Bab 6. Kajian Lingkungan dan Sosial

Bab 5. Kajian Ekonomi dan Komersil
27/11/2017
Bab 7. Kajian Bentuk KPBU
27/11/2017

Pada bab ini akan dibahas secara ringkas dari hasil studi lingkungan yang telah dilakukan. Kajian secara lebih rinci dari studi lingkungan dan sosial  perlu dilampirkan. Beberapa hal yang perlu masuk dalam bab ini meliputi:

Pengamanan Lingkungan

Pada Dokumen Prastudi Kelayakan kajian lingkungan hidup yang dilakukan merupakan kajian awal lingkungan (Initial Environmental Examination – IEE). Berikut adalah hal-hal yang perlu dikaji dan disampaikan pada kajian awal lingkungan:

  1. Latar belakang dan gambaran kegiatan, termasuk namun tidak terbatas pada latar belakang, tujuan dan ruang lingkup kajian awal lingkungan, serta gambaran kegiatan pada setiap tahapan proyek ((i) perencanaan/desain, (ii) konstruksi, (iii) operasi, (iv) end-of-life).
  2. Lokasi terkena dampak
  3. Kebijakan dan prosedur lingkungan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
  4. Evaluasi potensi dampak lingkungan — matriks dampak proyek:
    • Susun daftar potensi dampak.
    • Identifikasi dan pertimbangkan daftar berdasarkan kelas/tipe dampak.
    • Prediksi dan karakterisasi potensi dampak (besaran, arah (menguntungkan/merugikan), jangkauan, durasi, frekuensi, reversibilitas, kemungkinan terjadi).
  5. Rekomendasi aksi penentuan dan mitigasi, termasuk pengawasan dan evaluasi.

Pengamanan Sosial dan Pengadaan Tanah

Sebagian potensi dampak sosial yang ditimbulkan dari proyek KPBU serta rencana mitigasinya telah dibahas pada kajian lingkungan hidup.  Namun, jika dampak sosial yang ditimbulkan cukup besar maka perlu diperjelas atau dirinci pada bagian ini.
Selain itu, bagian ini juga berfokus pada kegiatan pengadaan tanah untuk tapak proyek KPBU. Berikut adalah hal-hal yang perlu dikaji pada kajian ini:

  1. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkena dampak beserta status lahannya.
  2. Mengidentifikasi karakteristik sosial dan ekonomi dari pihak-pihak yang terkena dampak.
  3. Mengidentifikasi aksi yang harus dilakukan untuk kebutuhan tapak proyek KPBU, apakah pengajuan izin pemanfaatan, pembelian tanah, sewa, atau lainnya.
  4. Mengidentifikasi nilai/harga lahan yang akan dibebaskan.
  5. Menentukan kompensasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang terkena dampak dengan mempertimbangkan kapasitas PJPK dalam menyediakan kompensasi tersebut.
  6. Menunjuk lembaga atau membentuk tim yang bertanggung jawab untuk pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali.
  7. Melaksanakan konsultasi publik kepada pihak-pihak yang terkena dampak.
  8. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali.

Bersamaan dengan penyusunan Dokumen Prastudi Kelayakan, PJPK juga harus menyediakan dokumen pendukung terkait kajian lingkungan dan sosial yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PJPK:

  1. Identifikasi persyaratan dokumen yang perlu disiapkan (wajib AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL) untuk memperoleh izin lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5  Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Berikut adalah kriteria proyek KPBU yang wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup):
    • Berlokasi di dalam kawasan lindung dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung (batas tapak bersinggungan atau dampak potensial diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung terdekat); dan/atau
    • Memenuhi salah satu kriteria berikut:
      No Jenis Kegiatan Skala/Besaran
      1 Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya
      Debit pengambilan
      ≥ 250 liter/detik, ini setara dengan kebutuhan air bersih 250,000 orang
      2 Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam) ≥ 50 liter/detik (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan < 10 ha)
      3 Jaringan air bersih di kota besar/metropolitan
      a. Pembangunan jaringan distribusi
      – Luas layanan
      ≥ 500 ha
      b. Pembangunan jaringan transmisi
      – Panjang
      ≥ 10 km
    • Dalam menyusun dokumen pendukung (AMDAL ataupun UKL-UPL atau SPPL) PJPK dapat menunjuk konsultan atau tim penyusun. Untuk Tim Penyusun AMDAL diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2010.