BAB 4: KAJIAN NILAI MANFAAT UANG

BAB 3: KAJIAN KEPATUHAN
18/12/2018
BAB 5: KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN
18/12/2018

Kajian Nilai Manfaat Uang (Value for Money/VfM) dalam Tahap Perencanaan KPBU dilakukan secara kualitatif. Tujuan dari kajian VfM ini adalah untuk memastikan:

  1. 1. sektor swasta memiliki keunggulan dalam pelaksanaan KPBU termasuk dalam pengelolaan risiko;
  2. 2. terjaminnya efektivitas, akuntabilitas dan pemerataan pelayanan publik dalam jangka panjang;
  3. 3. alih pengetahuan dan teknologi; dan
  4. 4. terjaminnya persaingan sehat, transparansi, dan efisiensi dalam proses pengadaan.

Beberapa hal yang perlu dikaji dalam bab ini adalah sebagai berikut.

KAJIAN MANFAAT KPBU

Dalam sub-bab ini diuraikan berbagai manfaat pelaksanaan proyek pengembangan penyediaan air baku melalui skema KPBU. Beberapa hal yang dapat diuraikan misalnya:

  1. 1. Alokasi APBN/APBD dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur lainnya sehingga terjadi pemerataan pembangunan infrastruktur;
  2. 2. Sistem penyaluran yang akan diterapkan, yang menunjukkan keunggulan teknis yang ditawarkan;
  3. 3. Rencana alokasi dan pengelolaan risiko;
  4. 4. Kelebihan sistem pengadaan KPBU (efektivitas, akuntabilitas, persaingann sehat, transparansi, efisiensi dan sebagainya);
  5. 5. Pengelolaan sistem penyediaan air baku oleh Badan Usaha dengan melibatkan pegawai PDAM akan memberikan alih pengetahuan

KAJIAN VfM KUALITATIF

Kajian VfM kualitatif dilakukan untuk menjadi salah satu indikator untuk mengetahui apakah proyek penyediaan air baku yang direncanakan dapat dilakukan dengan skema pembiayaan KPBU atau tidak. 

Dalam kajian VfM kualitatif ini perlu dilakukan kajian terhadap beberapa hal berikut:

  1. 1. Apakah proyek merupakan layanan atau infrastruktur yang menjadi kewajiban pemerintah.

Diuraikan Proyek penyediaan air baku ini berada dalam ruang lingkup atau mandat pemerintah dan juga harus menjadi infrastruktur dan/atau layanan publik. Kegiatan yang bersifat swasta seperti produksi barang industri tidak dianggap sebagai layanan publik dan tidak akan dikualifikasikan sebagai PPP.

  1. 2. Apakah proyek eligible dengan kebijakan KPBU

Kriteria ini menyangkut kepatuhan proyek yang diusulkan dalam kebijakan, undang-undang atau peraturan tentang proyek KPBU terutama untuk sektor penyediaan air baku atau penyediaan air minum, jika ada.

Jika dalam kebijakan KPBU yang berlaku, undang-undang atau peraturan memberikan batasan pada sektor dan/atau jenis proyek penyediaan air baku yang dapat untuk dikembangkan sebagai KPBU, maka proyek harus mematuhi ini. Proyek yang tidak termasuk sebagai sektor yang memenuhi syarat dan/atau jenis proyek tidak boleh dikembangkan lebih lanjut.

Acuan yang digunakan adalah Perpres No. 38/2015 dan Permen PPN No. 4/2015.

  1. 3. Proyek berasal atau sedang diusulkan melalui prosedur yang relevan untuk identifikasi proyek publik.

Proyek penyediaan air baku yang diusulkan telah diidentifikasi melalui prosedur yang tepat untuk identifikasi proyek oleh sektor publik, baik untuk proyek-proyek pada umumnya atau untuk proyek-proyek KPBU pada khususnya. Untuk proyek atas prakarsa Badan Usaha (unsolicited), proyek yang diusulkan harus menjadi prioritas pemerintah dan pengajuan proyek tersebut telah melalui alur tahapan KPBU seperti yang tercantum dalam Lampiran Permen PPN No. 4 tahun 2015. diprioritaskan oleh lembaga pemerintah itu sendiri, proyek telah diidentifikasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk proposal yang tidak diminta.

  1. 4. Proyek sesuai atau konsisten dengan rencana nasional atau rencana sektor.

Proyek yang berpotensi bertentangan dengan peraturan dan rencana yang ada dan/atau tidak berkontribusi pada realisasi tujuan pembangunan pemerintah tidak boleh dipilih. Hal ini dapat mengacu pada kajian kepatuhan yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kriteria analisis yang digunakan adalah seperti pada tabel berikut ini.

1 2 3 4 KETERANGAN
Proyek lolos ke Tahap Seleksi
X Proyek bukan infrastruktur atau layanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, atau tidak berkontribusi terhadap target pemerintah  tidak perlu dilanjutkan oleh pemerintah
X
X Proyek merupakan proyek publik, tapi tidak eligible untuk dijadikan KPBU
X Proyek perlu dikaji ulang prosedurnya atau dijadikan proyek un-solicited