Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat KPSRB

Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kerjasama pemerintah dan swasta.

Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun menyelenggarakan fungsi:

a.  pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun;

b.  pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun;

c.   penyusunan dan penetapan standar teknis dan biaya yang diperlukan dalam perencanaan di bidang sarana dan prasarana;

d.   pengoordinasian dan sinkronisasi penyiapan rancang bangun di bidang sarana dan prasarana;

e.  penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;

f.  pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun;

g.  pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun;

h.  pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun;

i. pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun; dan

j.  pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun terdiri atas:

1.    Subdirektorat Kerjasama Pemerintah Swasta;

Subdirektorat Kerjasama Pemerintah Swasta mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kerjasama pemerintah dan swasta.

Subdirektorat Kerjasama Pemerintah Swasta menyelenggarakan fungsi:

·   penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kerjasama pemerintah dan swasta;

·         penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan   penganggaran pembangunan nasional di bidang kerjasama pemerintah dan swasta;

·     penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik   integratif di bidang kerjasama pemerintah dan swasta dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;

·     pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kerjasama pemerintah dan swasta;

·     penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan   kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pemerintah dan swasta; dan

·       penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pemerintah dan swasta.

2.    Subdirektorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi;

Subdirektorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi.

Subdirektorat Kerjasama Pemerintah Swasta menyelenggarakan fungsi:

·       penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kerjasama pemerintah dan swasta;

·     penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan   penganggaran pembangunan nasional di bidang kerjasama pemerintah dan swasta;

·      penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik   integratif di bidang kerjasama pemerintah dan swasta dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;

·       pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kerjasama pemerintah dan swasta;

·         penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan   kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pemerintah dan swasta; dan

·         penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pemerintah dan swasta.

3.    Subdirektorat Rancang Bangun I;

Subdirektorat Rancang Bangun I mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan rancang bangun pembangunan nasional lingkup rancang bangun I.

Subdirektorat Rancang Bangun I menyelenggarakan fungsi:

·         penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I;

·         penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan rancang bangun pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I;

·         penyusunan dan penetapan standar teknis dan biaya yang diperlukan dalam perencanaan di bidang sarana dan prasarana rancang bangun I;

·         pengoordinasian dan sinkronisasi penyiapan rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I;

·         penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;

·         penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional rancang bangun dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I;

·         penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan melalui rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I; dan

·         penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I sesuai rancang bangun yang direncanakan.

4.    Subdirektorat Rancang Bangun II.

Subdirektorat Rancang Bangun II mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan rancang bangun pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II.

Subdirektorat Rancang Bangun II menyelenggarakan fungsi:

·         penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II;

·         penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan rancang bangun pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II;

·         penyusunan dan penetapan standar teknis dan biaya yang diperlukan dalam perencanaan di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II;

·         pengoordinasian dan sinkronisasi penyiapan rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II;

·         penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;

·         penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional rancang bangun dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II;

·         penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan melalui rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II; dan

·         penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II sesuai rancang bangun yang direncanakan.

Peran Direktorat KPSRB dalam Kantor Bersama

Untuk dapat menjalankan program KPBU dengan lebih cepat, Pemerintah melibatkan kolaborasi 6 (lima) kementerian/lembaga pengelola KPBU yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, LKPP, BKPM, Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri beserta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Masing-masing kementerian/lembaga memiliki peran yang berbeda-beda namun saling mendukung satu sama lain.

Bappenas yang bergerak di bidang perencanaan, melakukan identifikasi atas usulan proyek KPBU dan melakukan review terhadap studi pendahuluan. Kemudian setelah ditentukan calon proyek KPBU, Bappenas akan mendampingi PJPK untuk menyusun Pre-Feasibility Study (Pre-FS) tahap awal, yaitu Outline Business Case (OBC). Pemerintah memberi penugasan kepada Kantor Bersama tersebut untuk memasarkan proyek-proyek KPBU di sektor Jalan Tol, Energi dan Listrik, Telekomunikasi dan Informatika, Pengelolaan Sampah dan Sanitasi, Transportasi, serta Sosial senilai Rp 278,8 Triliun. Kolaborasi kementrian/lembaga ini diperkuat dengan dibentuknya Kantor Bersama KPBU.  Dengan demikian, bagi investee dapat datang sekali saja di kantor tersebut untuk mempersiapkan proses KPBU-nya. Demikian pula bagi investor, dapat datang di satu tempat untuk memperoleh informasi tentang KPBU tersebut.

Peraturan Bappenas No. 4/2015 mengatur prosedur pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Kriteria dalam peraturan ini telah dirancang untuk memastikan bahwa semua proyek dianalisis dan dirancang dengan benar sebelum masuk dalam buku PPP. Bappenas bertanggung jawab memberikan informasi melalui PPP Book berupa informasi yang cukup untuk kebutuhan calon badan usaha agar berminat ikut serta dalam lelang. Informasi yang disampaikan termasuk mengenai tujuan proyek, ruang lingkup dan tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek. Bappenas bertugas menetapkan kriteria dan persyaratan terkait dengan penilaian lingkungan, pembebasan lahan, dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah untuk masing-masing daftar proyek dalam buku PPP.

Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun terdiri atas:

1.    Subdirektorat Kerjasama Pemerintah Swasta;

2.    Subdirektorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi;

3.    Subdirektorat Rancang Bangun I;

4.    Subdirektorat Rancang Bangun II.

Peran Sosialisasi & Konsultasi

Sosialisasi adalah proses pemberian informasi mengenai latar belakang, prosedur dan semua hal yang terkait pelaksanaan proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Konsultasi merupakan kebutuhan pihak K/L, BUMN/D, Pemerintah Daerah yang membutuhkan informasi mengenai alur pelaksanaan KPBU. Bappenas melaksanakan proses sosialisasi dan konsultasi, bagi pihak yang membutuhkan informasi lebih dalam mengenai proses dan prosedur pelaksanaan proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Bappenas membuka ruang dan waktu bagi pihak lain untuk datang langsung ke kantor Bappenas Direktorat KPSRB atau dengan aktif Bappenas melaksanakan acara sosialisasi dengan mengundang kehadiran seluruh K/L atau BUMN/D atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi, dari seluruh Indonesia. Dalam sosialisasi dan atau konsultasi, Bappenas akan menjelaskan secara keseluruhan alur kerja KPBU.

Peran Review Studi Pendahuluan

Studi Pendahuluan adalah kajian awal yang dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu Infrastruktur tertentu serta manfaatnya, apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU. Dalam alur kerja KPBU, Bappenas berperan dalam tahap screening dan seleksi yaitu memilih dan mengidentifikasi usulan proyek yang memenuhi kriteria studi pendahuluan yang siap ditawarkan dalam skema KPBU.

Peran Asistensi Konsultasi Publik

Konsultasi Publik pada tahap perencanaan dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN/Direksi BUMD untuk mendiskusikan penjelasan dan penjabaran terkait dengan rencana KPBU sehingga diperoleh hasil sekurang-kurangnya sebagai penerimaan tanggapan dan/atau masukan dari pemangku kepentingan yang menghadiri Konsultasi Publik; dan evaluasi terhadap hasil yang didapat dari Konsultasi Publik dan implementasinya dalam KPBU. Konsultasi Publik pada tahap perencanaan KPBU bertujuan untuk memperoleh pertimbangan mengenai manfaat dan dampak KPBU terhadap kepentingan masyarakat. Berdasarkan Studi Pendahuluan yang telah dilakukan dari proyek usulan KPBU, Bappenas akan melakukan konsultasi publik (tahap perencanaan). Konsultasi publik merupakan koordinasi bersama dengan semua pemangku kepentingan untuk membicarakan tanggapan dari semua pihak berkepentingan (stakeholder) terkait usulan proyek KPBU. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud berasal dari Badan Usaha/lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional.

Dengan berbekal Studi Pendahuluan dan konsultasi publik, PJPK menyusun dokumen Pre-Feasibility Study (Pre-FS) dan disebut draft dokumen Outline Business Case (OBC). Pada beberapa kondisi, PJPK membutuhkan konsultasi publik dalam tahap penyiapan proyek dalam menyempurnakan draft OBC menjadi Final OBC. Konsultasi Publik pada tahap penyiapan KPBU tersebut yang bertujuan untuk:

a.    menjajaki kepatuhan terhadap norma sosial dan norma lingkungan sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

b.    mendapat masukan mengenai kebutuhan masyarakat terkait dengan KPBU; dan

c.    memastikan kesiapan KPBU.

Peran Pengajuan Daftar Proyek KPBU  

Daftar usulan rencana KPBU, disampaikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Pengajuan proyek KPBU dapat diajukan dengan bersurat kepada Bappenas Direktorat Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dan memenuhi dokumen studi pendahuluan yang telah tersedia, berupa formulir ringkasan proyek sebagaimana formulir terlampir. Data dan informasi diterima akan dianalisis untuk mengukur tingkat kesiapan Proyek yang Bapak/Ibu usulkan.

Peran Asistensi Penyusunan OBC

Usulan Proyek KPBU yang diajukan oleh PJPK dan telah dimasukan dalam Buku PPP, selanjutnya masuk dalam Tahap Penyiapan Proyek. Tahap Penyiapan Proyek terdiri dari tahap penyusunan Outline Business Case (OBC) dan Final Business Case (FBC). Dalam hal penyiapan proyek, Bappenas berperan memberikan asistensi penyusunan OBC apabila PJPK merasa perlu. Bagi PJPK yang membutuhkan asistensi penyusunan OBC, maka dapat mengajukan surat permintaan dukungan OBC kepada Bappenas. Kemudian, diantara beberapa permintaan usulan dukungan OBC, Bappenas akan memilih usulan proyek mana saja yang layak untuk mendapat dukungan asistensi OBC termasuk penganggarannya. Draft OBC disusun berdasarkan Studi Pendahuluan yang telah diperbaiki setelah melalui tahapan konsultasi publik.

Penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan, terdiri dari:

1.    kajian hukum dan kelembagaan;

2.    kajian teknis;

3.    kajian ekonomi dan komersial;

4.    kajian lingkungan dan sosial;

5.    kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur;

6.    kajian risiko;

7.    kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan

8.    kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.

Draft OBC dalam kondisi tertentu membutuhkan Pre-feasibility kemudian akan dibawa kembali dalam konsultasi publik. Hasil penyempurnaan draft OBC dengan masukan dari hasil konsultasi public akan menjadi sebuah dokumen final OBC. Final OBC akan dibawah ke tahapan penjajakan minat pasar (market sounding) yaitu mengundang para pemangku kepentingan dan calon pemberi modal (investor). Dari hasil masukan proses market sounding, final OBC akan diolah kembali sehingga menjadi FBC.

Peran Capacity Building

Capacity building adalah proses pembahasan yang sangat dalam mengenai pelaksanaan proyek dengan melibatkan tim KPBU dan Simpul KPBU yang telah dibentuk dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam proses Capacity Building, termasuk didalamnya pembahasan mengenai penyiapan proses lelang.