BAB 5: KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN

BAB 4: KAJIAN NILAI MANFAAT UANG
18/12/2018

Kajian potensi pendapatan dan skema pembiayaan ini ditujukan untuk mengetahui:

  1. a. kemampuan pengguna untuk membayar;
  2. b. kemampuan fiskal pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dalam melaksanakan KPBU;
  3. c. potensi pendapatan lainnya; dan
  4. d. perkiraan bentuk dukungan pemerintah.

Sistematikan pembahasan Bab ini adalah seperti diuraikan di bawah ini.

KEMAMPUAN PENGGUNA MEMBAYAR

Dalam Studi Pendahuluan, kemampuan pengguna untuk membayar tidak dikaji melalui pelaksanaan Survai Kebutuhan Nyata (Real Demand Survey/RDS), namun akan mengacu pada data dan informasi sekunder yang terkait.

Untuk proyek pengembangan penyediaan air baku, yang dimaksud dengan pengguna adalah offtaker yang akan menerima air baku untuk kemudian diolah, dalam hal ini adalah penyelenggara SPAM, dalam hal ini bisa PDAM atau penyelenggara SPAM Regional, dan lainnya.

Kemampuan pengguna untuk membayar dikaji melalui kajian terhadap rata-rata biaya air baku yang dikeluarkan oleh penyelenggara SPAM dan juga tarif rata-rata air minum yang dijual. 

Selain itu perlu dikaji juga kinerja keuangan penyelenggara SPAM selama setidaknya 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kapasitas keuangan offtaker untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar air baku yang disediakan.

KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT

Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap kemampuan fiskal Pemerintah dalam membiayai sektor sumber daya air, terutama dalam penyediaan air baku. Kajian fiskal terutama dilakukan pada pembiayaan SDA oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.

Kajian kemampuan fiskal ini sangat penting karena skema pembiayaan yang bisa diterapkan dalam KPBU sektor penyediaan air baku adalah skema availability payment (AP).

Perlu disampaikan trend pembiayaan SDA selama setidaknya 3 (tiga) tahun terakhir, dengan fokus pada pembiayaan penyediaan air baku untuk PDAM dan juga kendala serta potensi yang ada.

Dalam bagian terakhir sub-bab ini perlu diuraikan kesimpulan dan rekomendasi kemampuan fiskal tersebut.

Ketentuan mengenai pembayaran ketersediaan layanan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 Tahun 2015 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 

KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH

Dalam sub-bab ini dilakukan kajian kemampuan fiskal Pemerintah Daerah yang akan menjadi offtaker air baku. Kajian ini perlu dilakukan untuk melihat kemungkinan kontribusi pembiayaan infrastruktur penyediaan air baku yang dapat meringankan nilai AP yang diperlukan.

Dalam kajian ini dillihat adanya potensi Pemerintah Daerah untuk melakukan investasi atau pembayaran AP.

Ketentuan mengenai pembayaran AP untuk KPBU oleh pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah.

Pada sub-bab ini dilakukan kajian terhadap rencana dan realisasi APBD selama setidaknya 3 (tiga) tahun terakhir.

Dalam bagian terakhir sub-bab ini perlu diuraikan kesimpulan dan rekomendasi kemampuan fiskal tersebut.

Untuk analisis kemampuan fiskal dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/2016 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada formula sebagai berikut:

    KF=((PAD+DAU+DBH+Otsus+Transfer Prov+LP)-BP)/
(Jumlah Penduduk Miskin)
KF : Kapasitas Fiskal
PAD : Pendapatan Asli Daerah
DBH : Dana Bagi Hasil
DAU : Dana Alokasi Umum
Otsus : Dana Otonomi Khusus
Transfer Prov : Transfer Pemerintah Provinsi ke Kabupaten /Kota (bernilai positif untuk Kabupaten /Kota dan bernilai negatif untuk Provinsi)
LP : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
BP : Belanja Pegawai

POTENSI PENDAPATAN

Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap berbagai potensi pendapatan yang bisa didapatkan dalam kerjasama penyediaan air baku. Dalam kajian ini perlu diingat bahwa air baku tidak dapat diperjualbelikan.

DUKUNGAN PEMERINTAH

Kajian dukungan pemerintah perlu dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Skema pengembalian investasi di sektor penyediaan air baku ini akan menggunakan skema AP. Dalam ketentuannya, jika PJPK adalah Pemerintah Pusat, maka pembayaran AP alkan dilaksanakan oleh pemerintah pusat selaku PJPK, yang berarti proyek tidak dapat mendapat dukungan  viability gap funding/VG, namun bisa mendapatkan jaminan pemerintah dan dukungan kelayakan lainnya. 

Namun jika PJPK adalah Pemerintah Daerah, maka proyek bisa mendapatkan VGF, jaminan pemerintah dan berbagai dukungan kelayakan lainnya dari pemerintah pusat.

Kajian kebutuhan dukungan pemerintah ini dilakukan baik untuk dukungan finansial maupun dukungan non-fiskal, seperti misalnya kebutuhan dukungan peraturan, perijinan, dan sebagainya.