geografis lokasi pelabuhan; b) nama lokasi pelabuhan; dan c) letak wilayah administratif.
Perlu dijelaskan mengenai lokasi pelabuhan termasuk didalamnya status penetapan lokasi pelabuhan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan syarat-syarat penetapan lokasi pelabuhan yang meliputi:
a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
b. Rencana tata ruang wilayah provinsi;
c. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
d. Rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
e. Hasil studi kelayakan mengenai:
• kelayakan teknis;
• kelayakan ekonomi;
• kelayakan lingkungan;
• pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat;
• keterpaduan intra-dan antarmoda;
• adanya aksesibilitas terhadap hinterland;
• keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
• pertahanan dan keamanan.
f. Rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.
Rencana Induk pelabuhan memuat seluruh peruntukan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan yang terpetakan secara jelas pengaturan rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan pelabuhan yang menjadi Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan, dilengkapi dengan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan berupa perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
Dalam sub-bab ini diuraikan mengenai kejelasan deliniasi batas ruang kerjasama, yang meliputi:
• Daerah Lingkungan kerja pelabuhan; dan
• Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri atas 1) wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan 2) wilayah perairan digunakan untuk alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan oleh gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai kebutuhan.
Penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan tersebut, paling sedikit memuat:
• luas lahan daratan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja;
• luas perairan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
• titik koordinat geografis sebagai batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
Kondisi Eksisting
Sub-bab kondisi eksisting ini ditujukan untuk menguraikan kondisi penyelenggaraan KPBU pelabuhan ASDP di wilayah perencanaan. Beberapa kondisi eksisting yang perlu diuraikan diantaranya meliputi:
Gambaran Umum Penyeberangan ASDP dan Sarana dan Prasarana terkait
Menceritakan kondisi layanan pelabuhan dan atau penyeberangan ASDP yang ada saat ini secara keseluruhan. Deskripsi tidak terbatas pada keadaan sarana dan prasarana yang tersedia, namun mencakup kinerja operasional prasarana dan sarana yang tersedia. Gambaran umum ini juga meliputi dampak yang dihasilkan oleh perkembangan ekonomi global, regional dan lokal, pertumbuhan permintaan layanan penyeberangan ASDP dan sarana dan prasarana terkait, dampak perubahan peraturan dan hal-hal lain yang secara langsung/tidak langsung mempengaruhi layanan penyeberangan ASDP dan/atau sarana dan prasarana yang dimaksud.
Kondisi Eksisting Layanan Sarana dan Prasarana ASDP yang akan Dikembangkan
Menjelaskan mengenai lokasi, batas wilayah, status kepmilikan lahan, pengelola pelabuhan, aksesibilitas yang ada, fasilitas yang ada saat ini baik itu fasilitas pokok maupun fasilitas penunjang, volume penumpang dan barang, maupun frekuensi pelayaran dan jneis kapalnya menjelaskan lalu lintas pelayaran/penyeberangan secara historikal dan informasi lain yang berkaitan.
Kemudian dijelaskan sarana dan prasarana yang akan dikembangkan melalui skema KPBU Sarana dan Prasarana ASDP yang dimaksud. Tentu pengembangannya dapat sama sekali baru (greenfields), maupun pengembangan dari keadaan layanan yang sudah ada (brownfields), tidak terbatas pada fasilitas pokok dan fasilitas penunjang namun juga dapat termasuk kapal penyeberangannya. Perlu deskripsi yang jelas atas perubahan kualitas dan kuantitas layanan sarana dan prasarana akibat pembangunan yang dilaksanakan melalui skema KPBU yang dimaksud.
Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya
Kondisi sosial ekonomi dan budaya merupakan faktor penting untuk melihat potensi pengembangan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana ASDP. Beberapa kondisi sosial ekonomi yang baik diperhatikan sebagai variabel yang mempengaruhi permintaan dan atau operasional sarana dan prasarana ASDP yang akan dibangun secara KPBU, antara lainsbb.:
• Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
• Ketersediaan lapangan pekerjaan;
• PDRB dan porsi sektor perhubungan;
• Pola pertumbuhan PDRB;
• Proyeksi PDRB.

Tinjauan Tata Ruang
Tinjauan tata ruang berisikan bahasan mengenai kondisi eksisting tata ruang wilayah kabupaten/kota bersangkutan, dilengkapi dengan dan juga secara lebih rinci di rencana lokasi pengembangan dan penyelenggaraan Sarana dan Prasarana ASDP akan dikerjasamakan. Tinjauan tersebut meliputi struktur dan pola ruang yang ada saat laporan disusun, dilengkapi dengan
• Rencana detil tata ruang sehubungan lokasi prasarana ASDP yang dimaksud;
• Peraturan zonasi di lokasi yang dimaksud;
• Rencana pengembangan (rencana induk pelabuhan, bila sudah ada)
Dalam kajian ini perlu disimpulkan bagaimana kesesuaian rencana pengembangan di lokasi kawasan Sarana dan Prasarana ASDP yang akan dikerjasamakan dengan rencana tata ruang (RTRW/RDTR).
