Bab 3. Kajian Hukum dan Kelembagaan

Bab 2. Kajian Kebutuhan dan Kepatuhan
27/11/2017
Bab 4. Kajian Teknis
27/11/2017

Kajian Hukum

  1. Analisis Peraturan Perundang-undangan
    Analisa Peraturan Perundang-undangan akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, sektor air minum, pengadaan, dan lainnya.

    1. Peraturan Pemerintahan Daerah
      Menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang tersebut kewenangan sub urusan Air Minum dibagi sebagai berikut:

      1. Pemerintah Pusat
        • Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional.
        • Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis
      2. Daerah Provinsi
        Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota.
      3. Daerah Kabupaten/Kota
        Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota.
    2. Peraturan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
      1. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
        Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 terdapat poin-poin penting berkaitan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur:

        • Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang dsebut dengan skema KPBU;
        • Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden ini, termasuk diantaranya infrastruktur air minum.
        • KPBU dapat melakukan kerjasama lebih dari satu jenis infrastruktur atau gabungan dari beberapa jenis infrastruktur.
        • Menetapkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam skema KPBU dapat dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di sektor infrastruktur yang dikerjasamakan.
        • PJPK menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana.
      2. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Panduan Umum KPBU).
        Berdasarkan Panduan Umum KPBU, pelaksanaan KPBU terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:

        • Tahap Perencanaan
        • Tahap Penyiapan
        • Tahap Transaksi
    3. Peraturan Sektor Air Minum
      • Pada saat kerangka acuan ini disusun Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air telah dibatalkan dengan Keputusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013. Sebagai akibat dari pembatalan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 maka peraturan pemerintah sebagai amanat dari undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
      • Kajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan sektor air minum yang harus dipenuhi dalam proyek KPBU, antara lain:
        • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
        • Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang mengatur kualitas standar air baku yang dapat diolah menjadi sumber air baku pengolahan air minum.
        • Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
        • Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
        • Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yang mengatur kualitas air minum yang harus diproduksi.
      • Berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dalam hal BUMN/BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.
      • Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud, meliputi: (Pasal 56 Ayat (1)
        • Surat izin pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD; dan
        • Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.
      • Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, kerjsama dengan badan usaha swasta hanya dapat dilakukan dalam bentuk
        1. Investasi pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan Unit Produksi;
        2. Investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; dan /atau
        3. Investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.
    4. Peraturan Terkait Pendirian Badan Usaha
      Berisi kajian tentang pendirian badan usaha sebagai badan usaha pelaksana proyek KPBU. Peraturan perundang-undangan yang terkait pada sektor air minum adalah:

      • Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
    5. Peraturan Terkait Lingkungan
      Berisi kajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan aspek lingkungan dan dilakukan penetapan tingkat kajian lingkungan yang perlu dilakukan terkait dengan besaran proyek KPBU yang akan dilakukan, apakah AMDAL, UKL/UPL atau Izin Lingkungan. Peraturan tersebut antara lain:

      • Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
      • Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
      • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2015 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
    6. Peraturan Terkait Pengadaan Badan Usaha
      Pada bagian ini akan dibahas beberapa peraturan terkait pengadaan badan usaha dalam skema KPBU terutama untuk menentukan tahapan proses pengadaan, apakah pengadaan dilakukan secara satu tahap atau dua tahap dengan melihat spesifikasi keluaran proyek KPBU.
      Beberapa peraturan yang perlu dikaji adalah:

      • Peraturan Kepala LKPP No. 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
    7. Peraturan Terkait Penanaman Modal
      Berisikan kajian mengenai kesesuaian proyek KPBU sektor air minum dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, batas kepemilikan modal asing untuk bidang usaha Sistem Penyediaan Air Minum.
    8. Peraturan Terkait Persaingan Usaha
      Berisikan kajian kesesuaian proyek KPBU sektor air minum dengan peraturan persaingan usaha diantaranya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan pelaksanaannya.
    9. Peraturan Terkait Ketenagakerjaan
      Dalam kegiatan pengusahaan SPAM dapat menimbulkan hubungan ketenagakerjaan. Dalam kajian ini berisikan kesesuaian Proyek KPBU sektor air minum dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
    10. Peraturan Terkait Pengadaan Tanah.
      Penyediaan infrastruktur SPAM merupakan bagian dari jenis infrastruktur  dalam peraturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam kajian ini dianalisa kesesuaian proyek KPBU dengan peratura-peraturan berikut:

      • UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
      • Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015.
      • Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana teleah diuban dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2015.
      • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
      • Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
    11. Peraturan Terkait Pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah
      Pada bagian ini dianalisa kemungkinan pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah dalam Proyek KPBU berdasarkan:

      • Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolan Barang Milik Negara/Daerah
      • Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
      • Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
    12. Peraturan Terkait Pembiayaan Proyek KPBU
      Pada bagian ini dianalisakemungkinan model pembiayaan proyek KPBU berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    13. Peraturan Terkait Tarif
      Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penentuan dan penetapan tarif pada sektor pengusahaan SPAM.
    14. Peraturan Terkait Perpajakan
      Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya yang berkaitan langsung dengan pengusahaan SPAM oleh Badan Usaha. Pada bagian ini diharapkan dapat teridentifikasi kemungkinan pemberian insentif perpajakan terhadap Badan Usaha.
    15. Peraturan Terkait Dukungan Pemerintah
      Dalam pelaksanaan skema KPBU, Pemerintah dapat memberikan dukungan pemerintah terhadap badan usaha pelaksana dalam pelaksanaan KPBU. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 56 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan pasal tersebut, dalam rangka terwujudnya kerjasama antara BUMN/BUMD dengan badan usaha swasta, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan yang diperlukansesuai dengan kewenangannya.
      Berkaitan dengan pemberian dukungan pemerintah atas sebagian biaya konstruksi, perlu dilakukan analisa terhadap peraturan berikut:

      • Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2012 Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Infrastruktur.
    16. Peraturan Terkait Jaminan Pemerintah
      Dalam pelaksanaan skema KPBU, pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah dalam bentuk penjaminan infrastruktur. Jaminan pemerintah dapat diberikan oleh Menteri Keuangan melalui PT.Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) selaku badan usaha penjaminan infrastruktur. Jaminan pemerinah diberikan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam APBN.
      Proses pemberian jaminan pemerintah oleh PT PII diatur dalam:

      • Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; dan
      • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
  2. Risiko Hukum dan Strategi Mitigasi
    Menguraikan isu-isu hukum yang berpotensi memberikan pengaruh/dampak pada penyiapan, transaksi, maupun pelaksanaan proyek KPBU, serta menjabarkan strategi mitigasi untuk meminimalisasi kemungkinan terjadi dan besaran dampaknya. Misalnya, risiko yang diakibatkan dari diterbitkannya peraturan baru.
  3. Kebutuhan Perizinan
    Pada sub-bab ini akan diuraikan perijinan-perijinan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek KPBU serta rencara strategi untuk memperoleh perijinan-perijinan tersebut, baik perijinan sebelum proses pengadaan maupun setelah proses pengadaan. Sebagai contoh adalah perijinan AMDAL, Izin Lingkungan, Surat Penetapan Lokasi dari Gubernur, persetujuan prinsip dukungan dan/atau jaminan pemerintah (jika dibutuhkan), izin perlintasan dan sebagainya yang diperlukan sebelum proses pengadaan. Sementara Surat Perjanjian Penggunaan Air (SPPA), sertifikat halal dari MUI, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya diperlukan setelah proses pengadaan dan penandatangan kerjasama.
  4. Rencana dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Peraturan dan Hukum
    Rencana dan jadwal pemenuhan persyaratan peraturan dan hukum disesuaikan dengan rencana dan jadwal penyiapan, transaksi, serta pelaksanaan proyek KPBU.

Kajian Kelembagaan

  1. Analisa Kewenangan PJPK
    • Pada bagian ini dilakukan analisa mengenai kewenangan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN/Direksi BUMD sebagai PJPK dalam melaksanakan KPBU.
    • Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud, dibentuk BUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 36 Ayat (2)). Dalam hal Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud di luar jangkauan pelayanan BUMN dan/atau BUMD, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya (Pasal 36 Ayat (3)).
    • Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:
      • BUMN/BUMD;
      • UPT/UPTD;
      • Kelompok Masyarakat; dan/atau
      • Badan Usaha.
    • Penyelenggaraan SPAM oleh BUMN/BUMD dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta.
    • Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan sub urusan Air Minum dibagi sebagai berikut
      • Pemerintah Pusat
        • Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara
        • Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis
      • Daerah Provinsi
        • Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/kota.
      • Daerah Kabupaten/Kota
        Pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten/kota.
    • Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa KPBU dapat dilaksanakan antara BUMN/BUMD dengan Badan Usaha. Oleh karena itu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk penyelenggaraan SPAM adalah sebagai berikut:
      • BUMN untuk Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional;
      • BUMD Provinsi untuk Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/kota.
      • BUMD Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten/kota.
  2. Pemetaan Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping)
    Dalam sub-bab ini akan diuraikan struktur kelembagaan kerjasama termasuk peran dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga terkait.

    1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab PJPK serta apa yang perlu disiapkan oleh PJPK, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    2. Tim KPBU
      Berisikan penjelasan mengenai pembentukan Tim Teknis KPBU berdasarkan Surat Penetapan/Surat Keputusan dari PJPK, menguraikan tugas dan tanggung jawab Tim KPBU, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    3. Badan Usaha Pelaksana (Special Purpose Company – SPC)
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab SPC, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
      Menguraikan peranan DPRD dalam tupoksinya untuk urusan legislasi, penganggaran dan pengawasan. Peranan DPRD ini perlu dimasukkan karena proyek KPBU akan menyangkut masalah penganggaran daerah dan juga penetapan tarif. Menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    6. Penyedia Air Baku
      Menguraikan peran penyedia air baku seperti misalnya untuk mengeluarkan SIPA berdasarkan permohonan PJPK, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    7. Badan Regulator
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab Badan Regulator apabila memang akan dibentuk. Perlu diuraikan pula mengenai siapa saja anggota Badan Regulator serta siapa yang akan mengesahkan keberadaan badan ini. Menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
    8. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) apabila proyek KPBU yang direncanakan memerlukan Jaminan Pemerintah.
    9. Badan Lainnya
      Menguraikan tugas dan tanggung jawab badan-badan atau lembaga-lembaga lain yang akan terlibat dalam proyek KPBU yang direncanakan.
  3. Perangkat Regulasi Kelembagaan
    Berdasarkan analisa terhadap peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dan Tim KPBU, pada bagian ini dilakukan analisa kebutuhan regulasi untuk mendukung peran dan tanggung jawab lembaga terkait sebagaimana dimaksud.
  4. Kerangka Acuan Pengambilan Keputusan
    Berdasarkan analisa terhadap peraturan perundang-undangan serta peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, pada bagian ini dilakukan analisa kerangka acuan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan Proyek KPBU.