Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

21 September 2018   |   ADMINISTRATOR KPSRB

Dalam rangka mendorong partisipasi badan usaha dan pemerintah dalam pelayanan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, telah ditetapkan peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

FILE DOWNLOAD:

Permen PPN 4 Tahun 2015 Tentang tata cara pelaksanaan KPBU dalam penyediaan Infrastruktur.pdf





Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

14 March 2018   |   ADMINISTRATOR KPSRB

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK. 08/2015 tentang Fasilitasi dalam rangka menyiapkan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur telah diatur mengenai Mekanisme fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (project development fund). Dalam rangka mendukung usaha mewujudkan ketahanan energi nasional dan menjamin ketersediaan bahan bakar minyak nasional serta mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, Pemerintah perlu menyediakan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Dalam rangka mendukung upaya percepatan pembangunan kilang minyak melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara menyediakan fasilitas penyiapan pembangunan kilang minyak dan/atau pendampingan transaksi. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (project development fund) sebagaimana dimaksud pada huruf diatas perlu diatur mengenai fasilitas pendampingan transaksi, penyiapan dengan proyek dan mekanisme penggantian biaya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK. 08/2015 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

FILE DOWNLOAD:

regulasi_1504491268_PMK-265-Tahun-2015 (2).pdf





KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

14 March 2018   |   ADMINISTRATOR KPSRB

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing indonesia dalam persaingan global. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan sosial, diperlukan pengaturan guna melindungi dan menjaga kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara berkeadilan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu mengatur kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur agar kerjasama tersebut dapat dilakukan secara luas, cepat, efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

FILE DOWNLOAD:

regulasi_1503719700_Perpres no. 38 tahun 2015.pdf





Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek KPBU Petunjuk Teknis Penjaminan

14 March 2018   |   ADMINISTRATOR KPSRB

Dalam rangka melaksanakan ketenteuan Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Perlu disusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek  Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Dengan berlakunya peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud maka ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Dukungan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2006 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 perlu pula disesuaikan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama dengan Badan Usaha.


FILE DOWNLOAD:

regulasi_1503725747_PMK 260 2010.pdf





Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

14 March 2018   |   ADMINISTRATOR KPSRB

Peraturan Presiden ini merupakan dasar hukum pemberian penjaminan terhadap proyek KPBU di Indonesia. Penjaminan diberikan kepada kewajiban finansial PJPK atas terjadinya risiko yang dialokasikan kepada PJPK.

FILE DOWNLOAD:

regulasi_1504498917_Perpres-78-tahun-2010.pdf





Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

14 March 2018   |   ADMINISTRATOR KPSRB

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksanan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang memenuhi tata kelola Pemerintahan yang baik sehingga dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha, perlu adanya ketentuan yang lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana KPBU dalam bentuk petunjuk pelaksanaan. Dengan diberlakukannya peraturan ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada proyek KPBU.

FILE DOWNLOAD:






Fasilitas Dalam Rangka penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

14 March 2018   |   ADMINISTRATOR KPSRB

Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK. 08/20 15 tentang Fasilitas Dalam Rangka menyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur telah diatur mengenai mekanisme fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (project development fund). Dalam rangka mendukung usaha mewujudkan ketahanan energi nasional dan menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak nasional serta mengurangi ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak, Pemerintah perlu menyediakan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Dalam rangka mendukung upaya percepatan Pembangunan Kilang Minyak melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 20 15 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menyediakan fasilitas penyiapan Pembangunan Kilang Minyak dan/atau pendampingan transaksi. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (project development fund) sebagaimana dimaksud pada huruf diatas perlu diatur mengenai fasilitas pendampingan transaksi, penyiapan dengan proyek dan mekanisme penggantian biaya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor 265/PMK. 08/20 15 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

FILE DOWNLOAD:

Regulasi PMK 129 2016.pdf