Aspek Utilitas
Pada bagian ini diuraikan mengenai kondisi utilitas di wilayah kabupaten/kota bersangkutan secara umum dan juga kondisi utilitas di rencana lokasi. Kajian tersebut meliputi:
Fasilitas Tenaga Listrik, Elektronika dan Informatika
Menguraikan ketersediaan pasokan listrik secara umum dan juga di wilayah lokasi kawasan sarana dan prasarana ASDP yang akan dikerjasamakan, sehingga dapat disimpulkan kesiapan utilitas listrik untuk pengembangan kawasan pelabuhan/penyeberangan (sarana dan prasarana ASDP) yang akan dikerjasamakan.
Fasilitas Sistem Transportasi
Menguraikan sistem transportasi yang tersedia di dalam, maupun menuju dan keluar wilayah perencanaan, termasuk didalamnya sistem transportasi berupa jalan tol, angkutan kota, bis, kereta api (MRT, LRT), dan sebagainya bila ada.
Utilitas Lainnya
Menguraikan berbagai kesiapan utilitas yang dapat mendukung operasional dari prasarana dan sarana ASDP, seperti misalnya utilitas air bersih, pengelolaan air limbah (agar tidak mencemari lingkungan sekitar ASDP), pengelolaan persampahan, sistem telekomunikasi, dan sebagainya.
Kajian Kebutuhan
Dalam sub-bab diuraikan kebutuhan akan infrastruktur Sarana dan Prasarana ASDP yang akan dibangun, dapat terdiri dari layanan pelabuhan (sisi air, dan layanan sisi darat, layanan pendukung lainnya) dan sarana penyeberangan (kapal penyeberangan) sebagainya.
Kondisi Jumlah Penyeberangan dan Proyeksi Pertumbuhan
Bagian ini menguraikan jumlah layanan, proyeksi masing-masing objek yang dilayani, sekurang-kurangnya jumlah penyeberangan berikut jumlah pertumbuhan penumpang dan barang.
Kondisi Layanan dan Potensi Kebutuhan Layanan.
Menjelaskan tentang kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ASDP yang sedang beroperasi/berjalan, dan potensi pengembangan dan penyelenggaraan Sarana dan Prasarana ASDP yang dimaskud. Tata cara, metoda dan standar memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Potensi Perluasan Pengguna Sarana dan Prasarana ASDP
Bagian ini menjelaskan tentang potensi (lonjakan) peningkatan penggunaan layanan Sarana dan Prasarana ASDP melalui kegiatan promosi, berdasarkan pada program promosi yang sesuai dan proporsional pada wilayah pengaruh (daerah kepentingan pelabuhan).
Dukungan Masyarakat dan Dunia Usaha
Menjelaskan tentang adanya peningkatan dan atau lonjakan penggunaan sarana dan prasarana ASDP di kedua sisi dari penyeberangan akibat kegiatan masyarakat dan dunia usaha melakukan kegiatan yang berakibat pada peningkatan pengguna sarana dan prasarana ASDP yang akan dikerjasamakan.
Rancang Bangun Awal
Dalam sub-bab ini akan diuraikan identifikasi infrastruktur Sarana dan Prasarana ASDP yang terdiri dari pelabuhan dan /atau kapal penyeberangan yang diperlukan untuk pengembangan yang dimaksud. Setelah itu disampaikan rancang bangun awal infrastruktur fasilitas Sarana dan Prasarana ASDP tersebut yang akan dikerjasamakan, sesuai kedudukan dan jenis sarana dan prasarana ASDP mulai dari rencana induk hingga rencana teknik rinci (DED-detail engineering design), berikut spesifikasi teknis jenis sarana dan prasarana ASDP yang dimaksud. Dalam hal pengembangan Sarana dan Prasarana ASDP, rancang bangun awal dapat terdiri dari beberapa prasarana dan sarana yang secara teknis perlu memperhatikan standar dan spesifikasi pembangunan sesuai ketentuan dari Kementerian dan atau SKPD yang bersangkutan.
Sarana dan prasarana ASDP yang akan dikerjasamakan dapat berupa fasilitas pokok dan/atau fasilitas penunjang suatu pelabuhan. Sementara untuk pelabuhan sendiri memiliki wilayah daratan dan wilayah perairan. Dengan demikian objek kerja sama dalam KPBU dapat merupakan bagian dan atau keseluruhan fasilitas pokok dan atau fasilitas penunjang dari pelabuhan. Di sisi lain, kelengkapan rencana induk pelabuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan perlu sesuai dengan ketentuan pasal 24, 25, 26, 27 Peraturan Pemerintah no 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, sebagai berikut :
A. Angkutan Penyeberangan Sungai dan Danau
FASILITAS WILAYAH DARATAN WILAYAH PERAIRAN
Fasilitas Pokok 1. dermaga;
2. lapangan penumpukan;
3. terminal penumpang;
4. fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
5. fasilitas bunker;
6. fasilitas pemadam kebakaran; dan
7. fasilitas penanganan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3). 1. alur-pelayaran;
2. areal tempat labuh;
3. areal untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
4. areal untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3); dan
5. areal untuk kapal pemerintah.
Fasilitas Penunjang 1. perkantoran;
2. fasilitas pos dan telekomunikasi;
3. fasilitas pariwisata;
4. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
5. jaringan jalan dan rel kereta api;
6. jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
7. areal pengembangan pelabuhan;
8. tempat tunggu kendaraan bermotor;
9. kawasan perdagangan;
10. kawasan industri; dan
11. fasilitas umum lainnya. 1. areal untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
2. areal untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan
3. areal untuk keperluan darurat.

B. Angkutan Penyeberangan Laut
FASILITAS WILAYAH DARATAN WILAYAH PERAIRAN
Fasilitas Pokok 1. terminal penumpang;
2. penimbangan kendaraan bermuatan (angkutan barang);
3. jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way);
4. perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
5. fasilitas bunker;
6. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
7. akses jalan dan/atau jalur kereta api;
8. fasilitas pemadam kebakaran; dan
9. tempat tunggu (lapangan parkir) kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal 1. alur-pelayaran;
2. fasilitas sandar kapal;
3. perairan tempat labuh; dan
4. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal.
Fasilitas Penunjang 1. kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
2. tempat penampungan limbah;
3. fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;
4. areal pengembangan pelabuhan; dan
5. fasilitas umum lainnya. 1. perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
2. perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
3. perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
4. perairan untuk keperluan darurat; dan
5. perairan untuk kapal pemerintah.

Kebutuhan Fasilitas Komunikasi Pelabuhan
Apabila masuk dalam llingkup KPBU, maka pada bagian ini dijelaskan rancang bangun untuk fasilitas yang dibutuhkan untuk komunikasi pelayaran. Kebutuhan untuk komunikasi pelayaran di Pelabuhan dapat meliputi:
• Peralatan VHF (Very High Frequancy)
• Peralatan HF (High Frequency)
Kebutuhan Fasilitas Navigasi Pelayaran
Dalam pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan, jika hal ini masuk dalam lingkup KPBU, maka perlu fasilitas navigasi pelayaran yang penyelenggaraannya dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan badan usaha setelah mendapatkan ijin usaha yang sesuai serta sertifikasi kompetensinya sesuai perundang-undagan yang berlaku. Penyelenggaraan kenavigasian meliputi:
a. alur-pelayaran;
b. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
c. telekomunikasi-pelayaran;
d. pemanduan; dan
e. pemberian pelayanan meteorologi.
Pengembangan Kawasan Sekitar Pelabuhan
Pada bagian ini dijelaskan rancang bangun untuk Kawasan Sekitar Pelabuhan. Hal-hal yang diatur dalam rancang bangun ini dapat meliputi:
a. Pengaturan kawasan pemukiman (nelayan) sekitar pelabuhan
b. Relokasi untuk wilayah dengan kemungkinan untuk perluasan
c. Perencanaan lahan untuk pengembangan pelabuhan dimasa mendatang
Spesifikasi Keluaran
Pada bagian ini dijelaskan indikasi kinerja layanan yang akan diberikan oleh Badan Usaha Pelaksana KPBU, dengan memperhatikan objek kerja sama (fasilitas pokok dan atau fasilitas penunjang) yang dibangun. Penting diperhatikan ketentuan standar pelayanan minimal (SPM) pada perundangundangan yang berlaku untuk menjadi rujukan pada layanan yang SPM sudah ditetapkan pemerintah. Pada kasus objek kerjasama hanya sebagian dari fasilitas dan atau sarana yang dikerjasamakan maka tetap diperlukan indikasi spesifikasi layanan yang akan diberikan oleh BUP sebagai bahan untuk disepakati.
Perlu dipertimbangkan standar pelayanan atas fasilitas yang dibangun, berikut konsekuensi maupun besaran dan jenis toleransi atas gagal terpenuhi standar pelayanan yang disepakati.